Ibu kota resmi dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).https://economy.okezone.com/read/2019/08/29/470/2098054/butuh-rp466-triliun-begini-skema-pembiayaan-pemindahan-ibu-kotaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/29/470/2098054/butuh-rp466-triliun-begini-skema-pembiayaan-pemindahan-ibu-kotahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/29/470/2098054/butuh-rp466-triliun-begini-skema-pembiayaan-pemindahan-ibu-kotaKamis 29 Agustus 2019 11:56 WIBAdhyasta DirgantaraSkema Pembiayaan Ibu Kota Pindah (Foto: Instagram/@kemensetneg.ri)https://img.okezone.com/content/2019/08/29/470/2098054/butuh-rp466-triliun-begini-skema-pembiayaan-pemindahan-ibu-kota-QpxOFmOcZ5.png JAKARTA - Ibu kota resmi dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), lebih tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebutuhan pembiayaan ibu kota pindah mencapai Rp466 triliun.  Baca Juga: Ini Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru Banyak pihak yang mengkhawatirkan proses pemindahan ibu kota ini akan memberatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pembiayaan APBN untuk ibu kota pindah hanya 19%. "Perlu disampaikan total kebutuhan untuk ibu kota baru Rp466 triliun. nantinya 19% dari APBN," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.  Baca Juga: Biaya Ibu Kota Pindah Rp466 Triliun, Hanya 19% dari APBN Seperti dilansir dari data yang disediakan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, skema pembiayaan pemindahan ibu kota tidak akan memberatkan APBN. "Kita simak yuk skema Pembiayaan Pemindahan Ibukota Negara, ternyata tidak memberatkan APBN loh! Ayo kita cermati dengan bijak ya," demikian seperti dikutip instagram @kemensetneg.ri, Jakarta, Kamis (29/8/2019):  Berikut rincian dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota baru 1. APBN Dalam pemindahan ibu kota ini, APBN hanya mengeluarkan 19,2% dari total Rp466 triliun. Biaya yang dikeluarkan oleh APBN ini akan diproyeksikan untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar, Istana Negara & bangunan strategis TNI/Polri, Perumahan Dinas ASN/Polri/TNI, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, pangkalan militer.   2. Swasta Selanjutnya, biaya pemindahan ibu kota akan ditanggung oleh pihak swasta sebesar 26,2%. Dari dana tersebut, akan difokuskan untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, science techno park, sarana kesehatan, peningkatan bandara, pelabuhan & jalan tol, shopping mall, MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). 3. KPBU (Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha) KPBU menjadi yang terakhir dan akan mengeluarkan dana terbesar dari skema pembiayaan pemindahan ibu kota kali ini. Mereka akan merogoh kocek sebesar 54,6%. Adapun dana tersebut akan dialokasikan untuk Gedung Eksekutif, Legislatif & Yudikatif, infrastruktur utama selain yang tercakup APBN, sarana pendidikan & kesehatan, museum & lembaga permasyarakatan, sarana & prasarana penunjang.   JAKARTA - Ibu kota resmi dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), lebih tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebutuhan pembiayaan ibu kota pindah mencapai Rp466 triliun.  Baca Juga: Ini Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru Banyak pihak yang mengkhawatirkan proses pemindahan ibu kota ini akan memberatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pembiayaan APBN untuk ibu kota pindah hanya 19%. "Perlu disampaikan total kebutuhan untuk ibu kota baru Rp466 triliun. nantinya 19% dari APBN," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.  Baca Juga: Biaya Ibu Kota Pindah Rp466 Triliun, Hanya 19% dari APBN Seperti dilansir dari data yang disediakan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, skema pembiayaan pemindahan ibu kota tidak akan memberatkan APBN. "Kita simak yuk skema Pembiayaan Pemindahan Ibukota Negara, ternyata tidak memberatkan APBN loh! Ayo kita cermati dengan bijak ya," demikian seperti dikutip instagram @kemensetneg.ri, Jakarta, Kamis (29/8/2019):  Berikut rincian dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota baru 1. APBN Dalam pemindahan ibu kota ini, APBN hanya mengeluarkan 19,2% dari total Rp466 triliun. Biaya yang dikeluarkan oleh APBN ini akan diproyeksikan untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar, Istana Negara & bangunan strategis TNI/Polri, Perumahan Dinas ASN/Polri/TNI, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, pangkalan militer.   2. Swasta Selanjutnya, biaya pemindahan ibu kota akan ditanggung oleh pihak swasta sebesar 26,2%. Dari dana tersebut, akan difokuskan untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, science techno park, sarana kesehatan, peningkatan bandara, pelabuhan & jalan tol, shopping mall, MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). 3. KPBU (Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha) KPBU menjadi yang terakhir dan akan mengeluarkan dana terbesar dari skema pembiayaan pemindahan ibu kota kali ini. Mereka akan merogoh kocek sebesar 54,6%. Adapun dana tersebut akan dialokasikan untuk Gedung Eksekutif, Legislatif & Yudikatif, infrastruktur utama selain yang tercakup APBN, sarana pendidikan & kesehatan, museum & lembaga permasyarakatan, sarana & prasarana penunjang.