Payung hukum untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sedang disusunhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/31/470/2098562/7-fakta-di-balik-ibu-kota-pindah-ke-kaltim-jangan-lupa-bayar-uang-mukaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/08/31/470/2098562/7-fakta-di-balik-ibu-kota-pindah-ke-kaltim-jangan-lupa-bayar-uang-mukahttps://economy.okezone.com/read/2019/08/31/470/2098562/7-fakta-di-balik-ibu-kota-pindah-ke-kaltim-jangan-lupa-bayar-uang-mukaSabtu 31 Agustus 2019 06:12 WIBFeby NovaliusLahan Ibu Kota Baru. (Foto: Okezone.com/Ist)https://img.okezone.com/content/2019/08/30/470/2098562/7-fakta-di-balik-ibu-kota-pindah-ke-kaltim-jangan-lupa-bayar-uang-muka-sOQLaccggz.jpgJAKARTA - Payung hukum untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sedang disusun. Rencananya, pemerintah akan menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota kepada DPR RI pada akhir tahun 2019. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, draft masih dalam tahap penyusunan dengan melibatkan banyak pihak. Di mana pemindahan ibu kota seperti yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo akan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim). "Nanti (draft RUU Pemindahan Ibu Kota) akan diajukan, sebelum akhir tahun ini," kata Bambang. Okezone pun merangkum sejumlah fakta-fakta menarik pasca-diputuskannya lokasi ibu kota baru ke Kaltim, Sabtu (31/8/2019). 1. Tidak Ada Masalah dengan Lahan Ibu Kota Baru Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan, sekitar 90% tanah yang berada di lokasi ibu kota baru merupakan milik pemerintah. Oleh sebab itu, pengadaan lahan untuk pemindahan ibu kota bukanlah hal yang sulit. Pemerintah memang menyediakan lahan seluas 180 ribu hektare (ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi ibu kota baru.2. Proyek di Kaltim Diusulkan Jadi Prioritas Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) mengajukan ke pemerintah pusat agar beberapa infrastruktur di Balikpapan masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Satu di antaranya adalah realisasikan perpanjangan landasan runway Bandara Sepinggan, termasuk juga jalan depan bandara agar segera dipindahkan karena terlalu dekat dengan fasilitas bandara. Perpanjangan runway tersebut sudah diwacanakan sejak lama, namun realisasi terkendala pada anggaran daerah. 3. Gedung Bekas Pemerintahan Bakal Disewakan Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield Arief Rahardjo menyatakan, pemerintah tentu harus tetap mengelola gedung pemerintahan di Jakarta. Menurutnya, pengelolaan dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta. "Bisa saja (disewakan jadi tempat bisnis), karena dengan ada ke pindahan ibu kota, pemerintah harus pikirkan strateginya untuk gedung yang ditinggalkan," ujarnya. 4. Intip Peluang Usaha Properti di Ibu Kota Baru Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield Arief Rahardjo menyatakan, pemindahan ibu kota akan memberikan dampak yang sangat besar, mengingat pemerintahan hingga kedutaan besar akan pindah ke Kaltim. "Pemindahan ibu kota ini perannya memang sangat signifikan (terhadap sektor properti)," ujarnya. Dia menyatakan, pemindahan ibu kota bakal mendorong sektor properti di wilayah Kaltim, yang sebelumnya dalam kondisi lesu. Menurutnya, market properti di Kaltim seperti di Balikpapan dan Samarinda pernah dalam kondisi yang sangat baik. 5. Gojek Siap Melayani di Ibu Kota Baru Gojek Indonesia akan mendukung penuh pemindahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). "Gojek bisa bertumbuh seperti ini, karena mendapat dukungan dari pemerintah. Maka itu kita dukung saja pemindahan itu. Di mana layanan kami mendapatkan imbas positif kepada masyarakat," kata VP Corporate Communications Gojek Kristy Nelwan. 6. Uang Muka Bangun Ibu Kota Baru Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperkirakan anggaran tahap awal pembangunan infrastruktur ibu kota baru mencapai Rp865 miliar. Pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan dimulai pada 2020. "Jadi untuk program ibu kota, kita mulai paling cepat pertengahan tahun depan. Dan kami sedang menghitung kebutuhan uang muka," ujar Basuk. Basuki mengatakan, dengan anggaran sekira Rp865 miliar itu diperuntukan untuk pembangunan jalan. Terutama untuk kawasan dan prasarana dasar yang memang harus dibangun dengan APBN. 7. Wika Siapkan Rp20 Triliun untuk Bangun Ibu Kota "WIKA selalu siap untuk ambil bagian dalam mempersiapkan ibukota baru, termasuk di antaranya melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Infrastruktur,” ujar Direktur Utama Tumiyana. Tumiyana mengatakan bahwa kapasitas balance sheet WIKA saat ini juga cukup kuat untuk menopang rencana tersebut, di mana saat ini kemampuan capex spending kita mencapai Rp20 triliun dan akan terus meningkat setiap tahunnya.JAKARTA - Payung hukum untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sedang disusun. Rencananya, pemerintah akan menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota kepada DPR RI pada akhir tahun 2019. