Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini terus melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan vokasihttps://economy.okezone.com/read/2019/10/16/470/2117749/ibu-kota-pindah-begini-persiapan-tenaga-kerja-konstruksiidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/16/470/2117749/ibu-kota-pindah-begini-persiapan-tenaga-kerja-konstruksihttps://economy.okezone.com/read/2019/10/16/470/2117749/ibu-kota-pindah-begini-persiapan-tenaga-kerja-konstruksiRabu 16 Oktober 2019 16:31 WIBGiri HartomoPersiapan Tenaga Konstruksi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/10/16/470/2117749/ibu-kota-pindah-begini-persiapan-tenaga-kerja-konstruksi-BKHBfcOMfs.jpgJAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini terus melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan vokasi. Terlebih lagi rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas. “Kita sadari kebutuhan SDM konstruksi baik ahli maupun terampil sangat besar. Apalagi sebentar lagi kita bersiap membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, nah dengan tercetaknya SDM konstruksi terlatih melalui program sertifikasi tenaga kerja konstruksi dipastikan pembangunan Infrastruktur terutama IKN dapat terlaksana dengan baik” ungkap Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (16/10/2019).  Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Swasta Tak Tertarik Sewa Gedung Bekas Pemerintahan di Jakarta Saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan harmonisasi supply demand tenaga kerja konstruksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) konstruksi seperti dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta politeknik dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1.  Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Ide Hebat yang Tak Kunjung Terealisasikan Dengan demikian, tenaga kerja konstruksi yang kompeten semakin banyak dihasilkan dan turut mendukung Pembangunan Infrastruktur. Dan yang lebih penting mereka yang mengikuti program ini ialah SDM yang benar-benar mampu praktek di lapangan.  Selain itu, Kementerian PUPR juga terus mendorong para kontraktor dan pekerja konstruksi untuk bekerja lebih sistematis, disiplin, dan terukur berdasarkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi. Budaya keselamatan dan kesehatan kerja harus dipegang teguh masyarakat jasa konstruksi sebagai bagian upaya mitigasi risiko terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan konstruksi maupun kegagalan bangunan. Upaya tersebut di dorong dengan program Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi (SMKK) bagi petugas K3 dan ahli K3, dimana salah satu nya dengan adanya Bimtek SMKK yang dilaksanakan di Wilayah Sulawesi Tenggara. Sedangkan maksud kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi pada Pendidikan Menengah Vokasi Wilayah Sulawesi TA 2019- 2020 merupakan tindak lanjut kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait peningkatan kompetensi bidang konstruksi di Sekolah Menengah Kejuruan melalui program link and match, serta koordinasi pelaksanaan sertifikasi pada Pendidikan menengah vokasi di wilayah Sulawesi tahun ajar 2019-2020. Sehingga secara bertahap Kementerian PUPR terus melakukan program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi untuk memenuhi target yang dicanangkan dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia yang berkompeten dan unggul. Dirjen Bina Konstruksi mengatakan akan mendukung program strategis wisata nasional di Kabupaten Wakatobi dengan cara menyediakan infrastruktur yang bermutu melalui penyediaan SDM kompeten yang telah bersertifikat.  Untuk itu, dilakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di lingkup Kabupaten Wakatobi. “Saya melihat sarana untuk mendukung pariwisata sangatlah penting, tidak kalah dengan keindahan pariwisata itu sendiri. Dengan adanya sarana wisata yang baik maka wisatawan mancanegara maupun dalam negeri pasti tertarik,” tutur Syarif. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi tolak ukur untuk menentukan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya, terlebih informasi mengenai sertifikasi sangat kurang di Kabupaten Wakatobi. Untuk itu, Ditjen Bina Konstruksi hadir di Kabupaten Wakatobi dengan melakukan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan metode on site. Disampaikan juga oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur pariwisata di Wakatobi seperti peningkatan jalan lingkungan desa Matahora dan Melaione, pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Desa Sousu , dan pembangunan gerbang batas desa di tujuh (7) Desa. Untuk itu, dengan terus membangun infrastruktur di Kab. Wakatobi lainnya, maka kebutuhan tenaga kerja konstruksi lokal Kab. Wakatobi juga semakin meningkat. Peserta Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dilaksanakan kali ini berjumlah 350 orang. