Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Indonesia bisa menyentuh rekor terbaru.https://economy.okezone.com/read/2019/08/28/320/2097848/sri-mulyani-ingin-kemiskinan-di-2020-turun-di-bawah-9idhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/28/320/2097848/sri-mulyani-ingin-kemiskinan-di-2020-turun-di-bawah-9https://economy.okezone.com/read/2019/08/28/320/2097848/sri-mulyani-ingin-kemiskinan-di-2020-turun-di-bawah-9Rabu 28 Agustus 2019 20:21 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone.com/Dokumentasi)https://img.okezone.com/content/2019/08/28/320/2097848/sri-mulyani-ingin-kemiskinan-di-2020-turun-di-bawah-9-G99cYTicFm.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Indonesia bisa menyentuh rekor terbaru. Data Badan Pusat Statistik (BPS) teranyar, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 9,14% per Maret 2019. Persentase single digit itu dimulai dari tingkat kemiskinan per Maret 2018 yang sebesar 9,82%. Menjadi rekor pertama bagi Indonesia sejak krisis 1998 untuk kemiskinan turun dari persentase doble digit.  Baca juga: Gaji Rp3,3 Juta/Bulan Dinilai Masuk Golongan Miskin "Tadinya udah single digit jadi rekor Indonesia dan kami harapkan muncul rekor baru di 2020 menjadi di bawah 9%," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).   Menurutnya, penurunan kemiskinan itu akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditandai dengan perbaikan tingkat ketimpangan (gini ratio) dan penurunan tingkat pengangguran.  Baca juga: 10 Ribu Jiwa Penduduk Sumut Bangkit dari Kemiskinan Dia menyatakan, hal itu tercermin dengan gini ratio yang pada Maret 2019 sebesar 0,382, terus mengalami penurunan dari Maret 2018 yang sebesar 0,389. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi sebesar 5,01% atau setara 6,82 juta orang, dari tahun sebelumnya 5,13% atau setara 6,87 juta orang. "Jadi pengangguran terus turun dan gini ratio membaik sejak 5 tahun terakhir, ini membuktikan upaya penurunan kesenjangan itu efektif," jelas dia. Baca juga: Fakta di Balik Kemiskinan Indonesia, Nomor 4 Bak Angin Segar Tahun depan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 8,5% hingga 9%. Sedangkan gini ratio berada dikisaran 0,380 hingga 0,375 dan tingkat pengangguran menjadi 4,8% hingga 5,1%. Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, target pemerintah terkait penurunan kemiskinan dan tingkat ketimpangan memungkinkan untuk dicapai. Meski, hal yang dimungkinkan adalah menyentuh batas atas target. Dia menyatakan, target ini dapat dicapai seiring dengan fokus pemerintah yang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai program bantuan sosial hingga beasiswa pendidikan memang digelontorkan pemerintah. "Karena di evaluasi terakhir, itu menunjukkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta penggunaan dana desa di beberapa wilayah sudah cukup efektif. Kalau bisa penggunaan dana desa yang efektif ini bisa dicontoh daerah-daerah lain kedepannya," jelas dia. Adapun pada tahun 2020, pemerintah menganggarkan bantuan sosial pangan atau kartu sembako sebesar RP28,1 triliun kepada 15,6 juta penerima bantuan. Lalu bidikmisi dan KIP kuliah sebesar Rp7,5 triliun untuk 818,1 ribu mahasiswa. Kemudian Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp48,8 triliun kepada 96,8 juta orang. Serta Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta penerima dengan anggaran Rp29,1 triliun.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Indonesia bisa menyentuh rekor terbaru. Data Badan Pusat Statistik (BPS) teranyar, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 9,14% per Maret 2019. Persentase single digit itu dimulai dari tingkat kemiskinan per Maret 2018 yang sebesar 9,82%. Menjadi rekor pertama bagi Indonesia sejak krisis 1998 untuk kemiskinan turun dari persentase doble digit.  Baca juga: Gaji Rp3,3 Juta/Bulan Dinilai Masuk Golongan Miskin "Tadinya udah single digit jadi rekor Indonesia dan kami harapkan muncul rekor baru di 2020 menjadi di bawah 9%," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).   Menurutnya, penurunan kemiskinan itu akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditandai dengan perbaikan tingkat ketimpangan (gini ratio) dan penurunan tingkat pengangguran.  Baca juga: 10 Ribu Jiwa Penduduk Sumut Bangkit dari Kemiskinan Dia menyatakan, hal itu tercermin dengan gini ratio yang pada Maret 2019 sebesar 0,382, terus mengalami penurunan dari Maret 2018 yang sebesar 0,389. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi sebesar 5,01% atau setara 6,82 juta orang, dari tahun sebelumnya 5,13% atau setara 6,87 juta orang. "Jadi pengangguran terus turun dan gini ratio membaik sejak 5 tahun terakhir, ini membuktikan upaya penurunan kesenjangan itu efektif," jelas dia. Baca juga: Fakta di Balik Kemiskinan Indonesia, Nomor 4 Bak Angin Segar Tahun depan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 8,5% hingga 9%. Sedangkan gini ratio berada dikisaran 0,380 hingga 0,375 dan tingkat pengangguran menjadi 4,8% hingga 5,1%. Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, target pemerintah terkait penurunan kemiskinan dan tingkat ketimpangan memungkinkan untuk dicapai. Meski, hal yang dimungkinkan adalah menyentuh batas atas target. Dia menyatakan, target ini dapat dicapai seiring dengan fokus pemerintah yang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai program bantuan sosial hingga beasiswa pendidikan memang digelontorkan pemerintah. "Karena di evaluasi terakhir, itu menunjukkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta penggunaan dana desa di beberapa wilayah sudah cukup efektif. Kalau bisa penggunaan dana desa yang efektif ini bisa dicontoh daerah-daerah lain kedepannya," jelas dia. Adapun pada tahun 2020, pemerintah menganggarkan bantuan sosial pangan atau kartu sembako sebesar RP28,1 triliun kepada 15,6 juta penerima bantuan. Lalu bidikmisi dan KIP kuliah sebesar Rp7,5 triliun untuk 818,1 ribu mahasiswa. Kemudian Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp48,8 triliun kepada 96,8 juta orang. Serta Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta penerima dengan anggaran Rp29,1 triliun.