Mengantisipasi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan resesi adalah yang berkaitan dengan Foreign Direct Investment.https://economy.okezone.com/read/2019/09/04/320/2100655/jokowi-sindir-menteri-jangan-minta-dilayani-tapi-layani-investor-dengan-baikidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/04/320/2100655/jokowi-sindir-menteri-jangan-minta-dilayani-tapi-layani-investor-dengan-baikhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/04/320/2100655/jokowi-sindir-menteri-jangan-minta-dilayani-tapi-layani-investor-dengan-baikRabu 04 September 2019 17:06 WIBDani Jumadil AkhirJokowi ke Menteri Jangan Minta Dilayani (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/09/04/320/2100655/jokowi-sindir-menteri-jangan-minta-dilayani-tapi-layani-investor-dengan-baik-xNWwXWJ0rc.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jalan yang paling cepat dalam mengantisipasi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan resesi adalah yang berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI). “Kuncinya hanya ada di situ, enggak ada yang lain, enggak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ,” tegas Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).  Baca Juga: Jokowi Kesal 33 Perusahaan Keluar dari China, Tak Satu Pun ke Indonesia Untuk itu, Presiden meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat, aturan-aturan yang menghambat, regulasi-regulasi yang memperlambat, regulasi-regulasi yang membuat kita lamban itu. Nanti, seminggu lagi, Presiden menyampaikan akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu.  Baca Juga: Perang Dagang Memanas, Trump Minta Perusahaan AS Cabut dari China Presiden Jokowi menunjuk contoh, dari 33 perusahaan yang dua bulan lalu keluar dari Tiongkok, 23 memilih di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. Nggak ada yang ke kita. “Dari 33 tadi, sekali lagi 33 perusahaan yang di Tiongkok yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi,” tegas Presiden seraya mengingatkan, berarti kita memiliki persoalan yang harus diselesaikan.  Setelah dilihat lebih detail lagi, menurut Presiden, kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya. Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu nggak ada yang lain. Presiden juga menunjuk contoh tahun 2017, ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi. Pilihan relokasinya 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia. Sekali lagi, menurut Presiden Jokowi, masalah itu ada di internal kita sendiri. Ia menegaskan, ada kunci kita keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu, ada disitu. Dan kemungkinan kita bisa memayungi kita dari kemungkinan resesi global yang semakin besar juga ada di situ.   Jangan Minta Dilayani Untuk itu, Presiden meminta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi, semuanya tidak hanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) saja, Pertanian, Perindustrian dan BUMN, serta kementerian yang lain agar membuka pintu perusahaan-perusahaan yang sudah masuk tapi belum realisasi. Presiden meminta agar dalam seminggu ini juga diinventarisir dan nanti disampaikan kepadanya, ada problem apa, misalnya petrochemical yang dari Taiwan misalnya problem masalah tanah dengan Pertamina padahal investasinya gede banget, lalu Aramco nggak mau masuk-masuk karena apa dari Saudi, semuanya akan dicek satu per satu listnya. Sehingga betul-betul mereka merasa dilayani. “Jadi tolong juga menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi-investasi yang memang itu menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari tadi yang sudah saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi, kita jangan kayak pejabat minta dilayani, kita melayani, dah,” tegas Presiden Jokowi. Ratas tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia itu diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santosa, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala BKPM Thomas LembongJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jalan yang paling cepat dalam mengantisipasi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan resesi adalah yang berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI). “Kuncinya hanya ada di situ, enggak ada yang lain, enggak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ,” tegas Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).  Baca Juga: Jokowi Kesal 33 Perusahaan Keluar dari China, Tak Satu Pun ke Indonesia Untuk itu, Presiden meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat, aturan-aturan yang menghambat, regulasi-regulasi yang memperlambat, regulasi-regulasi yang membuat kita lamban itu. Nanti, seminggu lagi, Presiden menyampaikan akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu.  Baca Juga: Perang Dagang Memanas, Trump Minta Perusahaan AS Cabut dari China Presiden Jokowi menunjuk contoh, dari 33 perusahaan yang dua bulan lalu keluar dari Tiongkok, 23 memilih di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. Nggak ada yang ke kita. “Dari 33 tadi, sekali lagi 33 perusahaan yang di Tiongkok yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi,” tegas Presiden seraya mengingatkan, berarti kita memiliki persoalan yang harus diselesaikan.  Setelah dilihat lebih detail lagi, menurut Presiden, kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya. Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu nggak ada yang lain. Presiden juga menunjuk contoh tahun 2017, ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi. Pilihan relokasinya 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia. Sekali lagi, menurut Presiden Jokowi, masalah itu ada di internal kita sendiri. Ia menegaskan, ada kunci kita keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu, ada disitu. Dan kemungkinan kita bisa memayungi kita dari kemungkinan resesi global yang semakin besar juga ada di situ.   Jangan Minta Dilayani Untuk itu, Presiden meminta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi, semuanya tidak hanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) saja, Pertanian, Perindustrian dan BUMN, serta kementerian yang lain agar membuka pintu perusahaan-perusahaan yang sudah masuk tapi belum realisasi. Presiden meminta agar dalam seminggu ini juga diinventarisir dan nanti disampaikan kepadanya, ada problem apa, misalnya petrochemical yang dari Taiwan misalnya problem masalah tanah dengan Pertamina padahal investasinya gede banget, lalu Aramco nggak mau masuk-masuk karena apa dari Saudi, semuanya akan dicek satu per satu listnya. Sehingga betul-betul mereka merasa dilayani. “Jadi tolong juga menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi-investasi yang memang itu menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari tadi yang sudah saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi, kita jangan kayak pejabat minta dilayani, kita melayani, dah,” tegas Presiden Jokowi. Ratas tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia itu diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santosa, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala BKPM Thomas Lembong