Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan kereta yang disebabkan lintasan sebidang dengan menutup perlintasan sebidang.https://economy.okezone.com/read/2019/09/06/320/2101465/marak-kecelakaan-ka-akibat-lintasan-sebidang-apa-solusinyaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/06/320/2101465/marak-kecelakaan-ka-akibat-lintasan-sebidang-apa-solusinyahttps://economy.okezone.com/read/2019/09/06/320/2101465/marak-kecelakaan-ka-akibat-lintasan-sebidang-apa-solusinyaJum'at 06 September 2019 14:50 WIBGiri HartomoPerlintasan Sebidang Kereta Api (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2019/09/06/320/2101465/marak-kecelakaan-ka-akibat-lintasan-sebidang-apa-solusinya-8g9KQn0QQO.jpgJAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mengurangi angka kecelakaan kereta yang disebabkan lintasan sebidang. Bahkan, Kemenhub akan melakukan berbagai upaya agar angka kecelakaan di lintasan sebidang menurun. Asal tahu saja, berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, pada 2018 saja, dari 395 kejadian, 245 orang jadi korban akibat kecelakaan di perlintasan sebidang. Jumlah itu meliputi luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Sementara itu, berdasarkan data KAI, pada 2019 ini, sudah terjadi 260 kali kecelakaan terjadi akibat lintasan sebidang ini. Dari jumlah tersebut, 76 di antarannya merupakan korban meninggal dunia. Baca Juga: Kecelakaan KA karena Lintasan Sebidang Tembus 395 Peristiwa Sekertaris Jenderal Kemenhub Djoko Santoso mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menutup perlintasan sebidang. Di samping itu, penataan kawasan sebidang juga dilakukan agar terlihat lebih rapih dan aman. Upaya ini juga dilakukan bersama dengan stekholder lainya, baik itu pemerintah daerah ataupun kepolisian. Untuk pihak kepolisian nantinya akan bantu mengamankan lintasan sebidang yang masih belum ditutup. "Kementerian Perhubungan melakukan berbagai langkah yaitu, penataan dan penutupan perlintasan sebidang, sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, bekerja sama dengan penegak hukum dan pemda untuk ikut serta mengamankan perlintasan sebidang,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (5/9/2019).Tak hanya itu, lanjut Djoko, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait keselamatan di lokasi-lokasi perlintasan sebidang. Juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk menetukan arah kebijakan selanjutnya. “Serta evaluasi penilaian terhadap perlintasan sebidang di mana hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai acuan penentuan kebijakan untuk program keselamatan," ucapnya. Djoko berharap, pemda dapat berperan aktif meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang jalur kereta api dengan memasang pintu perlintasan dan lainnya. Sebab, menurutnya, peran untuk menurunkan angka kecelakaan kereta karena lintasan sebidang ini merupakan tanggung jawab bersama. Baca Juga: Kecelakaan KA karena Lintasan Sebidang, Problem Utamanya Ada 2 “Memasang perlengkapan jalan, merawat jalan perlintasan sebidang, turut memasang, merawat dan mengoperasikan pintu perlintasan dan menempatkan penjaga, bersama kepolisian melalukan pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum bagi para pelanggar, melakukan evaluasi terhadap pelintasan sebidang menutup perlintasan sebidang, mencegah dan melarang apabila ada masyarakat yang akan membangun perlintasan sebidang tanpa izin dan ikut menyosialisasikan bahaya dan sanksi hukum membangun perlintasan sebidang,” jelasnya.JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mengurangi angka kecelakaan kereta yang disebabkan lintasan sebidang. Bahkan, Kemenhub akan melakukan berbagai upaya agar angka kecelakaan di lintasan sebidang menurun. Asal tahu saja, berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, pada 2018 saja, dari 395 kejadian, 245 orang jadi korban akibat kecelakaan di perlintasan sebidang. Jumlah itu meliputi luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Sementara itu, berdasarkan data KAI, pada 2019 ini, sudah terjadi 260 kali kecelakaan terjadi akibat lintasan sebidang ini. Dari jumlah tersebut, 76 di antarannya merupakan korban meninggal dunia. Baca Juga: Kecelakaan KA karena Lintasan Sebidang Tembus 395 Peristiwa Sekertaris Jenderal Kemenhub Djoko Santoso mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menutup perlintasan sebidang. Di samping itu, penataan kawasan sebidang juga dilakukan agar terlihat lebih rapih dan aman. Upaya ini juga dilakukan bersama dengan stekholder lainya, baik itu pemerintah daerah ataupun kepolisian. Untuk pihak kepolisian nantinya akan bantu mengamankan lintasan sebidang yang masih belum ditutup. "Kementerian Perhubungan melakukan berbagai langkah yaitu, penataan dan penutupan perlintasan sebidang, sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, bekerja sama dengan penegak hukum dan pemda untuk ikut serta mengamankan perlintasan sebidang,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (5/9/2019).Tak hanya itu, lanjut Djoko, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait keselamatan di lokasi-lokasi perlintasan sebidang. Juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk menetukan arah kebijakan selanjutnya. “Serta evaluasi penilaian terhadap perlintasan sebidang di mana hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai acuan penentuan kebijakan untuk program keselamatan," ucapnya. Djoko berharap, pemda dapat berperan aktif meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang jalur kereta api dengan memasang pintu perlintasan dan lainnya. Sebab, menurutnya, peran untuk menurunkan angka kecelakaan kereta karena lintasan sebidang ini merupakan tanggung jawab bersama. Baca Juga: Kecelakaan KA karena Lintasan Sebidang, Problem Utamanya Ada 2 “Memasang perlengkapan jalan, merawat jalan perlintasan sebidang, turut memasang, merawat dan mengoperasikan pintu perlintasan dan menempatkan penjaga, bersama kepolisian melalukan pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum bagi para pelanggar, melakukan evaluasi terhadap pelintasan sebidang menutup perlintasan sebidang, mencegah dan melarang apabila ada masyarakat yang akan membangun perlintasan sebidang tanpa izin dan ikut menyosialisasikan bahaya dan sanksi hukum membangun perlintasan sebidang,” jelasnya.