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar bekerjasama dengan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.  JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini terus melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan vokasi. Terlebih lagi rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas. “Kita sadari kebutuhan SDM konstruksi baik ahli maupun terampil sangat besar. Apalagi sebentar lagi kita bersiap membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, nah dengan tercetaknya SDM konstruksi terlatih melalui program sertifikasi tenaga kerja konstruksi dipastikan pembangunan Infrastruktur terutama IKN dapat terlaksana dengan baik” ungkap Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (16/10/2019).  Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Swasta Tak Tertarik Sewa Gedung Bekas Pemerintahan di Jakarta Saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan harmonisasi supply demand tenaga kerja konstruksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) konstruksi seperti dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta politeknik dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1.  Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Ide Hebat yang Tak Kunjung Terealisasikan Dengan demikian, tenaga kerja konstruksi yang kompeten semakin banyak dihasilkan dan turut mendukung Pembangunan Infrastruktur. Dan yang lebih penting mereka yang mengikuti program ini ialah SDM yang benar-benar mampu praktek di lapangan.  Selain itu, Kementerian PUPR juga terus mendorong para kontraktor dan pekerja konstruksi untuk bekerja lebih sistematis, disiplin, dan terukur berdasarkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi. Budaya keselamatan dan kesehatan kerja harus dipegang teguh masyarakat jasa konstruksi sebagai bagian upaya mitigasi risiko terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan konstruksi maupun kegagalan bangunan. Upaya tersebut di dorong dengan program Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi (SMKK) bagi petugas K3 dan ahli K3, dimana salah satu nya dengan adanya Bimtek SMKK yang dilaksanakan di Wilayah Sulawesi Tenggara. Sedangkan maksud kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi pada Pendidikan Menengah Vokasi Wilayah Sulawesi TA 2019- 2020 merupakan tindak lanjut kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait peningkatan kompetensi bidang konstruksi di Sekolah Menengah Kejuruan melalui program link and match, serta koordinasi pelaksanaan sertifikasi pada Pendidikan menengah vokasi di wilayah Sulawesi tahun ajar 2019-2020. Sehingga secara bertahap Kementerian PUPR terus melakukan program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi untuk memenuhi target yang dicanangkan dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia yang berkompeten dan unggul. Dirjen Bina Konstruksi mengatakan akan mendukung program strategis wisata nasional di Kabupaten Wakatobi dengan cara menyediakan infrastruktur yang bermutu melalui penyediaan SDM kompeten yang telah bersertifikat.  Untuk itu, dilakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di lingkup Kabupaten Wakatobi. “Saya melihat sarana untuk mendukung pariwisata sangatlah penting, tidak kalah dengan keindahan pariwisata itu sendiri. Dengan adanya sarana wisata yang baik maka wisatawan mancanegara maupun dalam negeri pasti tertarik,” tutur Syarif. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi tolak ukur untuk menentukan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya, terlebih informasi mengenai sertifikasi sangat kurang di Kabupaten Wakatobi. Untuk itu, Ditjen Bina Konstruksi hadir di Kabupaten Wakatobi dengan melakukan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan metode on site. Disampaikan juga oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur pariwisata di Wakatobi seperti peningkatan jalan lingkungan desa Matahora dan Melaione, pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Desa Sousu , dan pembangunan gerbang batas desa di tujuh (7) Desa. Untuk itu, dengan terus membangun infrastruktur di Kab. Wakatobi lainnya, maka kebutuhan tenaga kerja konstruksi lokal Kab. Wakatobi juga semakin meningkat. Peserta Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dilaksanakan kali ini berjumlah 350 orang. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar bekerjasama dengan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.