DPR-RI mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisahkan dari Kementerian Keuangan.https://economy.okezone.com/read/2019/08/22/20/2095279/kapan-ditjen-pajak-cerai-dari-kemenkeuidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/22/20/2095279/kapan-ditjen-pajak-cerai-dari-kemenkeuhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/22/20/2095279/kapan-ditjen-pajak-cerai-dari-kemenkeuKamis 22 Agustus 2019 15:20 WIBGiri HartomoIlustrasi: Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/08/22/20/2095279/kapan-ditjen-pajak-cerai-dari-kemenkeu-RoKk1RkNpZ.jpgJAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Ini usulan DPR untuk kesekian kalinya untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan.  Baca Juga: Ditjen Pajak Pisah dari Kemenkeu, Ini Kata Sri Mulyani Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo mengatakan, pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan ini bisa menjadi salab satu mendongkrak penerimaan pajak. Karena menurutnya, rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) masih sangat rendah bahkan sering kali di bawah dari target. "Rasio penerimaan pajak cenderung menurun, realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah sesuai target sejak 2014," ujarnya di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (22/8/2019).  Baca Juga: Apa Kabar 'Perceraian' Ditjen Pajak dengan Kemenkeu? Menurut Bambang, hal tersebut sangat mengecewakan mengingat penerimaan perpajakan memiliki peran penting dalam penerimaan negara secara keseluruhan. Adapun porsi penerimaan perpajakan adalah sebesar 80% sedangkan sisanya berasal penerimaan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika kinerja penerimaan perpajakan di bawah kinerja, maka akan berpengaruh juga terhadap penerimaan keseluruhan. Sedangkan belanja pemerintah yang berasal dari APBN jumlahnya terus naik tiap tahunnya.  Bambang mencontohkan, dalam RAPBN 2020, belanja negara dipatok sebesar Rp2.528,8 triliun. Sedangkan jumlah jumlah penerimaan negara Rp2.221,5 triliun yang artinya masih ada defisit Rp307,2 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Pemerintah harusnya fokus pada kinerja pajak, membenahi sistem perpajakan, termasuk di dalamnya pemisahan dari Kemenkeu, pemisahan itu harus disertai untuk mengoptimalkan penerimaan yang ada. Agar keuangan tidak tergantung pada utang," kata Bambang.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/03/13/56273/285674_medium.jpg" alt="BCA Kembali Sabet Penghargaan Wajib Pajak Kementerian Keuangan "  width="100%" /> Oleh karena itu lanjut Bambang, dirinya mengajak kepada pemerintah untuk segera merealisasikan pemisahaan tersebut. Apalagi wacana pemisahaan ini sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). “Fraksi Gerinda mengajak pemerintah dan fraksi yang lain untuk menuntaskan RUU KUP. Untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan," ucapnya. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Ini usulan DPR untuk kesekian kalinya untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan.  Baca Juga: Ditjen Pajak Pisah dari Kemenkeu, Ini Kata Sri Mulyani Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo mengatakan, pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan ini bisa menjadi salab satu mendongkrak penerimaan pajak. Karena menurutnya, rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) masih sangat rendah bahkan sering kali di bawah dari target. "Rasio penerimaan pajak cenderung menurun, realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah sesuai target sejak 2014," ujarnya di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (22/8/2019).  Baca Juga: Apa Kabar 'Perceraian' Ditjen Pajak dengan Kemenkeu? Menurut Bambang, hal tersebut sangat mengecewakan mengingat penerimaan perpajakan memiliki peran penting dalam penerimaan negara secara keseluruhan. Adapun porsi penerimaan perpajakan adalah sebesar 80% sedangkan sisanya berasal penerimaan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika kinerja penerimaan perpajakan di bawah kinerja, maka akan berpengaruh juga terhadap penerimaan keseluruhan. Sedangkan belanja pemerintah yang berasal dari APBN jumlahnya terus naik tiap tahunnya.  Bambang mencontohkan, dalam RAPBN 2020, belanja negara dipatok sebesar Rp2.528,8 triliun. Sedangkan jumlah jumlah penerimaan negara Rp2.221,5 triliun yang artinya masih ada defisit Rp307,2 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Pemerintah harusnya fokus pada kinerja pajak, membenahi sistem perpajakan, termasuk di dalamnya pemisahan dari Kemenkeu, pemisahan itu harus disertai untuk mengoptimalkan penerimaan yang ada. Agar keuangan tidak tergantung pada utang," kata Bambang.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/03/13/56273/285674_medium.jpg" alt="BCA Kembali Sabet Penghargaan Wajib Pajak Kementerian Keuangan "  width="100%" /> Oleh karena itu lanjut Bambang, dirinya mengajak kepada pemerintah untuk segera merealisasikan pemisahaan tersebut. Apalagi wacana pemisahaan ini sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). “Fraksi Gerinda mengajak pemerintah dan fraksi yang lain untuk menuntaskan RUU KUP. Untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan," ucapnya.