Pemerintah terus mengupayakan agar Standar Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO mendapat pengakuan dunia internasionalhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/28/320/2097540/peningkatan-kualitas-auditor-percepat-sertifikasi-sawit-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/28/320/2097540/peningkatan-kualitas-auditor-percepat-sertifikasi-sawit-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/28/320/2097540/peningkatan-kualitas-auditor-percepat-sertifikasi-sawit-indonesiaRabu 28 Agustus 2019 10:13 WIBPercepat Sertifikasi Sawit Indonesia (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2019/08/28/320/2097540/peningkatan-kualitas-auditor-percepat-sertifikasi-sawit-indonesia-42Voq0gmkD.jpg JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan agar Standar Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mendapat pengakuan dunia internasional, termasuk Uni Eropa. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Antaredjo mengatakan, sawit merupakan komoditas ekspor utama yang patut dipelihara bersama. Apalagi perkebunan kelapa sawit menyerap 6,7 juta lebih tenaga kerja di tengah sulitnya mendapat peluang kerja saat ini.  Baca Juga: Sawit RI Disebut Merusak Lingkungan, Menko Luhut: Itu Tidak Benar Artinya dari 6,7 juta kepala keluarga, tambahnya, dikalikan empat jiwa sudah ada 24 juta orang yang hidup dari kelapa sawit. "Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Hal ini menjadi dorongan moril pemerintah agar ISPO mendapat pengakuan dunia internasional," katanya. Dalam kesempatan itu Antaredjo menyerahkan 64 sertifikat ISPO terdiri atas 63 perusahaan dan satu sertifikat ISPO buat koperasi dari Riau.  Baca Juga: Siap-Siap, Perusahaan Sawit yang Langgar Aturan Bakal Kena Sanksi Terkait sustainable, Antaredjo mengatakan, sebenarnya Indonesia sudah lebih dulu mengembangkan konsep tersebut daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyangkut penerapan Sustainable Development Goals (SDGs). “Jadi kalau cerita soal lingkungan, kita bukan hanya menerapkan di perkebunan tapi tanaman pangan sudah lebih dulu. Dulu petani tidak memakai pestisida, itu sustainable. Cuma memang tidak dipublikasi,” ujarnya.  Untuk itu, dia meminta agar semua pemangku kepentingan menyosialiasikan ISPO kepada masyarakat, terutama di kalangan universitas sampai sekolah-sekolah. Hal itu, tambahnya, menjadi tantangan kita sehingga penerapan sustainable kelapa sawit Indonesia diketahui semua lapisan masyarakat. Antaredjo mengatakan, dari sisi ekonomi, ISPO memang masih banyak didominasi perkebunan besar, sedangkan bagi pekebun rakyat pemerintah terus mendorong dan melakukan pendampingan agar petani menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan.   Antaredjo menekankan, penyerahan sertifikat ISPO bukan sekedar seremonial, namun bukti komitmen industri sawit nasional sudah mematuhi segala peraturan dan kepentingan semua. Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendeklarasikan dukungan penuh untuk sertifikasi ISPO. Deklarasi dibacakan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono bersama jajaran pengurus Gapki. Kepala Sekretariat ISPO Aziz Hidayat menyebutkan, hingga Agustus 2019 sertifikat ISPO yang terbit adalah 566 terdiri dari 556 perusahaan, 6 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan total areal yang sudah tersertifikasi ISPO mencapai 5.185.544 hektar. Menurut dia, dari 5 juta hektar tersebut menghasilkan tandan buah segar (TBS) sebanyak 56,65 juta ton per tahun, dengan produktivitas 19,07 ton per ha per tahun atau menghasilkan crude palm oil (CPO) sebanyak 12,26 juta ton per tahun serta kadar rendemen rata-rata 21,70%. Dari 556 perusahaan tersebut, sebanyak 508 perusahaan swasta dengan luas areal 4,89 juta hektare atau sekitar 63% dari total luas perusahaan swasta seluas 7,78 juta hektare. Sedangkan untuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebanyak 48 sertifikat atau seluas 282.762 hektare atau sekitar 40% dari total luas PTPN seluas 713 hektare.   