Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan pembiayaan loan to value (LTV) maupun financing to value (FTV) kredit properti sebesar 5%.https://economy.okezone.com/read/2019/09/20/470/2107223/alasan-bi-longgarkan-pembiayaan-sektor-properti-sebesar-5idhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/20/470/2107223/alasan-bi-longgarkan-pembiayaan-sektor-properti-sebesar-5https://economy.okezone.com/read/2019/09/20/470/2107223/alasan-bi-longgarkan-pembiayaan-sektor-properti-sebesar-5Jum'at 20 September 2019 13:41 WIBTaufik FajarKepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung menjelaskan pelonggaran LTV dan FTV (Foto: Okezone.com/Taufik Fajar)https://img.okezone.com/content/2019/09/20/470/2107223/alasan-bi-longgarkan-pembiayaan-sektor-properti-sebesar-5-1bllzbLjlw.jpegJAKARTA - Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan pembiayaan loan to value (LTV) maupun financing to value (FTV) kredit properti sebesar 5%, sehingga uang muka (down payment/DP) yang harus dibayarkan pembeli menjadi lebih kecil. Aturan baru ini pun akan mulai berlaku pada 2 Desember 2019 mendatang.  Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung mengatakan, relaksasi tersebut untuk mendorong angka permintaan di sektor properti. Lantaran, calon pembeli dapat membeli properti dengan uang muka yang lebih rendah. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/01/06/55205/279358_medium.jpg" alt="Penjualan Properti Belum Akan Tumbuh Signifikan di 2019 " width="100%" /> Relaksasi ini hanya berlaku untuk pembelian rumah kedua dan seterusnya saja. Lantaran, pembelian rumah pertama sudah lebih dahulu dilakukan pelonggaran oleh BI, dengan membebaskan besaran LTV oleh bank. "Jadi kepemilikan rumah pertama kan tidak diatur. Bank terserah mau LTV-nya berapa. Artinya uang muka terserah bank, nasabah harus menyediakan berapa," ujar dia di Gedung BI, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Kemudian, lanjut dia dengan aturan ini, besaran LTV properti pun disesuaikan dengan tipe dari properti yang akan dibeli. Sehingga secara garis besar, seperti khusus untuk pembelian rumah kedua dengan tipe 21-70 dan ruko dapat dilakukan dengan uang muka pada rentang 5%-15%, dari sebelumnya dikenakan 10%-20%. Baca Juga: Pelonggaran DP Kendaraan Bermotor dan KPR Bisa Dongkrak Kredit PerbankanSedangkan pada pembelian rumah ketiga dan seterusnya untuk dengan tipe 21-70 dan ruko dikenakan uang muka 25%, dari sebelumnya 30%. "Kami berharap relaksasi ini akan lebih efektif dibandingkan dengan yang dilakukan pada tahun lalu. Karena, relaksasi ini diikuti dengan pemangkasan suku bunga acuan BI yang sudah dilakukan tiga kali berturut-turut ke level 5,25%," tuturnya. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/01/06/55205/279359_medium.jpg" alt="Penjualan Properti Belum Akan Tumbuh Signifikan di 2019 "  width="100%" /> Dia menambahkan, pertumbuhan sektor properti beberapa tahun kebelakang stagnan di level kisaran 3,5%. Maka itu, dengan adanya dorongan kebijakan moneter dan makro prudensial ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan sektor properti. "Kalau ditambah kebijakan-kebijakan di sisi fiskalnya, atau pemerintah baik pusat dan daerah. Pasti akan lebih efektif," pungkas dia. Baca Juga: Mulai 2 Desember, DP KPR dan Kendaraan Kian MurahJAKARTA - Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan pembiayaan loan to value (LTV) maupun financing to value (FTV) kredit properti sebesar 5%, sehingga uang muka (down payment/DP) yang harus dibayarkan pembeli menjadi lebih kecil. Aturan baru ini pun akan mulai berlaku pada 2 Desember 2019 mendatang.  Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung mengatakan, relaksasi tersebut untuk mendorong angka permintaan di sektor properti. Lantaran, calon pembeli dapat membeli properti dengan uang muka yang lebih rendah. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/01/06/55205/279358_medium.jpg" alt="Penjualan Properti Belum Akan Tumbuh Signifikan di 2019 " width="100%" /> Relaksasi ini hanya berlaku untuk pembelian rumah kedua dan seterusnya saja. Lantaran, pembelian rumah pertama sudah lebih dahulu dilakukan pelonggaran oleh BI, dengan membebaskan besaran LTV oleh bank. "Jadi kepemilikan rumah pertama kan tidak diatur. Bank terserah mau LTV-nya berapa. Artinya uang muka terserah bank, nasabah harus menyediakan berapa," ujar dia di Gedung BI, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Kemudian, lanjut dia dengan aturan ini, besaran LTV properti pun disesuaikan dengan tipe dari properti yang akan dibeli. Sehingga secara garis besar, seperti khusus untuk pembelian rumah kedua dengan tipe 21-70 dan ruko dapat dilakukan dengan uang muka pada rentang 5%-15%, dari sebelumnya dikenakan 10%-20%. Baca Juga: Pelonggaran DP Kendaraan Bermotor dan KPR Bisa Dongkrak Kredit PerbankanSedangkan pada pembelian rumah ketiga dan seterusnya untuk dengan tipe 21-70 dan ruko dikenakan uang muka 25%, dari sebelumnya 30%. "Kami berharap relaksasi ini akan lebih efektif dibandingkan dengan yang dilakukan pada tahun lalu. Karena, relaksasi ini diikuti dengan pemangkasan suku bunga acuan BI yang sudah dilakukan tiga kali berturut-turut ke level 5,25%," tuturnya. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/01/06/55205/279359_medium.jpg" alt="Penjualan Properti Belum Akan Tumbuh Signifikan di 2019 "  width="100%" /> Dia menambahkan, pertumbuhan sektor properti beberapa tahun kebelakang stagnan di level kisaran 3,5%. Maka itu, dengan adanya dorongan kebijakan moneter dan makro prudensial ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan sektor properti. "Kalau ditambah kebijakan-kebijakan di sisi fiskalnya, atau pemerintah baik pusat dan daerah. Pasti akan lebih efektif," pungkas dia. Baca Juga: Mulai 2 Desember, DP KPR dan Kendaraan Kian Murah