Pelarangan ekspor nikel dipercepat menjadi 1 Januari 2020.https://economy.okezone.com/read/2019/10/02/320/2112130/jika-tak-dilarang-cadangan-nikel-ri-akan-habis-7-tahun-lagiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/02/320/2112130/jika-tak-dilarang-cadangan-nikel-ri-akan-habis-7-tahun-lagihttps://economy.okezone.com/read/2019/10/02/320/2112130/jika-tak-dilarang-cadangan-nikel-ri-akan-habis-7-tahun-lagiRabu 02 Oktober 2019 20:39 WIBTaufik FajarEkspor Nikel Dilarang (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/02/320/2112130/jika-tak-dilarang-cadangan-nikel-ri-akan-habis-7-tahun-lagi-gQSQkfNGYx.jpgJAKARTA - Pelarangan ekspor nikel dipercepat menjadi 1 Januari 2020 dari sebelumnya pada 31 Desember 2021. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari sisi pemerintah dan pengusaha.  Baca Juga: Begini Untung Rugi Pelarangan Ekspor Nikel Dipercepat Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Kementerian ESDM Andri Budhiman mengatakan, percepatan aturan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah ini dilakukan untuk mengejar momentum pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. "Kebijakan ini memperhatikan jumlah cadangan. Di mana jaminan pasokan bijih nikel kadar rendah untuk persiapan percepatan industri mobil listrik," ujar dia di Jakarta, Rabu (2/10/2019).  Baca Juga: Ekspor Nikel Dilarang, Apa Dampaknya ke Neraca Dagang? <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/01/16/46474/238807_medium.jpg" alt="Tak Ada Pengawalan Pemerintah, 40 persen Kawasan Karst di Jawa Barat Rusak Akibat Aktivitas Pertambangan" width="100%" />Menurut dia, cadangan untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton dan hanya menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. "Sementara cadangan mencapai 2,8 miliar ton masih memerlukan peningkatan faktor pengubah. Seperti kemudahan akses, perizinan (izin lingkungan) dan keekonomian (harga)," tutur dia.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/01/16/46474/238808_medium.jpg" alt="Tak Ada Pengawalan Pemerintah, 40 persen Kawasan Karst di   Jawa Barat Rusak Akibat Aktivitas Pertambangan"  width="100%" /> Kemudian lanjut dia, untuk meningkatkan cadangan terkira menjadi terbukti, sehingga dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian selama 42,67 tahun. Dengan umur cadangan tersebut belum dapat memenuhi umur keekonomian fasilitas pemurnian. "Sehingga pemerintah perlu mengambil upaya antisipatf berupa kebijakan baru, yaitu penghentian rekomendasi ekspor bijih nikel kadar rendah yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Selain itu, pengaturan kebijakan juga bertujuan menjaga kebutuhan bijih nikel kadar rendah sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," katanya. JAKARTA - Pelarangan ekspor nikel dipercepat menjadi 1 Januari 2020 dari sebelumnya pada 31 Desember 2021. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari sisi pemerintah dan pengusaha.  Baca Juga: Begini Untung Rugi Pelarangan Ekspor Nikel Dipercepat Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Kementerian ESDM Andri Budhiman mengatakan, percepatan aturan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah ini dilakukan untuk mengejar momentum pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. "Kebijakan ini memperhatikan jumlah cadangan. Di mana jaminan pasokan bijih nikel kadar rendah untuk persiapan percepatan industri mobil listrik," ujar dia di Jakarta, Rabu (2/10/2019).  Baca Juga: Ekspor Nikel Dilarang, Apa Dampaknya ke Neraca Dagang? <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/01/16/46474/238807_medium.jpg" alt="Tak Ada Pengawalan Pemerintah, 40 persen Kawasan Karst di Jawa Barat Rusak Akibat Aktivitas Pertambangan" width="100%" />Menurut dia, cadangan untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton dan hanya menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. "Sementara cadangan mencapai 2,8 miliar ton masih memerlukan peningkatan faktor pengubah. Seperti kemudahan akses, perizinan (izin lingkungan) dan keekonomian (harga)," tutur dia.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2018/01/16/46474/238808_medium.jpg" alt="Tak Ada Pengawalan Pemerintah, 40 persen Kawasan Karst di   Jawa Barat Rusak Akibat Aktivitas Pertambangan"  width="100%" /> Kemudian lanjut dia, untuk meningkatkan cadangan terkira menjadi terbukti, sehingga dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian selama 42,67 tahun. Dengan umur cadangan tersebut belum dapat memenuhi umur keekonomian fasilitas pemurnian. "Sehingga pemerintah perlu mengambil upaya antisipatf berupa kebijakan baru, yaitu penghentian rekomendasi ekspor bijih nikel kadar rendah yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Selain itu, pengaturan kebijakan juga bertujuan menjaga kebutuhan bijih nikel kadar rendah sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," katanya.