Pemerintah dalam RAPBN 2020 menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%.https://economy.okezone.com/read/2019/08/28/20/2097868/pertanyakan-target-ekonomi-ri-2020-5-3-komisi-xi-insentifnya-kurang-nendangidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/28/20/2097868/pertanyakan-target-ekonomi-ri-2020-5-3-komisi-xi-insentifnya-kurang-nendanghttps://economy.okezone.com/read/2019/08/28/20/2097868/pertanyakan-target-ekonomi-ri-2020-5-3-komisi-xi-insentifnya-kurang-nendangRabu 28 Agustus 2019 20:43 WIBYohana Artha UlyRaker RAPBN 2020 Pemerintah dengan Komisi XI DPR RI (Foto: Okezone.com/Yohana Artha Uly)https://img.okezone.com/content/2019/08/28/20/2097868/pertanyakan-target-ekonomi-ri-2020-5-3-komisi-xi-insentifnya-kurang-nendang-mAgeUEEP8O.jpgJAKARTA - Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Di mana penopang utama masih berasal dari konsumsi rumah tangga. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Muhammad Sarmudji mempertanyakan target pemerintah tersebut. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI PDR RI.  Baca juga: Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp120 Triliun di 2020, Ini Rinciannya Menurutnya, target konsumsi rumah tangga tahun depan tidak akan mampu tumbuh secepat yang ditargetkan. Hal itu berkaca dari realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang sebesar 5,17% dari target yang dipatok 5,4%.   Pada tahun ini, target pertumbuhan ekonomi memang dipatok 5,3%, namun outlook hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 5,2%.  Baca juga: Ke DPR, Sri Mulyani hingga Kepala Bappenas Rapat Bahas RAPBN 2020 Padahal di 2019, di tengah gejolak ekonomi global, ekonomi nasional mampu terdorong dengan adanya bantuan sosial (bansos) dan belanja Pemilihan Umum 2019. Sekaligus menandakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah banyak bergantung kepada kebijakan pemerintah. "Artinya kalau 2019 tidak ditopang bansos dan pemilu bisa jadi di bawah outlook 5%. Dan di 2020 kebijakan bansos akan berkurang dan tidak ada momentum pemilu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).  Baca juga: RAPBN 2020, Sri Mulyani: Tetap Waspada di Tengah Gejolak Global Menurut Sarmudji, tahun depan pemerintah tidak banyak memiliki momentum yang dapat mendorong angka konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah. "Memang masih ada Pilkada serentak, tapi apakah akan menopang sama seperti Pemilu?," imbuh dia. Di sisi lain, konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas pertumbuhannya tidak terlalu baik. Hal itu tercermin dari pertumbuhan penjualan properti kelas mewah yang stagnan. "Maka artinya di kelas menengah ke atas ada problem konsumsi rumah tangga," katanya. Oleh sebab itu, Sarmudji mempertanyakan upaya pemerintah untuk bisa mendorong konsumsi rumah tangga tetap tumbuh di kisaran 5% guna mencapai target pertumbuhan ekonomi. Di mana menurutnya, insentif yang diberikan masih kurang untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Apalagi, gejolak ekonomi global juga diperkirakan masih terus berlangsung pada tahun depan. "Karena ini berbagai insentif yang diberikan dirasa masih kurang nendang," katanya.JAKARTA - Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Di mana penopang utama masih berasal dari konsumsi rumah tangga. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Muhammad Sarmudji mempertanyakan target pemerintah tersebut. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI PDR RI.  Baca juga: Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp120 Triliun di 2020, Ini Rinciannya Menurutnya, target konsumsi rumah tangga tahun depan tidak akan mampu tumbuh secepat yang ditargetkan. Hal itu berkaca dari realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang sebesar 5,17% dari target yang dipatok 5,4%.   Pada tahun ini, target pertumbuhan ekonomi memang dipatok 5,3%, namun outlook hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 5,2%.  Baca juga: Ke DPR, Sri Mulyani hingga Kepala Bappenas Rapat Bahas RAPBN 2020 Padahal di 2019, di tengah gejolak ekonomi global, ekonomi nasional mampu terdorong dengan adanya bantuan sosial (bansos) dan belanja Pemilihan Umum 2019. Sekaligus menandakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah banyak bergantung kepada kebijakan pemerintah. "Artinya kalau 2019 tidak ditopang bansos dan pemilu bisa jadi di bawah outlook 5%. Dan di 2020 kebijakan bansos akan berkurang dan tidak ada momentum pemilu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).  Baca juga: RAPBN 2020, Sri Mulyani: Tetap Waspada di Tengah Gejolak Global Menurut Sarmudji, tahun depan pemerintah tidak banyak memiliki momentum yang dapat mendorong angka konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah. "Memang masih ada Pilkada serentak, tapi apakah akan menopang sama seperti Pemilu?," imbuh dia. Di sisi lain, konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas pertumbuhannya tidak terlalu baik. Hal itu tercermin dari pertumbuhan penjualan properti kelas mewah yang stagnan. "Maka artinya di kelas menengah ke atas ada problem konsumsi rumah tangga," katanya. Oleh sebab itu, Sarmudji mempertanyakan upaya pemerintah untuk bisa mendorong konsumsi rumah tangga tetap tumbuh di kisaran 5% guna mencapai target pertumbuhan ekonomi. Di mana menurutnya, insentif yang diberikan masih kurang untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Apalagi, gejolak ekonomi global juga diperkirakan masih terus berlangsung pada tahun depan. "Karena ini berbagai insentif yang diberikan dirasa masih kurang nendang," katanya.