Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi dan Ma’ruf Amin, pengusaha ritel Indonesia menitipkan pesan kepada keduanya.https://economy.okezone.com/read/2019/10/19/320/2119078/menteri-baru-harus-libatkan-pelaku-usaha-dalam-kebijakannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/19/320/2119078/menteri-baru-harus-libatkan-pelaku-usaha-dalam-kebijakannyahttps://economy.okezone.com/read/2019/10/19/320/2119078/menteri-baru-harus-libatkan-pelaku-usaha-dalam-kebijakannyaSabtu 19 Oktober 2019 16:29 WIBGiri HartomoRitel (Reuters)https://img.okezone.com/content/2019/10/19/320/2119078/menteri-baru-harus-libatkan-pelaku-usaha-dalam-kebijakannya-ECSXuMk1tX.jpgJAKARTA - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pengusaha ritel Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menitipkan pesan kepada keduanya. Utamanya dalam menentukan sosok Menteri yang akan membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun ke depan. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, dalam memilih sosok Menteri tentunya harus memahami visi misi dari Presiden dan Wakil Presidennya. Karena tanpa pemahaman itu, visi dan misi sebagus apapun yang di gagas oleh Presiden Joko Widodo akan percuma karena tidak bisa dijalankan dengan baik.  Baca juga: Sempat Jadi Menkeu, Ini Cerita Bambang Brodjonegoro Selama 5 Tahun di Kabinet Kerja Sebab menurutnya, dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 yang lalu, para pelaku usaha menyambut positif apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk Indonesia selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dirinya berharap Menteri yang dipilih nanti akan bisa memahami dan menjalankan visi misi dari Presiden Jokowi.   "Tentunya pembantu presiden yang pertama kali substansinya di kala terpilih menjadi menteri itu perlu memahami mendalami bahkan menjalankan mengkonkretkan visi dan misi pak Presiden (Jokowi)," ujarnya saat dihubungi Okezone, Sabtu (19/10/2019).  Baca juga: Alasan Susi Pudjiastuti Tak Pakai Batik di Hari Terakhir Kerja Bikin para Menteri Ngakak Kemudian yang kedua adalah, para Menteri yang nantinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo ini harus bisa memahami dan mempelajari situasi dan kondisi terkini. Sehingga, nantinya sosok Menteri ini tidak mengeluarkan kebijakan yang justru bisa membuat situasi semakin memburuk. "Perlu dipelajari lebih dahulu, mengevaluasi apa yang sudah dikeluarkan, dan apa yang belum berjalan berkaitan dengan Kementerian yang akan dipimpinnya. Untuk bagian yang tadi dalam rangka mencapai visi dan misi pak presiden. Jadi perlu ada evaluasi internal sebelum membuat rancangan atau roadmap kebijakan atau regulasi," jelasnya.  Baca juga: Menko Darmin Beberkan 4 Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK Lalu kriteria yang ketiga, lanjutnya, menteri yang terpilih nanti harus bisa lebih banyak lagi melibatkan para pelaku usaha dalam membuat kebijakan. Sebab menurutnya, hanya para pelaku usaha lah yang mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Bahkan menurut Roy, meskipun sosok Menteri yang ditunjuk merupakan seorang profesional. Namun hal tersebut tidak cukup, karena biasannya Menteri profesional hanya ahli dan menguasai bidangnya saja.Sedangkan kementerian biasanya memiliki cakupan lini atau sektor yang cukup luas di dalamnya. Sebagai salah satu contohnya, untuk Kementerian Perindustrian, banyak sekali sektor yang ada didalamnya, dari mulai manufaktur hingga industri baja. "Menteri yang baru melibatkan pelaku usaha dalam hal membuat roadmap kementerian itu sendiri. Karena yang sangat mengerti market adalah pelaku usaha terlepas Menterinya apakah profesional tapi profesionalnya seorang menteri kan hanya di bidangnya saja," jelasnya. Mengenai apakah nantinya sosok Menteri dari profesional ataupun parpol, Roy menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Jokowi. Karena menurutnya, baik profesional maupun parpol asalkan bisa menjalankan tiga poin tersebut bagi para pelaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Iya minimal tiga ini yang tadi itu visi misi, evaluasi membuat roadmap dulu dan lain sebagainya dan ketiga mengajak mengikut sertakan para pelaku usaha," jelasnya. Asal tahu saja, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Maaruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019 siang. Presiden Joko Widodo membuka opsi untuk langsung mengumumkan jabatan Menteri yang akan masuk dalam Kabinet Kerja jilid II pada sore harinya. Lewat pesan whatsapp, beredar sejumlah nama yang akan mengisi jabatan Menteri Kabinet kerja jilid II. Misalnya nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian hingga Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Lalu ada nama Rini Soemarno yang bergeser dari Menteri BUMN menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Lalu ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudirin Ada jug nama Airlangga Hartarto yang akan kembali menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Kemudian ada Menteri Ketenagakerjaa Hanif Dhakiri. Ada juga nama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang akan dipertahankan. Ada Andi Amran Sulaiman yang bergeser posisi menjadi Menteri ATR sementara posisi Sofyan Djalil geser dari Menteri ATR menjadi Menteri Pendidikan Tinggi.JAKARTA - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pengusaha ritel Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menitipkan pesan kepada keduanya. Utamanya dalam menentukan sosok Menteri yang akan membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun ke depan. