Kementerian ATR/BPN membongkar puluhan kasus mafia tanah yang masih terjadi di Indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2019/10/11/470/2115776/terbongkar-60-kasus-mafia-tanah-di-riidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/11/470/2115776/terbongkar-60-kasus-mafia-tanah-di-rihttps://economy.okezone.com/read/2019/10/11/470/2115776/terbongkar-60-kasus-mafia-tanah-di-riJum'at 11 Oktober 2019 16:51 WIBGiri HartomoBongkar Kasus Mafia Tanah. (Foto: Okezone.com/Feby)https://img.okezone.com/content/2019/10/11/470/2115776/terbongkar-60-kasus-mafia-tanah-di-ri-WiehjmcUX8.jpg JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membongkar puluhan kasus mafia tanah yang masih terjadi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung ada sekitar 60 kasus mafia tanah yang terjadi pada tahun ini. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, keberadaan mafia tanah harus segera diatasi. Sebab keberadaan mafia pertanahan bisa merugikan semua pihak. Baca Juga: TERPOPULER: Tim Saber Mafia Tanah Dibentuk "Tahun ini ATR/BPN menangani 60 kasus terindikasi mafia tanah," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Meskipun begitu, Agus mengaku belum bisa memaparkan berapa jumlah kerugian yang diakibatkan mafia tanah tersebut. Sebab pihaknya masih melakukan penghitungan berapa luasan lahan yang menjadi objek mafia tanah. “Kemudian ini belum kita kalkulasi ya berapa luas tanah yang jadi objek," ucapnya. Baca Juga: Mafia Tanah Bergentayangan, Kepala BPN Bentuk Tim Saber Agus menyebutkan, telah menggandeng pihak kepolisian untuk mencegah dan menangani kasus mafia tanah ini. Diharapkan kerjasama ini tidak bisa mengurangi kasus-kasus kartel tanah yang masih menghantui Indoensia.Sebab, dirinya meminta kepada pihak kepolisian untuk membereskan masalah mafia tanah ini hingga ke akar-akarnya. Jadi, tak hanya pemain yang ada di lapangan saja yang akan diproses, akan tetapi para pemain yang ada di balik layar juga diharapkan bisa diproses secara hukum oleh pihak kepolisian.  Di sisi lain, dirinya juga meminta kepada masyrakat untuk tidak menjadi oknum baru mafia tanah. Sebab, pemerintah bersama kepolisian tidak akan main-main siapapun yang berani melakukan kartel tanah. "Tapi kita harap orang-orang berpikir untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum," ucapnya. JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membongkar puluhan kasus mafia tanah yang masih terjadi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung ada sekitar 60 kasus mafia tanah yang terjadi pada tahun ini. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, keberadaan mafia tanah harus segera diatasi. Sebab keberadaan mafia pertanahan bisa merugikan semua pihak. Baca Juga: TERPOPULER: Tim Saber Mafia Tanah Dibentuk "Tahun ini ATR/BPN menangani 60 kasus terindikasi mafia tanah," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Meskipun begitu, Agus mengaku belum bisa memaparkan berapa jumlah kerugian yang diakibatkan mafia tanah tersebut. Sebab pihaknya masih melakukan penghitungan berapa luasan lahan yang menjadi objek mafia tanah. “Kemudian ini belum kita kalkulasi ya berapa luas tanah yang jadi objek," ucapnya. Baca Juga: Mafia Tanah Bergentayangan, Kepala BPN Bentuk Tim Saber Agus menyebutkan, telah menggandeng pihak kepolisian untuk mencegah dan menangani kasus mafia tanah ini. Diharapkan kerjasama ini tidak bisa mengurangi kasus-kasus kartel tanah yang masih menghantui Indoensia.Sebab, dirinya meminta kepada pihak kepolisian untuk membereskan masalah mafia tanah ini hingga ke akar-akarnya. Jadi, tak hanya pemain yang ada di lapangan saja yang akan diproses, akan tetapi para pemain yang ada di balik layar juga diharapkan bisa diproses secara hukum oleh pihak kepolisian.  Di sisi lain, dirinya juga meminta kepada masyrakat untuk tidak menjadi oknum baru mafia tanah. Sebab, pemerintah bersama kepolisian tidak akan main-main siapapun yang berani melakukan kartel tanah. "Tapi kita harap orang-orang berpikir untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum," ucapnya.