Pelarangan ekspor hasil tambang mineral jenis nikel terhitung mulai 1 Januari 2020.https://economy.okezone.com/read/2019/10/02/320/2112064/begini-untung-rugi-pelarangan-ekspor-nikel-dipercepatidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/02/320/2112064/begini-untung-rugi-pelarangan-ekspor-nikel-dipercepathttps://economy.okezone.com/read/2019/10/02/320/2112064/begini-untung-rugi-pelarangan-ekspor-nikel-dipercepatRabu 02 Oktober 2019 17:35 WIBTaufik FajarEkspor Nikel Dilarang (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/10/02/320/2112064/begini-untung-rugi-pelarangan-ekspor-nikel-dipercepat-jyPDyVMVQw.jpg JAKARTA - Pemerintah menghentikan pemberian insentif ekspor (pelarangan ekspor) hasil tambang mineral jenis nikel terhitung mulai 1 Januari 2020.  Baca Juga: Ekspor Nikel Dilarang, Menko Luhut: Ini Bagus Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pihaknya memberikan catatan tentang adanya pelarangan ekspor bijih nikel tahun depan. "Seperti terkait regulasi itu sendiri. Kita ketahui Peraturan Menteri (Permen), ESDM Nomor 11 tahun 2019 adanya percepatan larangan ekspor dimulai 2020. Sementara Permen Nomor 25 tahun 2018 ekspor bijih nikel sampai 2022. Di mana Permen dua-duanya itu dari UU Minerba yang sama melarang ekspor bijih nikel," ujar dia di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (2/10/2019).  Baca Juga: Bamsoet: Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel Kemudian, lanjut dia tentang berimplikasi sisi kepastian hukum bagi yang berinvestasi. Kalau ada percepatan apakah memang industri siap atau tidak dengan skenario perubahan. "Ini akan menjadi problematika konsistensi pemerintah. Kalau ini tidak revisi PP-nya atau Permen-nya akan ada celah hukum," ungkap dia. Dia menjelaskan, pemerintah harus bisa menjawab apakah dengan pelarangan ekspor ini akan memberikan persoalan baru dari defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). "Dan apakah sebanding dengan nilai tambah yang dihasilkan dengan defisit sebanding atau tidak. Selama itu tidak bisa dibayar nilai tambah itu menjadi persoalan," ungkap dia.   Dia juga memperkirakan adanya pelarangan ekspor ini akan menimbulkan ekspor ilegal bijih nikel. Di mana dalam sektor perdagangan muncul Uni Eropa yang dirugikan dengan keputusannya. "Harga ini akan drop naik, price maker lebih dari 20% ekspor kita di dunia. Dan ini tentu saja akan memengaruhi tidak hanya harga bijih nikel tapi pasar saham yang memiliki keterkaitan dengan kita akan berubah. Saya senang ada indeks harga nikel," pungkas dia. JAKARTA - Pemerintah menghentikan pemberian insentif ekspor (pelarangan ekspor) hasil tambang mineral jenis nikel terhitung mulai 1 Januari 2020.  Baca Juga: Ekspor Nikel Dilarang, Menko Luhut: Ini Bagus Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pihaknya memberikan catatan tentang adanya pelarangan ekspor bijih nikel tahun depan. "Seperti terkait regulasi itu sendiri. Kita ketahui Peraturan Menteri (Permen), ESDM Nomor 11 tahun 2019 adanya percepatan larangan ekspor dimulai 2020. Sementara Permen Nomor 25 tahun 2018 ekspor bijih nikel sampai 2022. Di mana Permen dua-duanya itu dari UU Minerba yang sama melarang ekspor bijih nikel," ujar dia di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (2/10/2019).  Baca Juga: Bamsoet: Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel Kemudian, lanjut dia tentang berimplikasi sisi kepastian hukum bagi yang berinvestasi. Kalau ada percepatan apakah memang industri siap atau tidak dengan skenario perubahan. "Ini akan menjadi problematika konsistensi pemerintah. Kalau ini tidak revisi PP-nya atau Permen-nya akan ada celah hukum," ungkap dia. Dia menjelaskan, pemerintah harus bisa menjawab apakah dengan pelarangan ekspor ini akan memberikan persoalan baru dari defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). "Dan apakah sebanding dengan nilai tambah yang dihasilkan dengan defisit sebanding atau tidak. Selama itu tidak bisa dibayar nilai tambah itu menjadi persoalan," ungkap dia.   Dia juga memperkirakan adanya pelarangan ekspor ini akan menimbulkan ekspor ilegal bijih nikel. Di mana dalam sektor perdagangan muncul Uni Eropa yang dirugikan dengan keputusannya. "Harga ini akan drop naik, price maker lebih dari 20% ekspor kita di dunia. Dan ini tentu saja akan memengaruhi tidak hanya harga bijih nikel tapi pasar saham yang memiliki keterkaitan dengan kita akan berubah. Saya senang ada indeks harga nikel," pungkas dia.