<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pemerintah Bayar McKinsey Rp25 Miliar untuk Studi Ibu Kota Baru</title><description>Unit konsultan manajemen Indonesia McKinsey &amp;amp; Company telah ditunjuk untuk melakukan studi kelayakandi Ibu Kota baru.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2019/10/16/470/2117818/pemerintah-bayar-mckinsey-rp25-miliar-untuk-studi-ibu-kota-baru</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2019/10/16/470/2117818/pemerintah-bayar-mckinsey-rp25-miliar-untuk-studi-ibu-kota-baru"/><item><title>Pemerintah Bayar McKinsey Rp25 Miliar untuk Studi Ibu Kota Baru</title><link>https://economy.okezone.com/read/2019/10/16/470/2117818/pemerintah-bayar-mckinsey-rp25-miliar-untuk-studi-ibu-kota-baru</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2019/10/16/470/2117818/pemerintah-bayar-mckinsey-rp25-miliar-untuk-studi-ibu-kota-baru</guid><pubDate>Rabu 16 Oktober 2019 18:31 WIB</pubDate><dc:creator>Rizqa Leony Putri</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/10/16/470/2117818/pemerintah-bayar-mckinsey-rp25-miliar-untuk-studi-ibu-kota-baru-tTivHq8h31.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/10/16/470/2117818/pemerintah-bayar-mckinsey-rp25-miliar-untuk-studi-ibu-kota-baru-tTivHq8h31.jpg</image><title>Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock</title></images><description>JAKARTA - Unit konsultan manajemen Indonesia McKinsey &amp;amp; Company telah ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota dari kota Jakarta menuju Kalimantan. Studi ini akan membahas mengenai masalah-masalah terkait pemindahan ibukota.
Hingga saat ini, pemindahan ibu kota telah memicu banyak pertanyaan termasuk bagaimana rencana itu akan dibiayai dan dampak lingkungannya. Pemerintah memperkirakan akan menelan biaya USD33 miliar untuk memindahkan ibukota dan membangun kantor dan perumahan pemerintah.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Swasta Tak Tertarik Sewa Gedung Bekas Pemerintahan di Jakarta
Sementara menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy Soeprihadi, McKinsey Indonesia akan mengambil studi awal pemerintah tentang masalah-masalah termasuk dampak sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.
&amp;ldquo;Mereka tidak akan mulai dari nol karena kami telah melakukan banyak penelitian. Mereka akan menentukan strategi ke depan itu sebabnya kami mencari konsultan kelas dunia,&quot; ujarnya.

Studi selama tiga bulan juga akan melihat mengenai pendanaan yang dibutuhkan secara lebih rinci. Tak hanya itu, pembahasan juga terkait dengan bagaimana ibukota baru akan terhubung dengan kota-kota terdekat di Balikpapan dan Samarinda.
Hasil tender USD1,77 juta atau sekira Rp25 miliar yang diumumkan di situs web pemerintah telah menarik 103 kandidat, termasuk kelompok yang melibatkan Roland Berger dan Boston Consulting. Sementara McKinsey menolak untuk berkomentar.Indonesia telah melayangkan gagasan memindahkan ibukota selama  bertahun-tahun. Padahal Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu  daerah yang paling rentan terhadap bencana alam yang secara rutin  melanda kepulauan 17.000 pulau.
Ed Baker, seorang perencana kota yang berbasis di Singapura yang  terlibat dalam proses penawaran, mengatakan studi ini termasuk memilih  lokasi yang tepat berdasarkan berbagai kriteria dan juga memahami  realitas keuangan, serta mekanisme investasi untuk mulai mendanai proyek  seperti ini, apakah publik atau pribadi.

Pihak berwenang juga menekankan bahwa sebuah kota di lingkungan di  antara hutan yang menurut pihak berwenang pada akhirnya akan dapat  menampung 1,5 juta orang.
Menurutnya, air adalah hal utama yang mereka soroti. Bagaimana  menyediakan air minum ke kota baru ini dan juga memahami kondisi alami  situs sehingga dapat menghindari banjir dan lain lain.</description><content:encoded>JAKARTA - Unit konsultan manajemen Indonesia McKinsey &amp;amp; Company telah ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota dari kota Jakarta menuju Kalimantan. Studi ini akan membahas mengenai masalah-masalah terkait pemindahan ibukota.
Hingga saat ini, pemindahan ibu kota telah memicu banyak pertanyaan termasuk bagaimana rencana itu akan dibiayai dan dampak lingkungannya. Pemerintah memperkirakan akan menelan biaya USD33 miliar untuk memindahkan ibukota dan membangun kantor dan perumahan pemerintah.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Swasta Tak Tertarik Sewa Gedung Bekas Pemerintahan di Jakarta
Sementara menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy Soeprihadi, McKinsey Indonesia akan mengambil studi awal pemerintah tentang masalah-masalah termasuk dampak sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.
&amp;ldquo;Mereka tidak akan mulai dari nol karena kami telah melakukan banyak penelitian. Mereka akan menentukan strategi ke depan itu sebabnya kami mencari konsultan kelas dunia,&quot; ujarnya.

Studi selama tiga bulan juga akan melihat mengenai pendanaan yang dibutuhkan secara lebih rinci. Tak hanya itu, pembahasan juga terkait dengan bagaimana ibukota baru akan terhubung dengan kota-kota terdekat di Balikpapan dan Samarinda.
Hasil tender USD1,77 juta atau sekira Rp25 miliar yang diumumkan di situs web pemerintah telah menarik 103 kandidat, termasuk kelompok yang melibatkan Roland Berger dan Boston Consulting. Sementara McKinsey menolak untuk berkomentar.Indonesia telah melayangkan gagasan memindahkan ibukota selama  bertahun-tahun. Padahal Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu  daerah yang paling rentan terhadap bencana alam yang secara rutin  melanda kepulauan 17.000 pulau.
Ed Baker, seorang perencana kota yang berbasis di Singapura yang  terlibat dalam proses penawaran, mengatakan studi ini termasuk memilih  lokasi yang tepat berdasarkan berbagai kriteria dan juga memahami  realitas keuangan, serta mekanisme investasi untuk mulai mendanai proyek  seperti ini, apakah publik atau pribadi.

Pihak berwenang juga menekankan bahwa sebuah kota di lingkungan di  antara hutan yang menurut pihak berwenang pada akhirnya akan dapat  menampung 1,5 juta orang.
Menurutnya, air adalah hal utama yang mereka soroti. Bagaimana  menyediakan air minum ke kota baru ini dan juga memahami kondisi alami  situs sehingga dapat menghindari banjir dan lain lain.</content:encoded></item></channel></rss>
