Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2019/10/09/470/2114868/perpres-diteken-nama-perumahan-hingga-bandara-wajib-bahasa-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/09/470/2114868/perpres-diteken-nama-perumahan-hingga-bandara-wajib-bahasa-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2019/10/09/470/2114868/perpres-diteken-nama-perumahan-hingga-bandara-wajib-bahasa-indonesiaRabu 09 Oktober 2019 18:11 WIBFakhri RezyRumah (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/10/09/470/2114868/perpres-diteken-nama-perumahan-hingga-bandara-wajib-bahasa-indonesia-8q1N1dEsn3.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019. Pasalnya, bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk nama-nama tempat. Mengutip Perpres tersebut, Jakarta, Rabu (9/10/2019), pada pasal 33 ayat 1 berbunyi Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.  Baca juga: Menteri Sofyan: Kita Permudah Investor Sektor Properti Bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang dimaksud meliputi:   Perhotelan, penginapan, bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monumen, waduk, bendungan, bendung, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga, stadion olahraga, rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks permakaman, dan bangunan atau gedung lainnya.  Baca juga: Sri Mulyani 'Skak' Pengusaha Properti Lewat Pertumbuhan, Ini Faktanya! Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan maka nama geografi dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing sebagaimana dimaksud, ditulis dengan menggunakan aksara latin. Sedangkan khusus penggunaan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat disertai dengan aksara daerah.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019. Pasalnya, bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk nama-nama tempat. Mengutip Perpres tersebut, Jakarta, Rabu (9/10/2019), pada pasal 33 ayat 1 berbunyi Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.  Baca juga: Menteri Sofyan: Kita Permudah Investor Sektor Properti Bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang dimaksud meliputi:   Perhotelan, penginapan, bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monumen, waduk, bendungan, bendung, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga, stadion olahraga, rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks permakaman, dan bangunan atau gedung lainnya.  Baca juga: Sri Mulyani 'Skak' Pengusaha Properti Lewat Pertumbuhan, Ini Faktanya! Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan maka nama geografi dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing sebagaimana dimaksud, ditulis dengan menggunakan aksara latin. Sedangkan khusus penggunaan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat disertai dengan aksara daerah.