Pergantian direksi secara sepihak dan tanpa ada alasan jelas bisa dilaporkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negarahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/30/320/2098654/drama-pergantian-direksi-bumn-suprajarto-bisa-laporkan-rini-ke-ptunidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/30/320/2098654/drama-pergantian-direksi-bumn-suprajarto-bisa-laporkan-rini-ke-ptunhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/30/320/2098654/drama-pergantian-direksi-bumn-suprajarto-bisa-laporkan-rini-ke-ptunJum'at 30 Agustus 2019 16:41 WIBGiri HartomoDirut Bank BRI Suprajarto. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/08/30/320/2098654/drama-pergantian-direksi-bumn-suprajarto-bisa-laporkan-rini-ke-ptun-I8xGZ2JrUZ.jpgJAKARTA - Kasus penolakan Suprajarto sebagai Direktur Utama Bank BTN menimbulkan polemik. Suprajarto mengklaim penunjukan dirinya sebagai Bos BTN dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam, pergantian direksi secara sepihak dan tanpa ada alasan jelas bisa dilaporkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Itu pun jika orang yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut. Baca Juga: Pergantian Direksi Bank BUMN Dinilai Tak Wajar Namun hal tersebut selama ini tidak pernah dilakukan oleh pejabat BUMN. Padahal kejadian seperti itu sudah sering sekali terjadi. “Proses seperti selama ini biasa terjadi dan tidak ada yang menolak. Sekarang yang bersangkutan menolak dan membuat kasus ini menjadi lebih menarik,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (30/8/2019). Perombakan direksi BUMN menjadi kewenangan pemerintah selaku pemegang saham. Hanya saja, yang menjadi masalah adalah perombakan Direksi ini dilakukan secara sepihak. Baca Juga: Menko Darmin Malas Tanggapi Ulah Menteri Rini Rombak Direksi Bank BUMN Pasalnya pengangkatan dam pemberhentian direksi ini dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Padahal seharusnya, sebelum ditunjuk, Menteri BUMN seharusnya meminta kesediaan terlebih dahulu dari orang uang bersangkutan.“Pemberhentian dan penunjukan dirut bank BUMN adalah kewenangan dari pemilik yaitu pemerintah yg diwakili Menteri BUMN. Yang tidak wajar adalah bahwa yang ditunjuk ternyata tidak terlebih dahulu diberitahu dan tidak diminta kesediaannya terlebih dahulu,” jelasnya. Yang membuatnya lebih ganjil adalah pergantian direksi ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah mengganti jajaran manajemen. Ini tentunya terasa ganjil meskipun lagi-lagi pemerintah mengklaim jika hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Ini bukan masalah salah atau tidak. Pemerintah tentunya berpendapat ini sesuai prosedur dan ketentuan. Pokok masalahnya ada di prosesnya yang tidak transparant, dan dirasa ganjil karena dilakukan hanya 4 bulan setelah pergantian direksi,” jelasnyaJAKARTA - Kasus penolakan Suprajarto sebagai Direktur Utama Bank BTN menimbulkan polemik. Suprajarto mengklaim penunjukan dirinya sebagai Bos BTN dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam, pergantian direksi secara sepihak dan tanpa ada alasan jelas bisa dilaporkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Itu pun jika orang yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut. Baca Juga: Pergantian Direksi Bank BUMN Dinilai Tak Wajar Namun hal tersebut selama ini tidak pernah dilakukan oleh pejabat BUMN. Padahal kejadian seperti itu sudah sering sekali terjadi. “Proses seperti selama ini biasa terjadi dan tidak ada yang menolak. Sekarang yang bersangkutan menolak dan membuat kasus ini menjadi lebih menarik,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (30/8/2019). Perombakan direksi BUMN menjadi kewenangan pemerintah selaku pemegang saham. Hanya saja, yang menjadi masalah adalah perombakan Direksi ini dilakukan secara sepihak. Baca Juga: Menko Darmin Malas Tanggapi Ulah Menteri Rini Rombak Direksi Bank BUMN Pasalnya pengangkatan dam pemberhentian direksi ini dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Padahal seharusnya, sebelum ditunjuk, Menteri BUMN seharusnya meminta kesediaan terlebih dahulu dari orang uang bersangkutan.“Pemberhentian dan penunjukan dirut bank BUMN adalah kewenangan dari pemilik yaitu pemerintah yg diwakili Menteri BUMN. Yang tidak wajar adalah bahwa yang ditunjuk ternyata tidak terlebih dahulu diberitahu dan tidak diminta kesediaannya terlebih dahulu,” jelasnya. Yang membuatnya lebih ganjil adalah pergantian direksi ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah mengganti jajaran manajemen. Ini tentunya terasa ganjil meskipun lagi-lagi pemerintah mengklaim jika hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Ini bukan masalah salah atau tidak. Pemerintah tentunya berpendapat ini sesuai prosedur dan ketentuan. Pokok masalahnya ada di prosesnya yang tidak transparant, dan dirasa ganjil karena dilakukan hanya 4 bulan setelah pergantian direksi,” jelasnya