Alvara Research Center merilis rapor 5 Tahun Kinerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.https://economy.okezone.com/read/2019/10/14/320/2116785/sederet-prestasi-susi-pudjiastuti-menteri-dengan-tingkat-kepuasan-tertinggi-91-9idhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/14/320/2116785/sederet-prestasi-susi-pudjiastuti-menteri-dengan-tingkat-kepuasan-tertinggi-91-9https://economy.okezone.com/read/2019/10/14/320/2116785/sederet-prestasi-susi-pudjiastuti-menteri-dengan-tingkat-kepuasan-tertinggi-91-9Senin 14 Oktober 2019 18:44 WIBRizqa Leony PutriSusi Pudjiastuti Jadi Menteri dengan Tingkat Kepuasan Tertinggi (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2019/10/14/320/2116785/sederet-prestasi-susi-pudjiastuti-menteri-dengan-tingkat-kepuasan-tertinggi-91-9-jP3hId5ORD.jpg JAKARTA - Alvara Research Center merilis rapor 5 Tahun Kinerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam rapor tersebut, terlampir peringkat 10 besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menempati posisi pertama dengan tingkat kepuasan 91,95%.  Baca Juga: Jabatan Segera Berakhir, Menteri Susi Harap Kebijakan Penenggelaman Kapal Terus Dilakukan Menteri Susi dikenal dengan kebijakan penenggalaman kapal bagi kapal yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Menurutnya hal itu sangat efektif untuk menghilangkan illegal fishing dengan mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tercatat, jumlah kapal barang bukti tindak pidana perikanan yang sudah dimusnahkan sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini bertambah menjadi 556 kapal. Jumlah tersebut terdiri dari 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, Papua Nugini 2 kapal, RRT 3 kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal.  Baca Juga: 6 Minggu Lagi Jabatannya Berakhir, Menteri Susi Minta Maaf karena Keras Kepala Selain itu, ia berhasil membawa Indonesia kepada segudang pestasi yang mengagumkan. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Kajiskan), Maximum Sustainable Yield (MSY) per ikanan Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 7,3 juta ton pada 2015 menjadi 12,54 juta ton pada 2017 atau meningkat sebesar 71,78%.  Peningkatan stok ikan ini juga dibarengi dengan kenaikan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap meningkat dari 6,67 juta ton senilai Rp120,6 triliun pada 2015 menjadi 7,3 juta ton dengan nilai Rp210,7 triliun pada 2018. Terjadi peningkatan nilai produksi perikanan sebesar 74,7%. Tak hanya itu, tren ekspor produk perikanan Indonesia meningkat 45,9%, yaitu dari 654.950 ton senilai USD3,87 miliar pada 2015 menjadi 955.880 ton senilai USD5,17 miliar pada 2018. Bahkan hingga saat ini produk perikanan Indonesia telah diekspor ke lebih dari 157 negara di dunia dengan negara tujuan utama Amerika Serikat. Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja I pada Oktober mendatang atau sekitar 6 minggu lagi, Menteri Susi meninggalkan beberapa pesan, diantaranya agar kedaulatan sumber daya laut Indonesia tetap dijaga.  Susi berharap agar penenggelaman kapal tetap dilakukan pada era pemerintahan yang baru nanti agar para pencuri ikan asing tidak dapat kembali bebas berkeliaran di Indonesia. “Saya berharap, waktu 6 minggu ini tidak merubah suasana kita bekerja. Kita harus selesaikan sampai hari terakhir. Sampai jam terakhir saya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, saya ingin semua tetap solid, kompak, melakukan pekerjaannya sesuai dengan arahan dan rencana-rencana yang saya dan Bapak Ibu bicarakan bersama,” pesannya. Selain itu, lanjut Susi, dirinya juga berpesan agar kesejahteraan nelayan lokal bisa terjadi. Sebab tanpa adanya kesejahteraan dari para nelayan, maka stabilitas keamanan dan ekonomi negara bisa terganggu. Dia pun mengatakan mulai 2020 para kapal penangkap ikan ilegal alias illegal fishing tidak akan ada lagi. Pasalnya, hal tersebut sudah disetujui oleh negara-negara di dunia dimana seluruh negara tidak akan mengakomodir kapal kapal pencuri ikan. JAKARTA - Alvara Research Center merilis rapor 5 Tahun Kinerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam rapor tersebut, terlampir peringkat 10 besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menempati posisi pertama dengan tingkat kepuasan 91,95%.  Baca Juga: Jabatan Segera Berakhir, Menteri Susi Harap Kebijakan Penenggelaman Kapal Terus Dilakukan Menteri Susi dikenal dengan kebijakan penenggalaman kapal bagi kapal yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Menurutnya hal itu sangat efektif untuk menghilangkan illegal fishing dengan mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tercatat, jumlah kapal barang bukti tindak pidana perikanan yang sudah dimusnahkan sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini bertambah menjadi 556 kapal. Jumlah tersebut terdiri dari 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, Papua Nugini 2 kapal, RRT 3 kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal.  Baca Juga: 6 Minggu Lagi Jabatannya Berakhir, Menteri Susi Minta Maaf karena Keras Kepala Selain itu, ia berhasil membawa Indonesia kepada segudang pestasi yang mengagumkan. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Kajiskan), Maximum Sustainable Yield (MSY) per ikanan Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 7,3 juta ton pada 2015 menjadi 12,54 juta ton pada 2017 atau meningkat sebesar 71,78%.  Peningkatan stok ikan ini juga dibarengi dengan kenaikan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap meningkat dari 6,67 juta ton senilai Rp120,6 triliun pada 2015 menjadi 7,3 juta ton dengan nilai Rp210,7 triliun pada 2018. Terjadi peningkatan nilai produksi perikanan sebesar 74,7%. Tak hanya itu, tren ekspor produk perikanan Indonesia meningkat 45,9%, yaitu dari 654.950 ton senilai USD3,87 miliar pada 2015 menjadi 955.880 ton senilai USD5,17 miliar pada 2018. Bahkan hingga saat ini produk perikanan Indonesia telah diekspor ke lebih dari 157 negara di dunia dengan negara tujuan utama Amerika Serikat. Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja I pada Oktober mendatang atau sekitar 6 minggu lagi, Menteri Susi meninggalkan beberapa pesan, diantaranya agar kedaulatan sumber daya laut Indonesia tetap dijaga.  Susi berharap agar penenggelaman kapal tetap dilakukan pada era pemerintahan yang baru nanti agar para pencuri ikan asing tidak dapat kembali bebas berkeliaran di Indonesia. “Saya berharap, waktu 6 minggu ini tidak merubah suasana kita bekerja. Kita harus selesaikan sampai hari terakhir. Sampai jam terakhir saya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, saya ingin semua tetap solid, kompak, melakukan pekerjaannya sesuai dengan arahan dan rencana-rencana yang saya dan Bapak Ibu bicarakan bersama,” pesannya. Selain itu, lanjut Susi, dirinya juga berpesan agar kesejahteraan nelayan lokal bisa terjadi. Sebab tanpa adanya kesejahteraan dari para nelayan, maka stabilitas keamanan dan ekonomi negara bisa terganggu. Dia pun mengatakan mulai 2020 para kapal penangkap ikan ilegal alias illegal fishing tidak akan ada lagi. Pasalnya, hal tersebut sudah disetujui oleh negara-negara di dunia dimana seluruh negara tidak akan mengakomodir kapal kapal pencuri ikan.