Ada 200.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang akan ikut pindah ke ibu kota baru Kalimantan Timur.https://economy.okezone.com/read/2019/10/03/320/2112464/200-000-pns-dipastikan-pindah-ke-ibu-kota-baruidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/03/320/2112464/200-000-pns-dipastikan-pindah-ke-ibu-kota-baruhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/03/320/2112464/200-000-pns-dipastikan-pindah-ke-ibu-kota-baruKamis 03 Oktober 2019 16:12 WIBTaufik Fajar200.000 PNS Pindah ke Ibu Kota Baru (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/03/320/2112464/200-000-pns-dipastikan-pindah-ke-ibu-kota-baru-EntZJsaYJ7.jpgJAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan akan ada 200.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang akan ikut pindah ke ibu kota baru Kalimantan Timur (Kaltim).  Baca Juga: Lahan Ibu Kota Baru Belum Bisa Dieksekusi, Kenapa? "Kami perkirakan ada 200.000 PNS yang pindah ke Kaltim," ujar dia Pullman Jakarta, Kamis (3/10/2019). Dia menjelaskan, jumlah penduduk yang bisa ditampung oleh ibu kota baru maksimal adalah 1,5 juta jiwa untuk 40 ribu hektare (ha). Di mana total itu sudah termasuk PNS yang sebanyak 200.000 orang.  Baca Juga: Jokowi Ingin Berkantor di Ibu Kota Baru pada 2024 "Jadi ibu kota baru kita desain untuk 1,5 juta orang," ungkap dia.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/06/21/51010/258514_medium.jpg" alt="Hari Ini Seluruh PNS Pemprov DKI Masuk Kerja Pascalibur Lebaran" width="100%" />Sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bukanlah sebuah rencana yang ‘ujug-ujug’ atau tiba-tiba. Tetapi sudah dilakukan kajian sejak tahun 2017. Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/06/17/57698/294101_medium.jpg" alt="Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta"  width="100%" /> Himawan menjelaskan, dalam melakukan kajian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak sendirian. Tapi bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). “Prosesnya lumayan panjang, sampai akhirnya Presiden memindahkan Jakarta ke Kalimantan Timur,” kata Himawan. JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan akan ada 200.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang akan ikut pindah ke ibu kota baru Kalimantan Timur (Kaltim).  Baca Juga: Lahan Ibu Kota Baru Belum Bisa Dieksekusi, Kenapa? "Kami perkirakan ada 200.000 PNS yang pindah ke Kaltim," ujar dia Pullman Jakarta, Kamis (3/10/2019). Dia menjelaskan, jumlah penduduk yang bisa ditampung oleh ibu kota baru maksimal adalah 1,5 juta jiwa untuk 40 ribu hektare (ha). Di mana total itu sudah termasuk PNS yang sebanyak 200.000 orang.  Baca Juga: Jokowi Ingin Berkantor di Ibu Kota Baru pada 2024 "Jadi ibu kota baru kita desain untuk 1,5 juta orang," ungkap dia.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/06/21/51010/258514_medium.jpg" alt="Hari Ini Seluruh PNS Pemprov DKI Masuk Kerja Pascalibur Lebaran" width="100%" />Sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bukanlah sebuah rencana yang ‘ujug-ujug’ atau tiba-tiba. Tetapi sudah dilakukan kajian sejak tahun 2017. Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/06/17/57698/294101_medium.jpg" alt="Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta"  width="100%" /> Himawan menjelaskan, dalam melakukan kajian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak sendirian. Tapi bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). “Prosesnya lumayan panjang, sampai akhirnya Presiden memindahkan Jakarta ke Kalimantan Timur,” kata Himawan.