Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur dinilai sebuah rencana yang sudah dipikirkan dengan matang.https://economy.okezone.com/read/2019/10/19/470/2118591/fakta-terkini-proses-pemindahan-ibu-kota-baru-rusuh-di-penajam-jadi-tantanganidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/19/470/2118591/fakta-terkini-proses-pemindahan-ibu-kota-baru-rusuh-di-penajam-jadi-tantanganhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/19/470/2118591/fakta-terkini-proses-pemindahan-ibu-kota-baru-rusuh-di-penajam-jadi-tantanganSabtu 19 Oktober 2019 09:44 WIBMaghfira NursyabilaIbu Kota Pindah ke Kaltim (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/18/470/2118591/fakta-terkini-proses-pemindahan-ibu-kota-baru-rusuh-di-penajam-jadi-tantangan-aMJ2PcbL8o.jpgJAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur dinilai sebuah rencana yang sudah dipikirkan dengan matang dan bukanlah rencana yang datang secara tiba-tiba. Bahkan sudah dilakukan kajian sejak tahun 2017. Saat ini pemerintah pun sudah menunjuk McKinsey & Company untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibu kota dari kota Jakarta menuju Kalimantan.  Baca Juga: Bappenas Tampung Permintaan Warga Dayak Lahan 5 Ha Tiap Keluarga Namun, sebelum mulai 'pindah-pindah', terjadi kerusuhan di Penajam Paser Utara dan permintaan warga Dayak. Berikut Okezone merangkum, fakta-fakta terkini soal Pemindahan Ibu Kota Baru, Jakarta, Sabtu (19/10/2019): 1. Pemerintah Bayar McKinsey Rp25 Miliar untuk Studi Ibu Kota Baru Unit konsultan manajemen Indonesia McKinsey & Company telah ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota dari kota Jakarta menuju Kalimantan. Studi ini akan membahas mengenai masalah-masalah terkait pemindahan ibukota.  Baca Juga: Kerusuhan Penajam Tak Hambat Pembangunan Ibu Kota Baru Hingga saat ini, pemindahan ibu kota telah memicu banyak pertanyaan termasuk bagaimana rencana itu akan dibiayai dan dampak lingkungannya. Pemerintah memperkirakan akan menelan biaya USD33 miliar untuk memindahkan ibu kota dan membangun kantor dan perumahan pemerintah. Sementara menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy Soeprihadi, McKinsey Indonesia akan mengambil studi awal pemerintah tentang masalah-masalah termasuk dampak sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. “Mereka tidak akan mulai dari nol karena kami telah melakukan banyak penelitian. Mereka akan menentukan strategi ke depan itu sebabnya kami mencari konsultan kelas dunia," ujarnya.  2. Kerusuhan Penajam Tak Hambat Pembangunan Ibu Kota Baru Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kerusuhan yang terjadi antarwarga di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan menghambat pembangunan ibu kota baru. Menurutnya, kerusuhan tersebut masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Penajam Paser Utara merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang bakal menjadi ibu kota baru. Wilayah lainnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. "Itu mungkin luapan emosi, tapi kami juga akan memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat lokal sehingga proses pemindahan ibu kota tidak akan terjadi hambatan," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Dia menyatakan, kerusuhan yang terjadi di Penajam Paser Utara tersebut merupakan masalah kriminal biasa yang bisa terjadi di kota-kota lainnya. Namun, tindakan kriminal itu memicu emosi warga sehingga terjadilah kerusuhan.   3. Bappenas Tampung Permintaan Warga Dayak Lahan 5 Ha Tiap Keluarga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya menampung permintaan warga Dayak terkait pemberian lahan seluas 5 hektare (ha) setiap kepala keluarga (KK). Lantaran, persoalan lahan menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Tentunya nanti akan kami sampaikan kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut," ujar Bambang ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Lahan seluas 5 hektare merupakan salah satu dari beberapa permintaan warga Dayak. Di antaranya ada permintaan 10 hektare untuk dijadikan hutan adat di setiap desa. Hal ini sebagai tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Dayak.  4. Proses Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah Rencana pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bukanlah sebuah rencana yang ‘ujug-ujug’ atau tiba-tiba. Tetapi sudah dilakukan kajian sejak tahun 2017. Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo. Himawan menjelaskan, dalam melakukan kajian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak sendirian. Tapi bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). 5. Jokowi Ingin Berkantor di Ibu Kota Baru pada 2024 Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan, ada tujuh kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, yaitu: lokasi strategis, tersedia lahan luas, bebas bencana, tersedia sumber daya air, dekat dengan kota excisting yang sudah berkembang, potensi konflik sosial rendah; dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Berdasarkan kriteria tersebut, lalu tersaring tiga lokasi di luar Jawa yang aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, gunung berapi dan tsunami. “Kalimantan relatif rendah risikonya. Kalau Sumatra masih bagian barat, tidak di tengah Indonesia,” ungkap Himawan seperti dilansir setkab, Jakarta. 6. Konsesi Lahan Sukanto Tanoto Segera Dicabut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mengurus pengambilalihan kembali lahan konsesi Hak Tanaman Industri (HTI) yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Pasalnya tanah tersebut nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pengambilalihan lahan ini akan dilakukan secepatnya. Namun menurutnya, pengambilalihan harus berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku. "Nanti ada mekanisme perizinannya. Pokoknya secepatnya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta,   7. Sri Mulyani Bakal Temui UEA, Sang Investor Ibu Kota Baru Niat investor Uni Emirat Arab (UEA) untuk ikut investasi pemindahan ibu kota baru semakin serius. Bahkan dalam waktu dekat, pihak investor UEA akan bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pekan depan pihak UEA akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan tersebut untuk membahas bagiaman skema yang tepat untuk diterapkan. “Bagus Jadi kita godok nanti sovereign wealth fund (SWF)-nya ini, kemarin Presiden sudah kasih arahan. Nanti Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), besok Minggu depan itu akan datang timnya kemari, nanti ketemu dengan tim kami. kemudian ketemu dengan Bu Ani, nanti kita finalisasi, Bu Ani nanti akan ke Abu Dhabi untuk finalisasi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta.JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur dinilai sebuah rencana yang sudah dipikirkan dengan matang dan bukanlah rencana yang datang secara tiba-tiba. Bahkan sudah dilakukan kajian sejak tahun 2017. Saat ini pemerintah pun sudah menunjuk McKinsey & Company untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibu kota dari kota Jakarta menuju Kalimantan.  