Kemudian untuk koperasi pekebun plasma dan swadaya sebanyak 10 sertifikat dengan total luas 6.236 hektare atau sekitar 0,107% dari luas total petani atau pekebun seluas 5,80 juta hektare. Sementara itu, dalam upaya memproduksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang berkelanjutan, industri kelapa sawit di Indonesia harus didukung dengan peningkatan kualitas auditor untuk sertifikasi. CPO berkelanjutan harus melalui standar tahapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar tersebut memuat indikator-indikator yang menjamin bahwa penanaman dan produk yang dihasilkan ramah dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Demikian dikutip Anataranews, Jakarta, Rabu (28/8/2019).Salah satu yang dapat dilakukan untuk mempercepat skema ISPO adalah penambahan jumlah serta peningkatan kualitas dari auditor dari lembaga sertifikasi. "Dibutuhkan peningkatan kompetensi dan jumlah pada auditor yang ada. Peningkatan kompetensi dilakukan agar dalam peninjauannya, auditor sudah memahami dan mendalami prinsip dan kriteria ISPO. Ketika laporan hasil audit diserahkan, tidak perlu lagi adanya pengembalian berkas untuk dilengkapi," ujar Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Arifin Lambaga.   Menurut Arifin, terdapat pula keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memverifikasi berjalannya CPO. "Dirasa perlu untuk melakukan penambahan auditor dan menempatkan mereka di daerah yang memiliki lahan produksi minyak kelapa sawit mentah untuk mempercepat proses audit dan skema sertifikasi ISPO," lanjutnya. Percepatan skema ISPO, menurut Arifin, penting dilakukan mengingat diperlukannya pembuktian adanya kontribusi Indonesia dalam melakukan pengembangan kualitas lingkungan hidup, terutama dalam proses produksi CPO.   Adapun, berdasarkan data yang dimiliki oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), saat ini, terdapat total 556 sertifikat ISPO yang telah dikeluarkan dimana hampir 35 persen di antaranya dikeluarkan oleh PT Mutuagung Lestari. PT Mutuagung lestari turut memberikan 31 sertifikat ISPO baru kepada pengusaha sawit sehingga hingga saat ini, terdapat 197 sertifikat ISPO yag telah dikeluarkan oleh PT Mutuagung Lestari. Beberapa perusahaan yang turut menerima sertifikat ISPO hari ini di antaranya PT. Bumipalma Lestaripersada dan PTPN III. "Perbaikan dan percepatan skema sertifikasi ISPO harus selalu diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik dari pemerintahan, lembaga sertifikasi, maupun perusahaan yang berkaitan dengan produksi CPO. Hal ini agar tercipta sustainability dalam proses produksi CPO," tutup Arifin. JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan agar Standar Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mendapat pengakuan dunia internasional, termasuk Uni Eropa. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Antaredjo mengatakan, sawit merupakan komoditas ekspor utama yang patut dipelihara bersama. Apalagi perkebunan kelapa sawit menyerap 6,7 juta lebih tenaga kerja di tengah sulitnya mendapat peluang kerja saat ini.  Baca Juga: Sawit RI Disebut Merusak Lingkungan, Menko Luhut: Itu Tidak Benar Artinya dari 6,7 juta kepala keluarga, tambahnya, dikalikan empat jiwa sudah ada 24 juta orang yang hidup dari kelapa sawit. "Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Hal ini menjadi dorongan moril pemerintah agar ISPO mendapat pengakuan dunia internasional," katanya. Dalam kesempatan itu Antaredjo menyerahkan 64 sertifikat ISPO terdiri atas 63 perusahaan dan satu sertifikat ISPO buat koperasi dari Riau.  Baca Juga: Siap-Siap, Perusahaan Sawit yang Langgar Aturan Bakal Kena Sanksi Terkait sustainable, Antaredjo mengatakan, sebenarnya Indonesia sudah lebih dulu mengembangkan konsep tersebut daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyangkut penerapan Sustainable Development Goals (SDGs). “Jadi kalau cerita soal lingkungan, kita bukan hanya menerapkan di perkebunan tapi tanaman pangan sudah lebih dulu. Dulu petani tidak memakai pestisida, itu sustainable. Cuma memang tidak dipublikasi,” ujarnya.  