Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa banyak badan usaha yang curang dalam melaporkan data kepada BPJS Kesehatanhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/21/320/2094785/sri-mulyani-banyak-perusahaan-curangi-bpjs-kesehatanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/21/320/2094785/sri-mulyani-banyak-perusahaan-curangi-bpjs-kesehatanhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/21/320/2094785/sri-mulyani-banyak-perusahaan-curangi-bpjs-kesehatanRabu 21 Agustus 2019 14:46 WIBMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/21/320/2094785/sri-mulyani-banyak-perusahaan-curangi-bpjs-kesehatan-D0Y3J59E0W.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa banyak badan usaha yang curang dalam melaporkan data kepada BPJS Kesehatan. "Banyak badan usaha yang curang misalnya jumlah karyawan yang dikurangi supaya iurannya sedikit, kemudian ada yang melaporkan gaji dikurang-kurangi," kata Sri Mulyani. Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi BPJS Kesehatan Akan Kembali Mengalami Defisit di 2019 Hal tersebut merupakan salah satu temuan dari audit BPKP, di mana temuan tersebut berkaitan dengan data kepesertaan dan iuran. Beberapa temuan dari BPJS Kesehatan lainnya adalah masih banyak data yang belum terintegrasi misalnya dulu dari Jamkesda atau Jamkesmas lainnya. Baca Juga: Sambangi DPR, Sri Mulyani Bahas Anggaran BPJS Kesehatan yang Meningkat Menurutnya, integrasi data ini akan dapat diselesaikan dalam tahun 2019. Saran yang dapat diberikan adalah BPJS Kesehatan agar bekerja sama dengan dinas-dinas terkait agar kepatuhan meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akar permasalahan penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan di hadapan Komisi XI DPR."Salah satu penyebab utamanya adalah iuran BPJS Kesehatan terlalu kecil dengan menawarkan banyak manfaat, namun risikonya juga terlalu besar," katanya. Kemudian penyebab kedua adalah banyak peserta BPJS PBPU yang mendaftarkan pada saat sakit, kemudian setelah sembuh tidak membayarkan lagi iurannya. Selanjutnya, tingkat peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) masih cukup rendah, sekitar 54%, sementara tingkat utilitasnya cukup tinggi. Demikian dikutip dari Antaranews, Rabu (21/8/2019). Dan yang terakhir adalah beban pembiayaan penyakit katastropik yang sangat besar (lebih dari 20% dari total biaya manfaat).JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa banyak badan usaha yang curang dalam melaporkan data kepada BPJS Kesehatan. "Banyak badan usaha yang curang misalnya jumlah karyawan yang dikurangi supaya iurannya sedikit, kemudian ada yang melaporkan gaji dikurang-kurangi," kata Sri Mulyani. Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi BPJS Kesehatan Akan Kembali Mengalami Defisit di 2019 Hal tersebut merupakan salah satu temuan dari audit BPKP, di mana temuan tersebut berkaitan dengan data kepesertaan dan iuran. Beberapa temuan dari BPJS Kesehatan lainnya adalah masih banyak data yang belum terintegrasi misalnya dulu dari Jamkesda atau Jamkesmas lainnya. Baca Juga: Sambangi DPR, Sri Mulyani Bahas Anggaran BPJS Kesehatan yang Meningkat Menurutnya, integrasi data ini akan dapat diselesaikan dalam tahun 2019. Saran yang dapat diberikan adalah BPJS Kesehatan agar bekerja sama dengan dinas-dinas terkait agar kepatuhan meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akar permasalahan penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan di hadapan Komisi XI DPR."Salah satu penyebab utamanya adalah iuran BPJS Kesehatan terlalu kecil dengan menawarkan banyak manfaat, namun risikonya juga terlalu besar," katanya. Kemudian penyebab kedua adalah banyak peserta BPJS PBPU yang mendaftarkan pada saat sakit, kemudian setelah sembuh tidak membayarkan lagi iurannya. Selanjutnya, tingkat peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) masih cukup rendah, sekitar 54%, sementara tingkat utilitasnya cukup tinggi. Demikian dikutip dari Antaranews, Rabu (21/8/2019). Dan yang terakhir adalah beban pembiayaan penyakit katastropik yang sangat besar (lebih dari 20% dari total biaya manfaat).