Pemerintah mengaku melibatkan konsultan sebagai pihak ketiga untuk menentukan kebijakan terkait harga tiket pesawathttps://economy.okezone.com/read/2019/09/03/320/2100308/pemerintah-libatkan-pihak-ketiga-untuk-urus-tiket-pesawatidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/03/320/2100308/pemerintah-libatkan-pihak-ketiga-untuk-urus-tiket-pesawathttps://economy.okezone.com/read/2019/09/03/320/2100308/pemerintah-libatkan-pihak-ketiga-untuk-urus-tiket-pesawatSelasa 03 September 2019 21:13 WIBYohana Artha UlyIlustrasi Bandara. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/09/03/320/2100308/pemerintah-libatkan-pihak-ketiga-untuk-urus-tiket-pesawat-5e5LaRte2k.jpegJAKARTA - Pemerintah mengaku melibatkan konsultan sebagai pihak ketiga untuk menentukan kebijakan terkait harga tiket pesawat berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC). Hal ini untuk membuat kebijakan harga tiket pesawat bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Baca Juga: Ada Diskon Tiket Pesawat, Penumpang Domestik Langsung Naik 1,5% Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan, pembahasan terkait tiket pesawat masih dilakukan oleh pemerintah dengan pihak konsultan. Dalam hal ini, pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Jadi saat ini sedang dibahas Kemenko Perekonomian bersama konsultan," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Menurutnya, pemerintah membutuhkan jasa pihak ketiga sebagai konsultan untuk mempelajari dampak kebijakan harga tiket pesawat dari sisi makro ekonomi. "Ini masih digodog sama timnya Pak Lin Che Wei (Pengawas Kebijakan Publik Kemenko Bidang Perekonomian)," imbuhnya. Baca Juga: Menhub: Penentuan Tarif Tiket Pesawat di RI Berbeda dengan Negara Lain Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah bakal menerbitkan kebijakan baru terkait tiket pesawat LCC pada bulan ini. Kebijakan itu akan menggantikan diskon tarif tiket pesawat sebesar 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) pada 30% penumpang di penerbangan Selasa, Kamis, Sabtu pukul 10.00-14.00 waktu setempat. "Sebulan ini kami harap sudah ada kebijakan baru. Selama ini kami memang mengeluarkan dua kebijakan penerbangan murah, pada Mei dan Juli kemarin. Tapi itu kan jangka pendek, nah kebijakan ini nantinya bersifat jangka panjang," jelasnya di Jakarta, Rabu (21/8/2019). Dia menyatakan, ada empat poin yang sedang digodok pemerintah agar tarif murah bisa berlaku dalam waktu jangka panjang. Pertama efisiensi sektor penerbangan dengan mencari jalan agar komponen biaya industri penerbangan bisa lebih efisien. Seperti dengan pemanfaatan fasilitas perawatan pesawat (Maintenance, Operating, and Overhaul/MRO) secara bersama. Kedua, efisiensi biaya operasional yang berpengaruh langsung ke struktur tarif. Seperti cara agar bisa meminimalisir biaya avtur, yang memang mengambil porsi 31% dari komponen beban operasional. Ketiga, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal agar beban operasional maskapai tidak begitu besar. Serta terakhir, melakukan kajian beberapa kebijakan pemerintah yang ternyata malah semakin memberatkan beban maskapai.JAKARTA - Pemerintah mengaku melibatkan konsultan sebagai pihak ketiga untuk menentukan kebijakan terkait harga tiket pesawat berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC). Hal ini untuk membuat kebijakan harga tiket pesawat bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Baca Juga: Ada Diskon Tiket Pesawat, Penumpang Domestik Langsung Naik 1,5% Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan, pembahasan terkait tiket pesawat masih dilakukan oleh pemerintah dengan pihak konsultan. Dalam hal ini, pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Jadi saat ini sedang dibahas Kemenko Perekonomian bersama konsultan," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Menurutnya, pemerintah membutuhkan jasa pihak ketiga sebagai konsultan untuk mempelajari dampak kebijakan harga tiket pesawat dari sisi makro ekonomi. "Ini masih digodog sama timnya Pak Lin Che Wei (Pengawas Kebijakan Publik Kemenko Bidang Perekonomian)," imbuhnya. Baca Juga: Menhub: Penentuan Tarif Tiket Pesawat di RI Berbeda dengan Negara Lain Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah bakal menerbitkan kebijakan baru terkait tiket pesawat LCC pada bulan ini. Kebijakan itu akan menggantikan diskon tarif tiket pesawat sebesar 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) pada 30% penumpang di penerbangan Selasa, Kamis, Sabtu pukul 10.00-14.00 waktu setempat. "Sebulan ini kami harap sudah ada kebijakan baru. Selama ini kami memang mengeluarkan dua kebijakan penerbangan murah, pada Mei dan Juli kemarin. Tapi itu kan jangka pendek, nah kebijakan ini nantinya bersifat jangka panjang," jelasnya di Jakarta, Rabu (21/8/2019). Dia menyatakan, ada empat poin yang sedang digodok pemerintah agar tarif murah bisa berlaku dalam waktu jangka panjang. Pertama efisiensi sektor penerbangan dengan mencari jalan agar komponen biaya industri penerbangan bisa lebih efisien. Seperti dengan pemanfaatan fasilitas perawatan pesawat (Maintenance, Operating, and Overhaul/MRO) secara bersama. Kedua, efisiensi biaya operasional yang berpengaruh langsung ke struktur tarif. Seperti cara agar bisa meminimalisir biaya avtur, yang memang mengambil porsi 31% dari komponen beban operasional. Ketiga, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal agar beban operasional maskapai tidak begitu besar. Serta terakhir, melakukan kajian beberapa kebijakan pemerintah yang ternyata malah semakin memberatkan beban maskapai.