Kemenkeu memastikan tak akan ada tambahan anggaran untuk menambal kuota solar bersubsidi yang jebol.https://economy.okezone.com/read/2019/08/22/320/2095416/kuota-solar-jebol-kemenkeu-pastikan-tak-ada-tambahan-subsidiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/22/320/2095416/kuota-solar-jebol-kemenkeu-pastikan-tak-ada-tambahan-subsidihttps://economy.okezone.com/read/2019/08/22/320/2095416/kuota-solar-jebol-kemenkeu-pastikan-tak-ada-tambahan-subsidiKamis 22 Agustus 2019 19:34 WIBGiri HartomoKemenkeu Pastikan Tak Tambah Subsidi Solar. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/08/22/320/2095416/kuota-solar-jebol-kemenkeu-pastikan-tak-ada-tambahan-subsidi-aYnqIchrZT.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tak akan ada tambahan anggaran untuk menambal kuota solar bersubsidi yang jebol. Pasalnya, pada tahun Kementerian Keuangan lebih kepada pengendalian kuota solar yang justru jebol. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menaikan anggaran subsidi solar. Pihaknya akan memanggil terlebih dahulu beberapa pihak terkait untuk mencari tahu penyebab jebolnya kuota solar. "Kita lihat dulu persisnya. Biasanya dikendalikan. Nanti kita lihat dulu case-nya. Dikendalikan volumenya tentunya kan ini masalah volume. Supaya lebih tepat sasaran," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (22/8/2019)  Baca Juga: Kuota Solar Jebol, BPH Migas Endus Ada Penyelewangan di 10 Kota Menurut Askolani, pengendalian volume sudah sangat mendesak untuk dilakukan karena kuota solar yang jebol. Oleh karenannya pada tahun ini, pihaknya akan terus memantau sambil melakukan evaluasi mengenai kuota solar susidi "Dan ini mumpung kita masih ada waktu sisa 4-5 bulan kan, untuk bisa pengendalian kan dimungkinkan. Nanti BPH mungkin yang bisa itu," kata Askolani.  Baca Juga: Pemerintah 'Paksa' Badan Usaha Beli Solar di Pertamina Askolani juga tidak mau terburu-buru untuk berspekulasi mengenai kemungkinan adanya spekulan. Karena menurutnya, penilaian mengenai adanya spekulan yang membuat kuota solar jebol adalah ada pada kewenangan dari BPH Migas. "Itu pasti bahas teknis, dan bahas teknisnya sama Pertamina jadi minimal melihat. Kan itu sudah biasa, pengalaman kita yang lalu lalu kayak gitu juga," ucapnya.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/02/26/47699/243611_medium.jpg" alt="Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Dilakukan guna Menyesuaikan Harga Minyak Dunia" width="100%" />Sebagai informasi sebelumnya, BPH Migas melalui sidang komite sepakat melaksanakan pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) tahun 2019. Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa menyebut diperkirakan ada kelebihan kapasitas 0,8 juta KL sampai 1,3 juta KL dari kuota yang ditetapkan tahun 2019 sebanyak 14,5 juta KL.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2017/11/27/44994/233347_medium.jpg" alt="Melihat Proses Pengisian BBM ke Mobil Tangki Pertamina di Terminal BBM Plumpang"  width="100%" /> BPH Migas akan dibantu oleh Pertamina, Hiswana Migas, Polisi, TNI hingga Pemerintah Daerah setempat dalam melaksanakan sosialisasi ini. "BPH Migas akan melaksanakan pengawasan di wilayah patut diduga terjadi penyimpangan di daerah tambang yang diduga BBM subsidi ini untuk perkebunan dan tambang," ucapnya. JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tak akan ada tambahan anggaran untuk menambal kuota solar bersubsidi yang jebol. Pasalnya, pada tahun Kementerian Keuangan lebih kepada pengendalian kuota solar yang justru jebol. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menaikan anggaran subsidi solar. Pihaknya akan memanggil terlebih dahulu beberapa pihak terkait untuk mencari tahu penyebab jebolnya kuota solar. "Kita lihat dulu persisnya. Biasanya dikendalikan. Nanti kita lihat dulu case-nya. Dikendalikan volumenya tentunya kan ini masalah volume. Supaya lebih tepat sasaran," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (22/8/2019)  Baca Juga: Kuota Solar Jebol, BPH Migas Endus Ada Penyelewangan di 10 Kota Menurut Askolani, pengendalian volume sudah sangat mendesak untuk dilakukan karena kuota solar yang jebol. Oleh karenannya pada tahun ini, pihaknya akan terus memantau sambil melakukan evaluasi mengenai kuota solar susidi "Dan ini mumpung kita masih ada waktu sisa 4-5 bulan kan, untuk bisa pengendalian kan dimungkinkan. Nanti BPH mungkin yang bisa itu," kata Askolani.  Baca Juga: Pemerintah 'Paksa' Badan Usaha Beli Solar di Pertamina Askolani juga tidak mau terburu-buru untuk berspekulasi mengenai kemungkinan adanya spekulan. Karena menurutnya, penilaian mengenai adanya spekulan yang membuat kuota solar jebol adalah ada pada kewenangan dari BPH Migas. "Itu pasti bahas teknis, dan bahas teknisnya sama Pertamina jadi minimal melihat. Kan itu sudah biasa, pengalaman kita yang lalu lalu kayak gitu juga," ucapnya.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/02/26/47699/243611_medium.jpg" alt="Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Dilakukan guna Menyesuaikan Harga Minyak Dunia" width="100%" />Sebagai informasi sebelumnya, BPH Migas melalui sidang komite sepakat melaksanakan pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) tahun 2019. Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa menyebut diperkirakan ada kelebihan kapasitas 0,8 juta KL sampai 1,3 juta KL dari kuota yang ditetapkan tahun 2019 sebanyak 14,5 juta KL.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2017/11/27/44994/233347_medium.jpg" alt="Melihat Proses Pengisian BBM ke Mobil Tangki Pertamina di Terminal BBM Plumpang"  width="100%" /> BPH Migas akan dibantu oleh Pertamina, Hiswana Migas, Polisi, TNI hingga Pemerintah Daerah setempat dalam melaksanakan sosialisasi ini. "BPH Migas akan melaksanakan pengawasan di wilayah patut diduga terjadi penyimpangan di daerah tambang yang diduga BBM subsidi ini untuk perkebunan dan tambang," ucapnya.