PUPR melakukan serah terima aset Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp1,026 triliun.https://economy.okezone.com/read/2019/09/19/470/2106738/kementerian-pupr-serahkan-aset-perumahan-senilai-rp1-02-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/19/470/2106738/kementerian-pupr-serahkan-aset-perumahan-senilai-rp1-02-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/19/470/2106738/kementerian-pupr-serahkan-aset-perumahan-senilai-rp1-02-triliunKamis 19 September 2019 12:07 WIBTaufik FajarPUPR Serahkan Aset Perumahan Rp1,026 Triliun (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/09/19/470/2106738/kementerian-pupr-serahkan-aset-perumahan-senilai-rp1-02-triliun-lceVxIkBBm.jpg JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal Perumahan Perumahan melakukan serah terima aset Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp1,026 triliun. Aset BMN tersebut diserahterimakan kepada pemerintah daerah, lembaga perguruan tinggi, dan yayasan pondok pesantren berupa rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Baca Juga: Fakta-Fakta Pengelolaan Aset Negara demi Dongkrak Ekonomi Dalam kegiatan itu dihadiri Sekretaris Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, pengelolaan BMN merupakan salah satu amanah konstitusi, yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. Dan terlaksananya praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). "Jadi, pengelolaan BMN melalui serah terima aset BMN merupakan wujud pertanggungjawaban kami dalam rangka optimalisasi aset-aset yang dimiliki," ujar dia di Kantornya, Kamis (19/9/2019).  Baca Juga: Aset Negara di Sektor Hulu Migas Capai Rp490 Triliun Dia menuturkan sebagian besar produk pembangunan Kementerian PUPR adalah produk pembangunan yang harus diserahterimakan kepada pihak penerima bantuan dalam rangka pemanfaatan BMN yang optimal, terarah, adil, dan akuntabel. "Saya mendorong seluruh Unit Organisasi yang berada dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola penanganan aset BMN yang efisien, efektif, dan tertib administrasi serta berusaha keras mempercepat proses serah terimanya," ungkap dia.   Dia menambahkan pengelolaan Aset BMN ini, merupakan tanggung jawab bersama antara para pihak yang terlibat didalamnya yakni pihak pemberi bantuan dalam hal ini Kementerian PUPR dan pihak penerima bantuan yang meliputi Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga, Lembaga Perguruan Tinggi, dan Yayasan. "Oleh karena itu, koordinasi sinergis antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam rangka percepatan proses serah terima barang milik negara tersebut," katanya. JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal Perumahan Perumahan melakukan serah terima aset Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp1,026 triliun. Aset BMN tersebut diserahterimakan kepada pemerintah daerah, lembaga perguruan tinggi, dan yayasan pondok pesantren berupa rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Baca Juga: Fakta-Fakta Pengelolaan Aset Negara demi Dongkrak Ekonomi Dalam kegiatan itu dihadiri Sekretaris Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, pengelolaan BMN merupakan salah satu amanah konstitusi, yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. Dan terlaksananya praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). "Jadi, pengelolaan BMN melalui serah terima aset BMN merupakan wujud pertanggungjawaban kami dalam rangka optimalisasi aset-aset yang dimiliki," ujar dia di Kantornya, Kamis (19/9/2019).  Baca Juga: Aset Negara di Sektor Hulu Migas Capai Rp490 Triliun Dia menuturkan sebagian besar produk pembangunan Kementerian PUPR adalah produk pembangunan yang harus diserahterimakan kepada pihak penerima bantuan dalam rangka pemanfaatan BMN yang optimal, terarah, adil, dan akuntabel. "Saya mendorong seluruh Unit Organisasi yang berada dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola penanganan aset BMN yang efisien, efektif, dan tertib administrasi serta berusaha keras mempercepat proses serah terimanya," ungkap dia.   Dia menambahkan pengelolaan Aset BMN ini, merupakan tanggung jawab bersama antara para pihak yang terlibat didalamnya yakni pihak pemberi bantuan dalam hal ini Kementerian PUPR dan pihak penerima bantuan yang meliputi Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga, Lembaga Perguruan Tinggi, dan Yayasan. "Oleh karena itu, koordinasi sinergis antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam rangka percepatan proses serah terima barang milik negara tersebut," katanya.