Pengusaha pelayaran menegaskan tidak ada satu pun pelaku usaha yang mengajukan untuk dilakukan revisi Undang-Undang Pelayaran.https://economy.okezone.com/read/2019/09/19/320/2106672/uu-pelayaran-akan-direvisi-pengusaha-tolak-asas-cabotage-diutak-atikidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/19/320/2106672/uu-pelayaran-akan-direvisi-pengusaha-tolak-asas-cabotage-diutak-atikhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/19/320/2106672/uu-pelayaran-akan-direvisi-pengusaha-tolak-asas-cabotage-diutak-atikKamis 19 September 2019 09:50 WIBFeby NovaliusINSA soal Wacana Revisi UU Pelayaran (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/09/19/320/2106672/uu-pelayaran-akan-direvisi-pengusaha-tolak-asas-cabotage-diutak-atik-RngnplpeHd.jpgLABUAN BAJO - Pengusaha pelayaran yang tergabung di Indonesian National Shipowners Association (INSA) menegaskan tidak ada satu pun pelaku usaha yang mengajukan untuk dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terutama rencana penghilangan asas cabotage .   Baca Juga: Wacana Revisi UU Pelayaran, Begini Respons Pengusaha Kapal Menurut Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, revisi UU Pelayaran utamanya soal relaksasi asas cabotage dengan peningkatan peran armada dari luar Indonesia dinilai kurang tepat. Sebab, sampai saat ini pelayaran RI mampu memenuhi kebutuhan pelayarannya. Pada 2017, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hingga 2019, tercatat jumlahnya sudah lebih dari 25.000 unit.  Baca Juga: Terkuak! Laut di Indonesia Dipenuhi Kapal Asing Sebelum Ada Asas Cabotage Dengan kekuatan armada yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo sekitar 965 juta ton pada 2017 untuk seluruh wilayah Indonesia. "Artinya kita mampu dan tidak perlu investor dari luar untuk bangun pelayaran kita," ujarnya dalam Simposium Women Maritime in Indonesia, NTT, Kamis (19/9/2019.  Lagian, kata Carmelita, asas cabotage mengedepankan kedaulatan negara. Di mana ditegaskan soal angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Selain itu, revisi UU Pelayaran juga tidak perlu dilakukan, sebab segala aturannya baru dijalankan oleh pelaku usaha. Di samping itu, tidak ada satupun pengusaha yang meminta revisi tersebut. "Ini pasti ada kepentingan, siapa dia yang mau revisi? UU itu kan baru 10 tahun. UU Penerbangan yang sudah 20 tahun tidak direvisi, kenapa pelayaran perlu direvisi. Dari kami (pengusaha) tidak ada kok, kenapa orang lain ingin mengajukan revisi," tuturnya. Asas cabotage juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. Sedikitnya, terdapat 18 cluster bisnis terkait pelayaran nasional yang terdampak positif dari tumbuh kembangnya armada pelayaran nasional, misalnya galangan kapal, asuransi kapal, hingga sektor sekolah SDM pelaut.  LABUAN BAJO - Pengusaha pelayaran yang tergabung di Indonesian National Shipowners Association (INSA) menegaskan tidak ada satu pun pelaku usaha yang mengajukan untuk dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terutama rencana penghilangan asas cabotage .   Baca Juga: Wacana Revisi UU Pelayaran, Begini Respons Pengusaha Kapal Menurut Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, revisi UU Pelayaran utamanya soal relaksasi asas cabotage dengan peningkatan peran armada dari luar Indonesia dinilai kurang tepat. Sebab, sampai saat ini pelayaran RI mampu memenuhi kebutuhan pelayarannya. Pada 2017, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hingga 2019, tercatat jumlahnya sudah lebih dari 25.000 unit.  Baca Juga: Terkuak! Laut di Indonesia Dipenuhi Kapal Asing Sebelum Ada Asas Cabotage Dengan kekuatan armada yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo sekitar 965 juta ton pada 2017 untuk seluruh wilayah Indonesia. "Artinya kita mampu dan tidak perlu investor dari luar untuk bangun pelayaran kita," ujarnya dalam Simposium Women Maritime in Indonesia, NTT, Kamis (19/9/2019.  Lagian, kata Carmelita, asas cabotage mengedepankan kedaulatan negara. Di mana ditegaskan soal angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Selain itu, revisi UU Pelayaran juga tidak perlu dilakukan, sebab segala aturannya baru dijalankan oleh pelaku usaha. Di samping itu, tidak ada satupun pengusaha yang meminta revisi tersebut. "Ini pasti ada kepentingan, siapa dia yang mau revisi? UU itu kan baru 10 tahun. UU Penerbangan yang sudah 20 tahun tidak direvisi, kenapa pelayaran perlu direvisi. Dari kami (pengusaha) tidak ada kok, kenapa orang lain ingin mengajukan revisi," tuturnya. Asas cabotage juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. Sedikitnya, terdapat 18 cluster bisnis terkait pelayaran nasional yang terdampak positif dari tumbuh kembangnya armada pelayaran nasional, misalnya galangan kapal, asuransi kapal, hingga sektor sekolah SDM pelaut.