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, dalam memilih sosok Menteri tentunya harus memahami visi misi dari Presiden dan Wakil Presidennya. Karena tanpa pemahaman itu, visi dan misi sebagus apapun yang di gagas oleh Presiden Joko Widodo akan percuma karena tidak bisa dijalankan dengan baik.  Baca juga: Sempat Jadi Menkeu, Ini Cerita Bambang Brodjonegoro Selama 5 Tahun di Kabinet Kerja Sebab menurutnya, dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 yang lalu, para pelaku usaha menyambut positif apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk Indonesia selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dirinya berharap Menteri yang dipilih nanti akan bisa memahami dan menjalankan visi misi dari Presiden Jokowi.   "Tentunya pembantu presiden yang pertama kali substansinya di kala terpilih menjadi menteri itu perlu memahami mendalami bahkan menjalankan mengkonkretkan visi dan misi pak Presiden (Jokowi)," ujarnya saat dihubungi Okezone, Sabtu (19/10/2019).  Baca juga: Alasan Susi Pudjiastuti Tak Pakai Batik di Hari Terakhir Kerja Bikin para Menteri Ngakak Kemudian yang kedua adalah, para Menteri yang nantinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo ini harus bisa memahami dan mempelajari situasi dan kondisi terkini. Sehingga, nantinya sosok Menteri ini tidak mengeluarkan kebijakan yang justru bisa membuat situasi semakin memburuk. "Perlu dipelajari lebih dahulu, mengevaluasi apa yang sudah dikeluarkan, dan apa yang belum berjalan berkaitan dengan Kementerian yang akan dipimpinnya. Untuk bagian yang tadi dalam rangka mencapai visi dan misi pak presiden. Jadi perlu ada evaluasi internal sebelum membuat rancangan atau roadmap kebijakan atau regulasi," jelasnya.  Baca juga: Menko Darmin Beberkan 4 Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK Lalu kriteria yang ketiga, lanjutnya, menteri yang terpilih nanti harus bisa lebih banyak lagi melibatkan para pelaku usaha dalam membuat kebijakan. Sebab menurutnya, hanya para pelaku usaha lah yang mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Bahkan menurut Roy, meskipun sosok Menteri yang ditunjuk merupakan seorang profesional. Namun hal tersebut tidak cukup, karena biasannya Menteri profesional hanya ahli dan menguasai bidangnya saja.Sedangkan kementerian biasanya memiliki cakupan lini atau sektor yang cukup luas di dalamnya. Sebagai salah satu contohnya, untuk Kementerian Perindustrian, banyak sekali sektor yang ada didalamnya, dari mulai manufaktur hingga industri baja. "Menteri yang baru melibatkan pelaku usaha dalam hal membuat roadmap kementerian itu sendiri. Karena yang sangat mengerti market adalah pelaku usaha terlepas Menterinya apakah profesional tapi profesionalnya seorang menteri kan hanya di bidangnya saja," jelasnya. Mengenai apakah nantinya sosok Menteri dari profesional ataupun parpol, Roy menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Jokowi. Karena menurutnya, baik profesional maupun parpol asalkan bisa menjalankan tiga poin tersebut bagi para pelaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Iya minimal tiga ini yang tadi itu visi misi, evaluasi membuat roadmap dulu dan lain sebagainya dan ketiga mengajak mengikut sertakan para pelaku usaha," jelasnya. Asal tahu saja, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Maaruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019 siang. Presiden Joko Widodo membuka opsi untuk langsung mengumumkan jabatan Menteri yang akan masuk dalam Kabinet Kerja jilid II pada sore harinya. Lewat pesan whatsapp, beredar sejumlah nama yang akan mengisi jabatan Menteri Kabinet kerja jilid II. Misalnya nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian hingga Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Lalu ada nama Rini Soemarno yang bergeser dari Menteri BUMN menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Lalu ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudirin Ada jug nama Airlangga Hartarto yang akan kembali menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Kemudian ada Menteri Ketenagakerjaa Hanif Dhakiri. Ada juga nama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang akan dipertahankan. Ada Andi Amran Sulaiman yang bergeser posisi menjadi Menteri ATR sementara posisi Sofyan Djalil geser dari Menteri ATR menjadi Menteri Pendidikan Tinggi.