Pemerintah menyiapkan Omnibus Law mengenai perizinan berusaha. Hal ini sebagai upaya pemerintah mempermudah perizinan usaha dan investasi.https://economy.okezone.com/read/2019/09/26/320/2109526/omnibus-law-disiapkan-demi-permudah-izin-usahaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/26/320/2109526/omnibus-law-disiapkan-demi-permudah-izin-usahahttps://economy.okezone.com/read/2019/09/26/320/2109526/omnibus-law-disiapkan-demi-permudah-izin-usahaKamis 26 September 2019 11:23 WIBKurniasih Miftakhul JannahMenko bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/26/320/2109526/omnibus-law-disiapkan-demi-permudah-izin-usaha-pbX1dBYGAN.jpgJAKARTA – Pemerintah menyiapkan Omnibus Law mengenai perizinan berusaha. Hal ini sebagai upaya pemerintah mempermudah perizinan usaha dan investasi. “Omnibus Law itu perlu penegasan karena di dalam undang-undang kita selama ini terlalu banyak undang-undang yang sudah menyerahkan kewenangan itu ke menterinya langsung. Padahal izin itu adalah pelaksanaan dari kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan,” kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution dilansir dari laman Setkab, Kamis (26/9/2019). Baca Juga: Soal Investasi, Kepala Bappenas: Yang Senang Hanya Pulau Jawa Undang-undang Omnibus Law itu, lanjut Menko Perekonomian, nanti akan dimulai dengan penataan kembali kewenangan bahwa setiap undang-undang yang mengatur penyerahan kewenangan langsung kepada menteri atau kepala daerah itu harus dibaca bahwa itu kewenangan sebenarnya kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada menteri dan kepada daerah. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/04/24/49333/251091_medium.jpg" alt="Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum" width="100%" />  “Jadi di kementerian maupun daerah ada hal-hal yang perlu didudukkan. Supaya jangan seperti sekarang, presiden mau melakukan suatu perubahan kemudian dijawab, ooo itu undang-undangnya bilang itu kewenangan saya. (padahal) Itu kewenangan Presiden,” terang Darmin. Menurut Menko Perekonomian, Presiden sudah menyebutkan ada 74 undang-undang, yang mungkin di undang-undang itu cuma 1 pasal atau 2 pasal, tetapi perlu ada undang-undang untuk mengubah atau mencabut itu.  Baca Juga: Investor Tak Lirik Indonesia, Menko Luhut: Regulasi di Indonesia Belum Friendly <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/10/04/53465/269856_medium.jpg" alt="Darmin Nasution Bersama Plt Dirut Askrindo Hadiri Pameran Indonesia Business & Development  2018"  width="100%" /> “Itulah Omnibus Law,” ujarnya. Sekarang ini, lanjut Darmin, yang diminta oleh presiden adalah semua kementerian/lembaga mulai membuat list perizinan mereka apa saja sih, dan itu perlu perizinannya ada yang enggak perlu.JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Omnibus Law mengenai perizinan berusaha. Hal ini sebagai upaya pemerintah mempermudah perizinan usaha dan investasi. “Omnibus Law itu perlu penegasan karena di dalam undang-undang kita selama ini terlalu banyak undang-undang yang sudah menyerahkan kewenangan itu ke menterinya langsung. Padahal izin itu adalah pelaksanaan dari kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan,” kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution dilansir dari laman Setkab, Kamis (26/9/2019). Baca Juga: Soal Investasi, Kepala Bappenas: Yang Senang Hanya Pulau Jawa Undang-undang Omnibus Law itu, lanjut Menko Perekonomian, nanti akan dimulai dengan penataan kembali kewenangan bahwa setiap undang-undang yang mengatur penyerahan kewenangan langsung kepada menteri atau kepala daerah itu harus dibaca bahwa itu kewenangan sebenarnya kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada menteri dan kepada daerah. <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/04/24/49333/251091_medium.jpg" alt="Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum" width="100%" />  “Jadi di kementerian maupun daerah ada hal-hal yang perlu didudukkan. Supaya jangan seperti sekarang, presiden mau melakukan suatu perubahan kemudian dijawab, ooo itu undang-undangnya bilang itu kewenangan saya. (padahal) Itu kewenangan Presiden,” terang Darmin. Menurut Menko Perekonomian, Presiden sudah menyebutkan ada 74 undang-undang, yang mungkin di undang-undang itu cuma 1 pasal atau 2 pasal, tetapi perlu ada undang-undang untuk mengubah atau mencabut itu.  Baca Juga: Investor Tak Lirik Indonesia, Menko Luhut: Regulasi di Indonesia Belum Friendly <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/10/04/53465/269856_medium.jpg" alt="Darmin Nasution Bersama Plt Dirut Askrindo Hadiri Pameran Indonesia Business & Development  2018"  width="100%" /> “Itulah Omnibus Law,” ujarnya. Sekarang ini, lanjut Darmin, yang diminta oleh presiden adalah semua kementerian/lembaga mulai membuat list perizinan mereka apa saja sih, dan itu perlu perizinannya ada yang enggak perlu.