Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai cara baru untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.https://economy.okezone.com/read/2019/09/05/470/2100969/beli-tanah-di-ibu-kota-harus-segera-dibangun-rumah-rei-itu-tantanganidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/05/470/2100969/beli-tanah-di-ibu-kota-harus-segera-dibangun-rumah-rei-itu-tantanganhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/05/470/2100969/beli-tanah-di-ibu-kota-harus-segera-dibangun-rumah-rei-itu-tantanganKamis 05 September 2019 13:23 WIBAdhyasta DirgantaraREI soal Ibu Kota Baru (Foto: Okezone/Dias)https://img.okezone.com/content/2019/09/05/470/2100969/beli-tanah-di-ibu-kota-harus-segera-dibangun-rumah-rei-itu-tantangan-YKTLV6x0iP.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai cara baru untuk membiayai pembangunan ibu kota baru, salah satunya dengan menjual tanah ke swasta.  Baca Juga: Jokowi Berencana Jual Tanah di Ibu Kota Baru ke Individu, Berminat? Penjualan tanah ini pun tentu memiliki syarat, salah satunya segera melaksanakan pembangunan di tanah yang mereka beli dalam waktu dua tahun. Menurut Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia Hari Gani, persyaratan tersebut merupakan tantangan yang harus bisa dipenuhi untuk membangun di ibu kota baru.  Baca Juga: Menteri Sofyan: Kami Tak Bisa Kontrol Kenaikan Harga Tanah di Ibu Kota Baru "Itu memang tantangan, tapi tidak sulit," kata Hari di Kembang Goela, Kamis (5/9/2019).  Menurutnya, jangka waktu dua tahun untuk membangun rumah memang mudah. Namun, jika tidak ada permasalahan dalam hal perizinan. Dia pun menjelaskan bagaimana prosesnya. "Membangun rumah itu ada fase persiapan dan konstruksi. Persiapan itu seperti perizinan. Pemerintah harus punya suatu badan yang siap memberikan pelayanan perizinan yang tidak standar. Saat ini perizinan masih banyak kekurangan, semoga nanti bisa lebih cepat seperti pakai sistem online," ungkapnya. "Jadi menurut saya, 2 tahun untuk membangun itu tidak terlalu berat," katanya.   Seperti yang diketahui, Jokowi memberikan syarat kepada swasta jika ingin membangun di ibu kota teranyar Indonesia di Kalimantan Timur. Dia mencanangkan hal tersebut untuk meminimalisir swasta yang ingin menimbun tanah demi kepentingan bisnis mereka. Terlepas dari itu, swasta sebenarnya diharapkan bisa membantu pemerintah dengan membeli tanah di sana agar mengurangi beban Anggaran Pembelian dan Belanja Negara (APBN). JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai cara baru untuk membiayai pembangunan ibu kota baru, salah satunya dengan menjual tanah ke swasta.  Baca Juga: Jokowi Berencana Jual Tanah di Ibu Kota Baru ke Individu, Berminat? Penjualan tanah ini pun tentu memiliki syarat, salah satunya segera melaksanakan pembangunan di tanah yang mereka beli dalam waktu dua tahun. Menurut Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia Hari Gani, persyaratan tersebut merupakan tantangan yang harus bisa dipenuhi untuk membangun di ibu kota baru.  Baca Juga: Menteri Sofyan: Kami Tak Bisa Kontrol Kenaikan Harga Tanah di Ibu Kota Baru "Itu memang tantangan, tapi tidak sulit," kata Hari di Kembang Goela, Kamis (5/9/2019).  Menurutnya, jangka waktu dua tahun untuk membangun rumah memang mudah. Namun, jika tidak ada permasalahan dalam hal perizinan. Dia pun menjelaskan bagaimana prosesnya. "Membangun rumah itu ada fase persiapan dan konstruksi. Persiapan itu seperti perizinan. Pemerintah harus punya suatu badan yang siap memberikan pelayanan perizinan yang tidak standar. Saat ini perizinan masih banyak kekurangan, semoga nanti bisa lebih cepat seperti pakai sistem online," ungkapnya. "Jadi menurut saya, 2 tahun untuk membangun itu tidak terlalu berat," katanya.   Seperti yang diketahui, Jokowi memberikan syarat kepada swasta jika ingin membangun di ibu kota teranyar Indonesia di Kalimantan Timur. Dia mencanangkan hal tersebut untuk meminimalisir swasta yang ingin menimbun tanah demi kepentingan bisnis mereka. Terlepas dari itu, swasta sebenarnya diharapkan bisa membantu pemerintah dengan membeli tanah di sana agar mengurangi beban Anggaran Pembelian dan Belanja Negara (APBN).