Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota masih belum memikirkan mengenai payung hukum.https://economy.okezone.com/read/2019/09/30/470/2111120/kapan-undang-undang-pemindahan-ibu-kota-dibuatidhttps://economy.okezone.com/read/2019/09/30/470/2111120/kapan-undang-undang-pemindahan-ibu-kota-dibuathttps://economy.okezone.com/read/2019/09/30/470/2111120/kapan-undang-undang-pemindahan-ibu-kota-dibuatSenin 30 September 2019 17:25 WIBGiri HartomoKapan UU Pemindahan Ibu Kota Dibuat? (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/09/30/470/2111120/kapan-undang-undang-pemindahan-ibu-kota-dibuat-P8bPUbWFiA.jpg JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota masih belum memikirkan mengenai payung hukum dari dipindahkannya pusat pemerintahan. Meskipun diakui jika pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur membutuhkan undang-undang (UU) baru.  Baca Juga: Dear Pak Jokowi, Ini 3 Usulan Status Ibu Kota Baru Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali mengatakan, belum ada pembahasan tentang pembentukan UU baru antara pemerintah dengan DPR-RI. Pasalnya, wacana pemindahan ibu kota ini masih dalam tahap pembahasan awal. "Payung hukumnya belum. Iya ini masih awalan banget," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (30/9/2019).  Baca Juga: Begini Isi Laporan Pansus Pemindahan Ibu Kota yang Tak Dibacakan di Paripurna Menurut Zainuddin, untuk membuat suatu payung hukum dibutuhkan rencana yang lebih detil dari pemindahan ibu kota. Misalnya dari sisi naskah akademiknya yang memperlihatkan rancangan yang komperhensif tentang pemindahan pusat pemerintahan "Kalau sudah masuk ke payung hukum tentu ada naskah akademik, ada RUU, kalau itu apa yang mau dibuat UU tentang apa tentang apa," katanya.  Lagi pula lanjut Zainuddin, dalam pembahasan tentang pemindahan ibu kota ada tiga tahapan. Pertama adalah mengenai pendanaan dan infrastruktur apa yang akan dibangun. Lalu yang kedua adalah tentang lokasi yang mana sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian besar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagaian lagi di Kutai Kartanegara. Untuk pembahasan kedua ini, Pansus nantinya akan meminta jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lalu poin ketiga adalah pembahasan yang berkaitan dengan aparatur dan regulasi. Jika kedua pembahasan tersebut sudah mendetail, maka pemerintah bisa mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota. "Iya awalan. Nanti rekomendasi itu kami tunggu pemerintah akan menyikapinnya akan seperti apa. Nantinya kita masukin ke poin ketiga tadi tentang aparatur dan regulasi," katanya.   JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota masih belum memikirkan mengenai payung hukum dari dipindahkannya pusat pemerintahan. Meskipun diakui jika pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur membutuhkan undang-undang (UU) baru.  Baca Juga: Dear Pak Jokowi, Ini 3 Usulan Status Ibu Kota Baru Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali mengatakan, belum ada pembahasan tentang pembentukan UU baru antara pemerintah dengan DPR-RI. Pasalnya, wacana pemindahan ibu kota ini masih dalam tahap pembahasan awal. "Payung hukumnya belum. Iya ini masih awalan banget," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (30/9/2019).  Baca Juga: Begini Isi Laporan Pansus Pemindahan Ibu Kota yang Tak Dibacakan di Paripurna Menurut Zainuddin, untuk membuat suatu payung hukum dibutuhkan rencana yang lebih detil dari pemindahan ibu kota. Misalnya dari sisi naskah akademiknya yang memperlihatkan rancangan yang komperhensif tentang pemindahan pusat pemerintahan "Kalau sudah masuk ke payung hukum tentu ada naskah akademik, ada RUU, kalau itu apa yang mau dibuat UU tentang apa tentang apa," katanya.  Lagi pula lanjut Zainuddin, dalam pembahasan tentang pemindahan ibu kota ada tiga tahapan. Pertama adalah mengenai pendanaan dan infrastruktur apa yang akan dibangun. Lalu yang kedua adalah tentang lokasi yang mana sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian besar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagaian lagi di Kutai Kartanegara. Untuk pembahasan kedua ini, Pansus nantinya akan meminta jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lalu poin ketiga adalah pembahasan yang berkaitan dengan aparatur dan regulasi. Jika kedua pembahasan tersebut sudah mendetail, maka pemerintah bisa mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota. "Iya awalan. Nanti rekomendasi itu kami tunggu pemerintah akan menyikapinnya akan seperti apa. Nantinya kita masukin ke poin ketiga tadi tentang aparatur dan regulasi," katanya.