Untuk itu, dia meminta agar semua pemangku kepentingan menyosialiasikan ISPO kepada masyarakat, terutama di kalangan universitas sampai sekolah-sekolah. Hal itu, tambahnya, menjadi tantangan kita sehingga penerapan sustainable kelapa sawit Indonesia diketahui semua lapisan masyarakat. Antaredjo mengatakan, dari sisi ekonomi, ISPO memang masih banyak didominasi perkebunan besar, sedangkan bagi pekebun rakyat pemerintah terus mendorong dan melakukan pendampingan agar petani menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan.   Antaredjo menekankan, penyerahan sertifikat ISPO bukan sekedar seremonial, namun bukti komitmen industri sawit nasional sudah mematuhi segala peraturan dan kepentingan semua. Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendeklarasikan dukungan penuh untuk sertifikasi ISPO. Deklarasi dibacakan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono bersama jajaran pengurus Gapki. Kepala Sekretariat ISPO Aziz Hidayat menyebutkan, hingga Agustus 2019 sertifikat ISPO yang terbit adalah 566 terdiri dari 556 perusahaan, 6 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan total areal yang sudah tersertifikasi ISPO mencapai 5.185.544 hektar. Menurut dia, dari 5 juta hektar tersebut menghasilkan tandan buah segar (TBS) sebanyak 56,65 juta ton per tahun, dengan produktivitas 19,07 ton per ha per tahun atau menghasilkan crude palm oil (CPO) sebanyak 12,26 juta ton per tahun serta kadar rendemen rata-rata 21,70%. Dari 556 perusahaan tersebut, sebanyak 508 perusahaan swasta dengan luas areal 4,89 juta hektare atau sekitar 63% dari total luas perusahaan swasta seluas 7,78 juta hektare. Sedangkan untuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebanyak 48 sertifikat atau seluas 282.762 hektare atau sekitar 40% dari total luas PTPN seluas 713 hektare.   Kemudian untuk koperasi pekebun plasma dan swadaya sebanyak 10 sertifikat dengan total luas 6.236 hektare atau sekitar 0,107% dari luas total petani atau pekebun seluas 5,80 juta hektare. Sementara itu, dalam upaya memproduksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang berkelanjutan, industri kelapa sawit di Indonesia harus didukung dengan peningkatan kualitas auditor untuk sertifikasi. CPO berkelanjutan harus melalui standar tahapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar tersebut memuat indikator-indikator yang menjamin bahwa penanaman dan produk yang dihasilkan ramah dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Demikian dikutip Anataranews, Jakarta, Rabu (28/8/2019).Salah satu yang dapat dilakukan untuk mempercepat skema ISPO adalah penambahan jumlah serta peningkatan kualitas dari auditor dari lembaga sertifikasi. "Dibutuhkan peningkatan kompetensi dan jumlah pada auditor yang ada. Peningkatan kompetensi dilakukan agar dalam peninjauannya, auditor sudah memahami dan mendalami prinsip dan kriteria ISPO. Ketika laporan hasil audit diserahkan, tidak perlu lagi adanya pengembalian berkas untuk dilengkapi," ujar Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Arifin Lambaga.   Menurut Arifin, terdapat pula keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memverifikasi berjalannya CPO. "Dirasa perlu untuk melakukan penambahan auditor dan menempatkan mereka di daerah yang memiliki lahan produksi minyak kelapa sawit mentah untuk mempercepat proses audit dan skema sertifikasi ISPO," lanjutnya. Percepatan skema ISPO, menurut Arifin, penting dilakukan mengingat diperlukannya pembuktian adanya kontribusi Indonesia dalam melakukan pengembangan kualitas lingkungan hidup, terutama dalam proses produksi CPO.   Adapun, berdasarkan data yang dimiliki oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), saat ini, terdapat total 556 sertifikat ISPO yang telah dikeluarkan dimana hampir 35 persen di antaranya dikeluarkan oleh PT Mutuagung Lestari. PT Mutuagung lestari turut memberikan 31 sertifikat ISPO baru kepada pengusaha sawit sehingga hingga saat ini, terdapat 197 sertifikat ISPO yag telah dikeluarkan oleh PT Mutuagung Lestari. Beberapa perusahaan yang turut menerima sertifikat ISPO hari ini di antaranya PT. Bumipalma Lestaripersada dan PTPN III. "Perbaikan dan percepatan skema sertifikasi ISPO harus selalu diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik dari pemerintahan, lembaga sertifikasi, maupun perusahaan yang berkaitan dengan produksi CPO. Hal ini agar tercipta sustainability dalam proses produksi CPO," tutup Arifin.