Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mengurus pengambilalihan kembali lahan konsesi Hak Tanaman Industri (HTI).https://economy.okezone.com/read/2019/10/01/470/2111480/bangun-ibu-kota-baru-konsesi-lahan-sukanto-tanoto-segera-dicabutidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/01/470/2111480/bangun-ibu-kota-baru-konsesi-lahan-sukanto-tanoto-segera-dicabuthttps://economy.okezone.com/read/2019/10/01/470/2111480/bangun-ibu-kota-baru-konsesi-lahan-sukanto-tanoto-segera-dicabutSelasa 01 Oktober 2019 14:15 WIBGiri HartomoLahan Konsesi Sukanto Tanoto Segera Dicabut (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/01/470/2111480/bangun-ibu-kota-baru-konsesi-lahan-sukanto-tanoto-segera-dicabut-Lh0QM6jBqb.jpg JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mengurus pengambilalihan kembali lahan konsesi Hak Tanaman Industri (HTI) yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Pasalnya tanah tersebut nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.  Baca Juga: Tidak Ujug-ujug, Begini Proses Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pengambilalihan lahan ini akan dilakukan secepatnya. Namun menurutnya, pengambilalihan harus berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku. "Nanti ada mekanisme perizinannya. Pokoknya secepatnya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (1/10/2019).  Baca Juga: Ibu Kota Baru Bakal Miliki 2 Jembatan Pembelah Lautan, Panjangnya Sampai 7,35 Km Menurut Siti, lahan yang dikuasai oleh Sukanto Tanoto ini memang bisa diambil jika sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan. Karena status lahan yang dikelola oleh perusahaan miliki Sukanto Tanoto ini konsesi HTI. Dalam aturan, jika berstatus lahan konsesi HTI maka jika pemerintah mmembutuhkan bisa diambil kembali tanpa harus menunggu jangka waktu konsesi habis. Selain itu, pemerintah juga tidak perlu membayar ganti rugi kepada Sukanto. "Itu memang izin (konsesi HTI) kok," ucapnya.  Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengambilalihan lahan konsesi ini akan dilakukan tidak kurang dalam waktu sebulan ke depan. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan proses pengambilalihan kembali lahan konsesi tersebut. Mengingat, pemerintah akan segera melakukan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada tahun 2020. Artinya, sebelum pembangunan dilakukan pemerintah harus memastikan ketersediaan lahannya terlebih dahulu. Saat ini, lahan tersebut masih dalam pengelolaan PT ITCI di mana Tanoto merupakan pemegang sahamnya. Status dari lahan tersebut adalah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan kepemilikan masih dipegang oleh pemerintah.   Menurut Bambang, sang pemilik konsesi pun seharusnya tidak masalah untuk diambil lahan konsesi HTInya oleh pemerintah. Pasalnya sejak awal pemberian konsesi ini, yang bersangkutan sudah diberitahukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut Bambang, jika berstatus sebagai HTI, maka pemerintah bisa mengambilnya jika dibutuhkan oleh pemerintah. Pengambilan sendiri bisa dilakukan sekaligus ataupun setengahnya saja. "Lahan milik negara entah sejak dari tahun berapa itu ada konsesi HTI di situ. Nah setelah kita lihat dari semua lokasi itu lokasi terbaik untuk ibu kota jadi artinya ada kebutuhan negara akan lahan tersebut. Berarti ya diambil konsesi htinya oleh pemerintah," katanya. JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mengurus pengambilalihan kembali lahan konsesi Hak Tanaman Industri (HTI) yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Pasalnya tanah tersebut nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.  Baca Juga: Tidak Ujug-ujug, Begini Proses Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pengambilalihan lahan ini akan dilakukan secepatnya. Namun menurutnya, pengambilalihan harus berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku. "Nanti ada mekanisme perizinannya. Pokoknya secepatnya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (1/10/2019).  Baca Juga: Ibu Kota Baru Bakal Miliki 2 Jembatan Pembelah Lautan, Panjangnya Sampai 7,35 Km Menurut Siti, lahan yang dikuasai oleh Sukanto Tanoto ini memang bisa diambil jika sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan. Karena status lahan yang dikelola oleh perusahaan miliki Sukanto Tanoto ini konsesi HTI. Dalam aturan, jika berstatus lahan konsesi HTI maka jika pemerintah mmembutuhkan bisa diambil kembali tanpa harus menunggu jangka waktu konsesi habis. Selain itu, pemerintah juga tidak perlu membayar ganti rugi kepada Sukanto. "Itu memang izin (konsesi HTI) kok," ucapnya.  Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengambilalihan lahan konsesi ini akan dilakukan tidak kurang dalam waktu sebulan ke depan. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan proses pengambilalihan kembali lahan konsesi tersebut. Mengingat, pemerintah akan segera melakukan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada tahun 2020. Artinya, sebelum pembangunan dilakukan pemerintah harus memastikan ketersediaan lahannya terlebih dahulu. Saat ini, lahan tersebut masih dalam pengelolaan PT ITCI di mana Tanoto merupakan pemegang sahamnya. Status dari lahan tersebut adalah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan kepemilikan masih dipegang oleh pemerintah.   Menurut Bambang, sang pemilik konsesi pun seharusnya tidak masalah untuk diambil lahan konsesi HTInya oleh pemerintah. Pasalnya sejak awal pemberian konsesi ini, yang bersangkutan sudah diberitahukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut Bambang, jika berstatus sebagai HTI, maka pemerintah bisa mengambilnya jika dibutuhkan oleh pemerintah. Pengambilan sendiri bisa dilakukan sekaligus ataupun setengahnya saja. "Lahan milik negara entah sejak dari tahun berapa itu ada konsesi HTI di situ. Nah setelah kita lihat dari semua lokasi itu lokasi terbaik untuk ibu kota jadi artinya ada kebutuhan negara akan lahan tersebut. Berarti ya diambil konsesi htinya oleh pemerintah," katanya.