Penanaman modal dari dividen perusahaan yang diinvestasikan kembali di Indonesia akan diaturhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/05/20/2101235/pemerintah-atur-penanaman-modal-dari-investasi-dividenidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/05/20/2101235/pemerintah-atur-penanaman-modal-dari-investasi-dividenhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/05/20/2101235/pemerintah-atur-penanaman-modal-dari-investasi-dividenKamis 05 September 2019 21:58 WIBIlustrasi Investasi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/09/05/20/2101235/pemerintah-atur-penanaman-modal-dari-investasi-dividen-PUb4Jp0fVR.jpegJAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak akan mengatur bentuk penanaman modal dari dividen perusahaan yang diinvestasikan kembali di Indonesia agar menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami akan atur bentuk investasinya dan berapa lama harus waktunya," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan di Jakarta. Baca Juga: Go Public dengan 40% Dimiliki Publik, Perusahaan Dapat Diskon Tarif Pajak Ketentuan itu sebagai tindak lanjut atas tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian. Tiga RUU itu yakni revisi dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam RUU tersebut, di antaranya menyebutkan dividen yang diterima Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenakan PPh tarif normal kecuali, jika dividen itu diinvestasikan di Indonesia. Apabila perusahaan menanamkan kembali dividennya untuk investasi di Tanah Air maka, pemerintah akan menghapus pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. Baca Juga: PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021 Begitu juga untuk dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenakan PPh final 10% kecuali apabila diinvestasikan di Indonesia. Upaya itu, kata dia, untuk memberi ruang pendanaan dari dalam dan luar negeri sehingga mendongkrak investasi."Kalau tidak ada insentif ini mungkin ada deviden ditaruh di deposito saja, mati. Kalau ada pemikiran diinvestasikan lagi beli properti, beli mesin, diperluas lagi kapasitas pabrik supaya tidak bayar pajak sehingga akan menggulung di ekonomi," katanya, dikutip dari Antaranews, Kamis (5/9/2019). Senada dengan Robert, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menambahkan esensi dari ketentuan baru itu nantinya untuk mencari sumber pendanaan investasi dari dividen. Dia juga menyakini adanya insentif itu Indonesia akan menjadi tempat yang dipilih untuk investasi. "Modal dari luar itu akan masuk dan itu modal di dunia akan mencari tempat yang memiliki 'return' paling bagus, menghasilkan imbal hasil paling bagus," katanya.JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak akan mengatur bentuk penanaman modal dari dividen perusahaan yang diinvestasikan kembali di Indonesia agar menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami akan atur bentuk investasinya dan berapa lama harus waktunya," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan di Jakarta. Baca Juga: Go Public dengan 40% Dimiliki Publik, Perusahaan Dapat Diskon Tarif Pajak Ketentuan itu sebagai tindak lanjut atas tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian. Tiga RUU itu yakni revisi dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam RUU tersebut, di antaranya menyebutkan dividen yang diterima Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenakan PPh tarif normal kecuali, jika dividen itu diinvestasikan di Indonesia. Apabila perusahaan menanamkan kembali dividennya untuk investasi di Tanah Air maka, pemerintah akan menghapus pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. Baca Juga: PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021 Begitu juga untuk dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenakan PPh final 10% kecuali apabila diinvestasikan di Indonesia. Upaya itu, kata dia, untuk memberi ruang pendanaan dari dalam dan luar negeri sehingga mendongkrak investasi."Kalau tidak ada insentif ini mungkin ada deviden ditaruh di deposito saja, mati. Kalau ada pemikiran diinvestasikan lagi beli properti, beli mesin, diperluas lagi kapasitas pabrik supaya tidak bayar pajak sehingga akan menggulung di ekonomi," katanya, dikutip dari Antaranews, Kamis (5/9/2019). Senada dengan Robert, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menambahkan esensi dari ketentuan baru itu nantinya untuk mencari sumber pendanaan investasi dari dividen. Dia juga menyakini adanya insentif itu Indonesia akan menjadi tempat yang dipilih untuk investasi. "Modal dari luar itu akan masuk dan itu modal di dunia akan mencari tempat yang memiliki 'return' paling bagus, menghasilkan imbal hasil paling bagus," katanya.