Kementerian Agama menggelar penandatanganan MoU dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH).https://economy.okezone.com/read/2019/10/16/320/2117761/mulai-besok-semua-produk-makanan-dan-minuman-wajib-bersertifikat-halalidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/16/320/2117761/mulai-besok-semua-produk-makanan-dan-minuman-wajib-bersertifikat-halalhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/16/320/2117761/mulai-besok-semua-produk-makanan-dan-minuman-wajib-bersertifikat-halalRabu 16 Oktober 2019 16:51 WIBTaufik FajarMulai Besok Semua Produk Harus Berlabel Halal (Foto: Okezone.com/Fadel)https://img.okezone.com/content/2019/10/16/320/2117761/mulai-besok-semua-produk-makanan-dan-minuman-wajib-bersertifikat-halal-YoNF5atRe7.jpgJAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar penandatanganan MoU dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) di Kantor Wakil Presiden Jakarta, hari ini. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).  Baca Juga: Pembahasan Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Dikebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa kurang lebih ada 11 Kementerian/Lembaga, yang telah melakukan penandatangan ini. Di mana penandatanganan ini sebagai langkah untuk memperlancar layanan sertifikasi halal. "Khususnya bagi produk-produk makanan dan minuman. Jadi sebagaimana ketentuan undang-undang (UU), yang berlaku. UU jaminan produk halal, mulai berlaku tanggal 17 Oktober," ujar dia, Rabu (16/10/2019). Baca Juga: PP Jaminan Produk Halal Disahkan, Kadin: Baik untuk Pengusaha Menurut dia, dengan adanya ini, maka telah dimulainya proses pendaftaran bagi para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. Serta produk-produk yang terkait dengan makanan dan minuman tersebut. "Nantinya selama lima tahun, 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, tenggang waktu lima tahun untuk melakukan proses sertifikasi. Seluruh tahapan proses sertifikasi ini dibagi dalam lima tahapan," ungkap dia.  Pertama, lanjut dia, yakni pelaku usaha itu mendaftarkan diri. Dengan melampirkan sejumlah persyaratan itu yang pertama. Yang kedua nanti badan penyelenggara jaminan produk halal, akan meneliti seluruh persyaratn-persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha. "Kemudian tahap berikutnya, pelaku usaha akan menentukan lembaga pemeriksa halal untuk memeriksa produk-produk yang dijual atau yang makanan dan minuman yang dijualnya itu," ungkap dia Dia menambahkan, LPH akan melakukan pemeriksaan barang itu, hasilnya nanti akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk. "Terkahir pada tahapan kelima. dari hasil fatwa MUI, lalu kemudian oleh BPJPH barulah dikeluarkan sertifikasi halal. Itulah proses dari persoalan ini," katanya.  JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar penandatanganan MoU dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) di Kantor Wakil Presiden Jakarta, hari ini. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).  Baca Juga: Pembahasan Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Dikebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa kurang lebih ada 11 Kementerian/Lembaga, yang telah melakukan penandatangan ini. Di mana penandatanganan ini sebagai langkah untuk memperlancar layanan sertifikasi halal. "Khususnya bagi produk-produk makanan dan minuman. Jadi sebagaimana ketentuan undang-undang (UU), yang berlaku. UU jaminan produk halal, mulai berlaku tanggal 17 Oktober," ujar dia, Rabu (16/10/2019). Baca Juga: PP Jaminan Produk Halal Disahkan, Kadin: Baik untuk Pengusaha Menurut dia, dengan adanya ini, maka telah dimulainya proses pendaftaran bagi para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. Serta produk-produk yang terkait dengan makanan dan minuman tersebut. "Nantinya selama lima tahun, 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, tenggang waktu lima tahun untuk melakukan proses sertifikasi. Seluruh tahapan proses sertifikasi ini dibagi dalam lima tahapan," ungkap dia.  Pertama, lanjut dia, yakni pelaku usaha itu mendaftarkan diri. Dengan melampirkan sejumlah persyaratan itu yang pertama. Yang kedua nanti badan penyelenggara jaminan produk halal, akan meneliti seluruh persyaratn-persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha. "Kemudian tahap berikutnya, pelaku usaha akan menentukan lembaga pemeriksa halal untuk memeriksa produk-produk yang dijual atau yang makanan dan minuman yang dijualnya itu," ungkap dia Dia menambahkan, LPH akan melakukan pemeriksaan barang itu, hasilnya nanti akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk. "Terkahir pada tahapan kelima. dari hasil fatwa MUI, lalu kemudian oleh BPJPH barulah dikeluarkan sertifikasi halal. Itulah proses dari persoalan ini," katanya.