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, draft masih dalam tahap penyusunan dengan melibatkan banyak pihak. Di mana pemindahan ibu kota seperti yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo akan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim). "Nanti (draft RUU Pemindahan Ibu Kota) akan diajukan, sebelum akhir tahun ini," kata Bambang. Okezone pun merangkum sejumlah fakta-fakta menarik pasca-diputuskannya lokasi ibu kota baru ke Kaltim, Sabtu (31/8/2019). 1. Tidak Ada Masalah dengan Lahan Ibu Kota Baru Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan, sekitar 90% tanah yang berada di lokasi ibu kota baru merupakan milik pemerintah. Oleh sebab itu, pengadaan lahan untuk pemindahan ibu kota bukanlah hal yang sulit. Pemerintah memang menyediakan lahan seluas 180 ribu hektare (ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi ibu kota baru.2. Proyek di Kaltim Diusulkan Jadi Prioritas Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) mengajukan ke pemerintah pusat agar beberapa infrastruktur di Balikpapan masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Satu di antaranya adalah realisasikan perpanjangan landasan runway Bandara Sepinggan, termasuk juga jalan depan bandara agar segera dipindahkan karena terlalu dekat dengan fasilitas bandara. Perpanjangan runway tersebut sudah diwacanakan sejak lama, namun realisasi terkendala pada anggaran daerah. 3. Gedung Bekas Pemerintahan Bakal Disewakan Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield Arief Rahardjo menyatakan, pemerintah tentu harus tetap mengelola gedung pemerintahan di Jakarta. Menurutnya, pengelolaan dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta. "Bisa saja (disewakan jadi tempat bisnis), karena dengan ada ke pindahan ibu kota, pemerintah harus pikirkan strateginya untuk gedung yang ditinggalkan," ujarnya. 4. Intip Peluang Usaha Properti di Ibu Kota Baru Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield Arief Rahardjo menyatakan, pemindahan ibu kota akan memberikan dampak yang sangat besar, mengingat pemerintahan hingga kedutaan besar akan pindah ke Kaltim. "Pemindahan ibu kota ini perannya memang sangat signifikan (terhadap sektor properti)," ujarnya. Dia menyatakan, pemindahan ibu kota bakal mendorong sektor properti di wilayah Kaltim, yang sebelumnya dalam kondisi lesu. Menurutnya, market properti di Kaltim seperti di Balikpapan dan Samarinda pernah dalam kondisi yang sangat baik. 5. Gojek Siap Melayani di Ibu Kota Baru Gojek Indonesia akan mendukung penuh pemindahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). "Gojek bisa bertumbuh seperti ini, karena mendapat dukungan dari pemerintah. Maka itu kita dukung saja pemindahan itu. Di mana layanan kami mendapatkan imbas positif kepada masyarakat," kata VP Corporate Communications Gojek Kristy Nelwan. 6. Uang Muka Bangun Ibu Kota Baru Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperkirakan anggaran tahap awal pembangunan infrastruktur ibu kota baru mencapai Rp865 miliar. Pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan dimulai pada 2020. "Jadi untuk program ibu kota, kita mulai paling cepat pertengahan tahun depan. Dan kami sedang menghitung kebutuhan uang muka," ujar Basuk. Basuki mengatakan, dengan anggaran sekira Rp865 miliar itu diperuntukan untuk pembangunan jalan. Terutama untuk kawasan dan prasarana dasar yang memang harus dibangun dengan APBN. 7. Wika Siapkan Rp20 Triliun untuk Bangun Ibu Kota "WIKA selalu siap untuk ambil bagian dalam mempersiapkan ibukota baru, termasuk di antaranya melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Infrastruktur,” ujar Direktur Utama Tumiyana. Tumiyana mengatakan bahwa kapasitas balance sheet WIKA saat ini juga cukup kuat untuk menopang rencana tersebut, di mana saat ini kemampuan capex spending kita mencapai Rp20 triliun dan akan terus meningkat setiap tahunnya.