Masyarakat semakin menganggap wajar pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.https://economy.okezone.com/read/2019/09/16/320/2105476/jadi-kebiasaan-masyarakat-maklumi-pns-pakai-mobil-dinas-untuk-kegiatan-pribadiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/16/320/2105476/jadi-kebiasaan-masyarakat-maklumi-pns-pakai-mobil-dinas-untuk-kegiatan-pribadihttps://economy.okezone.com/read/2019/09/16/320/2105476/jadi-kebiasaan-masyarakat-maklumi-pns-pakai-mobil-dinas-untuk-kegiatan-pribadiSenin 16 September 2019 16:07 WIBYohana Artha UlyMobil Dinas PNS (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/16/320/2105476/jadi-kebiasaan-masyarakat-maklumi-pns-pakai-mobil-dinas-untuk-kegiatan-pribadi-UOu2aM4PTc.jpgJAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam survei Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia pada tahun ini ditemukan adanya peningkatan terhadap beberapa sikap permisif terkait korupsi. Di mana masyarakat semakin menganggap wajar pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.  Baca Juga: PNS Dilarang Pakai Mobil Dinas, MenpanRB: Lebih Baik Naik Kereta Hal itu tercermin dari 9.952 rumah tangga di 33 provinsi yang menjadi sampel kajian, sebanyak 22,52% masyarakat menganggap perilaku PNS yang menyimpang tersebut hal wajar. Ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 hanya 20,74% masyarakat yang memakluminya. "Jadi mereka menganggap kayaknya oke deh pakai mobil dinas. Padahal harusnya tidak. Mobil dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/9/2019).  Baca Juga: Anies Larang PNS Pemprov DKI Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Kondisi ini disayangkan, karena jika melihat secara keseluruhan survei, indeks anti korupsi di Indonesia mengalami peningkatan, meski tipis. Tahun ini indeks mencapai 3,70, lebih tinggi 0,04 poin dari tahun 2018 yang sebesar 3,66. Adapun skala indeks 0 sampai 5. "Ini meningkat 0,04 poin, itu bagus tapi belum cukup. Ke depannya kita perlu lebih menanamkan semangat anti korupsi di semua lapisan, karena pergerakan peninkatan saat ini tipis," kata dia.  Suhariyanto juga menjelaskan, perilaku masyarakat terhadap anti korupsi juga dipengaruhi tingkat pendidikan. Di mana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin memiliki sikap anti korupsi. Tercermin dari indeks anti korupsi kelompok masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah menjadi yang paling rendah yakni 3,57. Sedangkan SLTA sebesar 3,94, dan pendidikan di atas SLTA sebesar 4,05. "Jadi semakin tinggi pendidikan, maka masyarakat cenderung semakin anti korupsi," ujarnya.JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam survei Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia pada tahun ini ditemukan adanya peningkatan terhadap beberapa sikap permisif terkait korupsi. Di mana masyarakat semakin menganggap wajar pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.  Baca Juga: PNS Dilarang Pakai Mobil Dinas, MenpanRB: Lebih Baik Naik Kereta Hal itu tercermin dari 9.952 rumah tangga di 33 provinsi yang menjadi sampel kajian, sebanyak 22,52% masyarakat menganggap perilaku PNS yang menyimpang tersebut hal wajar. Ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 hanya 20,74% masyarakat yang memakluminya. "Jadi mereka menganggap kayaknya oke deh pakai mobil dinas. Padahal harusnya tidak. Mobil dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/9/2019).  Baca Juga: Anies Larang PNS Pemprov DKI Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Kondisi ini disayangkan, karena jika melihat secara keseluruhan survei, indeks anti korupsi di Indonesia mengalami peningkatan, meski tipis. Tahun ini indeks mencapai 3,70, lebih tinggi 0,04 poin dari tahun 2018 yang sebesar 3,66. Adapun skala indeks 0 sampai 5. "Ini meningkat 0,04 poin, itu bagus tapi belum cukup. Ke depannya kita perlu lebih menanamkan semangat anti korupsi di semua lapisan, karena pergerakan peninkatan saat ini tipis," kata dia.  Suhariyanto juga menjelaskan, perilaku masyarakat terhadap anti korupsi juga dipengaruhi tingkat pendidikan. Di mana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin memiliki sikap anti korupsi. Tercermin dari indeks anti korupsi kelompok masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah menjadi yang paling rendah yakni 3,57. Sedangkan SLTA sebesar 3,94, dan pendidikan di atas SLTA sebesar 4,05. "Jadi semakin tinggi pendidikan, maka masyarakat cenderung semakin anti korupsi," ujarnya.