Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan belanja subsidi mencapai Rp103,46 triliun hingga akhir Agustus 2019https://economy.okezone.com/read/2019/09/24/20/2108914/anggaran-subsidi-sudah-tersedot-rp103-4-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/24/20/2108914/anggaran-subsidi-sudah-tersedot-rp103-4-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/24/20/2108914/anggaran-subsidi-sudah-tersedot-rp103-4-triliunSelasa 24 September 2019 22:14 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/24/20/2108914/anggaran-subsidi-sudah-tersedot-rp103-4-triliun-Sm4R8Mv5J1.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan belanja subsidi mencapai Rp103,46 triliun hingga akhir Agustus 2019. Realisasi itu setara 46,12% dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp224,3 triliun. Adapun realisasi belanja subsidi Agustus 2019 tercatat mengalami pertumbuhan negatif 2,06% dibandingkan akhir Agustus tahun lalu. Baca Juga: Penerimaan Pajak Lesu, Sri Mulyani: Ekonomi Alami Penurunan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, dari belanja tersebut subsidi energi masih mengambil porsi yang terbesar yakni Rp75,42 triliun. Utama subsidi untuk BBM dan Elpiji tabung 3 kg menjadi yang paling banyak yakni sebesar Rp44,5 triliun dari total subsidi energi. Sedangkan Sementara untuk subsidi listrik PT PLN (Persero) sebesar Rp30,9 triliun. "Subsidi energi sampai dengan Agustus 2019 Rp75,4 triliun atau setara 47% targetnya APBN 2019, Rp224,3 triliun, " ujar Askolani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Baca Juga: Penerimaan Pajak Baru Rp801,1 Triliun hingga Agustus Realisasi subsidi energi tersebut dipengaruhi beberapa hal. Diantaranya perkembangan realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang sebesar USD62,18 per barel, dari asumsi APBN 2019 sebesar USD70 per barel.Juga dipengaruhi realisasi nilai tukar Rupiah Januari-Agustus 2019 terhadap Dolar AS yang tercatat Rp14.237 per USD, lebih baik dibandingkan asumsi makro 2019 yang sebesar Rp15.000 per USD. Selain subsidi energi, Kemenkeu juga mencatat realisasi subsidi nonenergi mencapai Rp28,03 triliun. Realisasi tersebut didorong peningkatan subsidi pajak dan Public Service Obligations (PSO) untuk PT. Pelni (Persero) sebagai dampak dari perbaikan administrasi untuk pencairan subsidi. Tak hanya itu, kenaikan subsidi nonenergi juga didorong realisasi subsidi pupuk, bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah (PPh DTP).JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan belanja subsidi mencapai Rp103,46 triliun hingga akhir Agustus 2019. Realisasi itu setara 46,12% dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp224,3 triliun. Adapun realisasi belanja subsidi Agustus 2019 tercatat mengalami pertumbuhan negatif 2,06% dibandingkan akhir Agustus tahun lalu. Baca Juga: Penerimaan Pajak Lesu, Sri Mulyani: Ekonomi Alami Penurunan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, dari belanja tersebut subsidi energi masih mengambil porsi yang terbesar yakni Rp75,42 triliun. Utama subsidi untuk BBM dan Elpiji tabung 3 kg menjadi yang paling banyak yakni sebesar Rp44,5 triliun dari total subsidi energi. Sedangkan Sementara untuk subsidi listrik PT PLN (Persero) sebesar Rp30,9 triliun. "Subsidi energi sampai dengan Agustus 2019 Rp75,4 triliun atau setara 47% targetnya APBN 2019, Rp224,3 triliun, " ujar Askolani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Baca Juga: Penerimaan Pajak Baru Rp801,1 Triliun hingga Agustus Realisasi subsidi energi tersebut dipengaruhi beberapa hal. Diantaranya perkembangan realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang sebesar USD62,18 per barel, dari asumsi APBN 2019 sebesar USD70 per barel.Juga dipengaruhi realisasi nilai tukar Rupiah Januari-Agustus 2019 terhadap Dolar AS yang tercatat Rp14.237 per USD, lebih baik dibandingkan asumsi makro 2019 yang sebesar Rp15.000 per USD. Selain subsidi energi, Kemenkeu juga mencatat realisasi subsidi nonenergi mencapai Rp28,03 triliun. Realisasi tersebut didorong peningkatan subsidi pajak dan Public Service Obligations (PSO) untuk PT. Pelni (Persero) sebagai dampak dari perbaikan administrasi untuk pencairan subsidi. Tak hanya itu, kenaikan subsidi nonenergi juga didorong realisasi subsidi pupuk, bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah (PPh DTP).