Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta subsidi LRT Palembang dihentikan pemerintah pusathttps://economy.okezone.com/read/2019/09/03/320/2100257/dpr-usul-subsidi-lrt-palembang-dicabut-menhub-tidak-bisaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/03/320/2100257/dpr-usul-subsidi-lrt-palembang-dicabut-menhub-tidak-bisahttps://economy.okezone.com/read/2019/09/03/320/2100257/dpr-usul-subsidi-lrt-palembang-dicabut-menhub-tidak-bisaSelasa 03 September 2019 19:34 WIBYohana Artha UlyDPR Usul Subsidi LRT Palembang Dicabut. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/09/03/320/2100257/dpr-usul-subsidi-lrt-palembang-dicabut-menhub-tidak-bisa-nK0BOTkdm6.jpg JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta subsidi LRT Palembang dihentikan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bambang menyatakan, LRT Palembang lebih menyasar kepada masyarakat kelas menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Hal itu ditandai dengan terhubungnya LRT Palembang ke bandara, bukan terminal ataupun pelabuhan yang umumnya digunakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Baca Juga: Baru 64,6%, Adhi Karya Buka-bukaan Proyek LRT Jabodebek Tahap I "Sehingga ini bukan transportasi untuk masyarakat menengah ke bawah, atau bahkan bawah sekali. Jadi sangat mengharapkan subsidi tidak diberikan untuk LRT Palembang, tapi dialokasikan ke bidang lain," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Dengan demikian, dia menilai subsidi yang disuntikkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya menjadi salah sasaran. Menurutnya, anggaran itu harus dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. "Mohon maaf saya keberatan sekali soal subsidi ini," katanya. Baca Juga: Molor Lagi karena Lahan, LRT Jabodebek Rampung 2021 Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan, tak bisa melakukan penghapusan subsidi LRT Palembang. Transportasi publik memang sudah seharusnya disubsidi oleh pemerintah, tak peduli menyasar kalangan masyarakat apapun. Tahun depan, transportasi modern ini bahkan sudah dianggarkan subsidi sebesar Rp200 miliar."Angkutan massal perkotaan itu lazim diberikan subsidi. Seperti yang juga di Jakarta, transportasi umunnya juga banyak disubsidi. Jadi memang kami harus lakukan subsidi (LRT Palembang)," ungkapnya. Dia menyatakan, LRT Palembang mungkin saja lebih banyak digunakan kalangan menengah ke atas, namun hal itu memberikan keuntungan dalam hal lain. Diantaranya, berdampak pada penurunan penggunaan transportasi pribadi. "Orang akan meninggalkan angkutan individu sehingga mengurangi kemacetan. Kemudian ini juga memberikan dampak baik pada lingkungan (terkait polusi kendaraan)," jelasnya. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta subsidi LRT Palembang dihentikan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bambang menyatakan, LRT Palembang lebih menyasar kepada masyarakat kelas menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Hal itu ditandai dengan terhubungnya LRT Palembang ke bandara, bukan terminal ataupun pelabuhan yang umumnya digunakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Baca Juga: Baru 64,6%, Adhi Karya Buka-bukaan Proyek LRT Jabodebek Tahap I "Sehingga ini bukan transportasi untuk masyarakat menengah ke bawah, atau bahkan bawah sekali. Jadi sangat mengharapkan subsidi tidak diberikan untuk LRT Palembang, tapi dialokasikan ke bidang lain," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Dengan demikian, dia menilai subsidi yang disuntikkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya menjadi salah sasaran. Menurutnya, anggaran itu harus dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. "Mohon maaf saya keberatan sekali soal subsidi ini," katanya. Baca Juga: Molor Lagi karena Lahan, LRT Jabodebek Rampung 2021 Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan, tak bisa melakukan penghapusan subsidi LRT Palembang. Transportasi publik memang sudah seharusnya disubsidi oleh pemerintah, tak peduli menyasar kalangan masyarakat apapun. Tahun depan, transportasi modern ini bahkan sudah dianggarkan subsidi sebesar Rp200 miliar."Angkutan massal perkotaan itu lazim diberikan subsidi. Seperti yang juga di Jakarta, transportasi umunnya juga banyak disubsidi. Jadi memang kami harus lakukan subsidi (LRT Palembang)," ungkapnya. Dia menyatakan, LRT Palembang mungkin saja lebih banyak digunakan kalangan menengah ke atas, namun hal itu memberikan keuntungan dalam hal lain. Diantaranya, berdampak pada penurunan penggunaan transportasi pribadi. "Orang akan meninggalkan angkutan individu sehingga mengurangi kemacetan. Kemudian ini juga memberikan dampak baik pada lingkungan (terkait polusi kendaraan)," jelasnya.