Pemerintah akan mengembangkan 10 kota metropolitan baru setelah pemindahan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegarahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/26/470/2096751/usai-ibu-kota-pindah-pemerintah-kembangkan-10-kota-metropolitanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/26/470/2096751/usai-ibu-kota-pindah-pemerintah-kembangkan-10-kota-metropolitanhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/26/470/2096751/usai-ibu-kota-pindah-pemerintah-kembangkan-10-kota-metropolitanSenin 26 Agustus 2019 15:47 WIBFakhrizal Fakhri Ilustrasi Perkotaan (Foto: Okezone.com/Shutterstock) https://img.okezone.com/content/2019/08/26/470/2096751/pemerintah-kembangkan-10-kota-metropolitan-di-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara-EHf6aWeuRp.jpgJAKARTA - Pemerintah akan mengembangkan 10 kota metropolitan baru setelah pemindahan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, 10 kota metropolitan itu akan dibangun di empat wilayah Jawa dan enam kota metropolitan lainnya di luar Jawa. Baca Juga: 3 Tahun yang Menentukan, Jokowi Akhirnya Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru "Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, dan Manado Ini akan perkuat pembangunan di luar jawa apakah kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan pariwisata. Selain datangkan turis, kami ingin kawasan pariwisata jadi pionir perkembangan ekonomi daerah," kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Menurut Bambang, pemindahan ibu kota juga merupakan strategi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara masyarakat Pulau Jawa dan di luar Jawa. Baca Juga: Kelakukan Kocak Netizen, Nama Ibu Kota Baru Sambalterongpedas "Kita mulai otonomi 2001. Namun ketika 2001 porsi Jawa 55% dan luar Jawa 45%. Namun hari ini malah Jawa 58%. Artinya kita harus buat langkah yang tidak biasa, tak cukup dengan pemerataan infrastruktur atau DAU. Harus kongkrit dalam bentuk investasi di luar Jawa," sambungnya.Bambang ingin industrialiasi yang berbasis hilirisasi banyak dibangun di luar Jawa. Dengan begitu, angka kesenjangan bisa ditekan. "Jadi pabrik sumber daya alam jangan hanya ada di Jawa namun di tempat masing-masing turunan sawit di Sumatera, turunan bauksit di Kalimantan, turunan nikel di Sulawesi," papar dia. Dia menambahkan, membangun ibu kota baru bukan hanya berarti memindahkan pusat pemerintahan. "Pemeritahan itu bagian dari jasa yang akan berdampak pada wilayah sekelilingnya. Dampak yang menurut saya akan perlambat makin besarnya kesenjangan," tandasnya.JAKARTA - Pemerintah akan mengembangkan 10 kota metropolitan baru setelah pemindahan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, 10 kota metropolitan itu akan dibangun di empat wilayah Jawa dan enam kota metropolitan lainnya di luar Jawa. Baca Juga: 3 Tahun yang Menentukan, Jokowi Akhirnya Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru "Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, dan Manado Ini akan perkuat pembangunan di luar jawa apakah kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan pariwisata. Selain datangkan turis, kami ingin kawasan pariwisata jadi pionir perkembangan ekonomi daerah," kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Menurut Bambang, pemindahan ibu kota juga merupakan strategi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara masyarakat Pulau Jawa dan di luar Jawa. Baca Juga: Kelakukan Kocak Netizen, Nama Ibu Kota Baru Sambalterongpedas "Kita mulai otonomi 2001. Namun ketika 2001 porsi Jawa 55% dan luar Jawa 45%. Namun hari ini malah Jawa 58%. Artinya kita harus buat langkah yang tidak biasa, tak cukup dengan pemerataan infrastruktur atau DAU. Harus kongkrit dalam bentuk investasi di luar Jawa," sambungnya.Bambang ingin industrialiasi yang berbasis hilirisasi banyak dibangun di luar Jawa. Dengan begitu, angka kesenjangan bisa ditekan. "Jadi pabrik sumber daya alam jangan hanya ada di Jawa namun di tempat masing-masing turunan sawit di Sumatera, turunan bauksit di Kalimantan, turunan nikel di Sulawesi," papar dia. Dia menambahkan, membangun ibu kota baru bukan hanya berarti memindahkan pusat pemerintahan. "Pemeritahan itu bagian dari jasa yang akan berdampak pada wilayah sekelilingnya. Dampak yang menurut saya akan perlambat makin besarnya kesenjangan," tandasnya.