Baca Juga: Bappenas Tampung Permintaan Warga Dayak Lahan 5 Ha Tiap Keluarga Namun, sebelum mulai 'pindah-pindah', terjadi kerusuhan di Penajam Paser Utara dan permintaan warga Dayak. Berikut Okezone merangkum, fakta-fakta terkini soal Pemindahan Ibu Kota Baru, Jakarta, Sabtu (19/10/2019): 1. Pemerintah Bayar McKinsey Rp25 Miliar untuk Studi Ibu Kota Baru Unit konsultan manajemen Indonesia McKinsey & Company telah ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibukota dari kota Jakarta menuju Kalimantan. Studi ini akan membahas mengenai masalah-masalah terkait pemindahan ibukota.  Baca Juga: Kerusuhan Penajam Tak Hambat Pembangunan Ibu Kota Baru Hingga saat ini, pemindahan ibu kota telah memicu banyak pertanyaan termasuk bagaimana rencana itu akan dibiayai dan dampak lingkungannya. Pemerintah memperkirakan akan menelan biaya USD33 miliar untuk memindahkan ibu kota dan membangun kantor dan perumahan pemerintah. Sementara menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy Soeprihadi, McKinsey Indonesia akan mengambil studi awal pemerintah tentang masalah-masalah termasuk dampak sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. “Mereka tidak akan mulai dari nol karena kami telah melakukan banyak penelitian. Mereka akan menentukan strategi ke depan itu sebabnya kami mencari konsultan kelas dunia," ujarnya.  2. Kerusuhan Penajam Tak Hambat Pembangunan Ibu Kota Baru Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kerusuhan yang terjadi antarwarga di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan menghambat pembangunan ibu kota baru. Menurutnya, kerusuhan tersebut masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Penajam Paser Utara merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang bakal menjadi ibu kota baru. Wilayah lainnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. "Itu mungkin luapan emosi, tapi kami juga akan memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat lokal sehingga proses pemindahan ibu kota tidak akan terjadi hambatan," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Dia menyatakan, kerusuhan yang terjadi di Penajam Paser Utara tersebut merupakan masalah kriminal biasa yang bisa terjadi di kota-kota lainnya. Namun, tindakan kriminal itu memicu emosi warga sehingga terjadilah kerusuhan.   3. Bappenas Tampung Permintaan Warga Dayak Lahan 5 Ha Tiap Keluarga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya menampung permintaan warga Dayak terkait pemberian lahan seluas 5 hektare (ha) setiap kepala keluarga (KK). Lantaran, persoalan lahan menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Tentunya nanti akan kami sampaikan kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut," ujar Bambang ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Lahan seluas 5 hektare merupakan salah satu dari beberapa permintaan warga Dayak. Di antaranya ada permintaan 10 hektare untuk dijadikan hutan adat di setiap desa. Hal ini sebagai tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Dayak.  4. Proses Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah Rencana pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bukanlah sebuah rencana yang ‘ujug-ujug’ atau tiba-tiba. Tetapi sudah dilakukan kajian sejak tahun 2017. Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo. Himawan menjelaskan, dalam melakukan kajian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak sendirian. Tapi bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). 5. Jokowi Ingin Berkantor di Ibu Kota Baru pada 2024 Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan, ada tujuh kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, yaitu: lokasi strategis, tersedia lahan luas, bebas bencana, tersedia sumber daya air, dekat dengan kota excisting yang sudah berkembang, potensi konflik sosial rendah; dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Berdasarkan kriteria tersebut, lalu tersaring tiga lokasi di luar Jawa yang aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, gunung berapi dan tsunami. “Kalimantan relatif rendah risikonya. Kalau Sumatra masih bagian barat, tidak di tengah Indonesia,” ungkap Himawan seperti dilansir setkab, Jakarta. 6. Konsesi Lahan Sukanto Tanoto Segera Dicabut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mengurus pengambilalihan kembali lahan konsesi Hak Tanaman Industri (HTI) yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Pasalnya tanah tersebut nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pengambilalihan lahan ini akan dilakukan secepatnya. Namun menurutnya, pengambilalihan harus berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku. "Nanti ada mekanisme perizinannya. Pokoknya secepatnya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta,   7. Sri Mulyani Bakal Temui UEA, Sang Investor Ibu Kota Baru Niat investor Uni Emirat Arab (UEA) untuk ikut investasi pemindahan ibu kota baru semakin serius. Bahkan dalam waktu dekat, pihak investor UEA akan bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pekan depan pihak UEA akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan tersebut untuk membahas bagiaman skema yang tepat untuk diterapkan. “Bagus Jadi kita godok nanti sovereign wealth fund (SWF)-nya ini, kemarin Presiden sudah kasih arahan. Nanti Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), besok Minggu depan itu akan datang timnya kemari, nanti ketemu dengan tim kami. kemudian ketemu dengan Bu Ani, nanti kita finalisasi, Bu Ani nanti akan ke Abu Dhabi untuk finalisasi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta.