Jadi ke depan jabatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya mencapai eselon 2https://economy.okezone.com/read/2019/10/20/320/2119367/jokowi-minta-jabatan-pns-hanya-sampai-eselon-2idhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/20/320/2119367/jokowi-minta-jabatan-pns-hanya-sampai-eselon-2https://economy.okezone.com/read/2019/10/20/320/2119367/jokowi-minta-jabatan-pns-hanya-sampai-eselon-2Minggu 20 Oktober 2019 17:11 WIBMaghfira NursyabilaPelantikan Presiden Joko Widodo untuk 2019-2024. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2019/10/20/320/2119367/jokowi-minta-jabatan-pns-hanya-sampai-eselon-2-mMiK7LfFDK.jpegJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk lima tahun ke depan dilakukan penyederhanaan pada jabatan birokrasi secara besar-besaran. Hal ini ditegaskannya dalam saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Baca Juga: Mimpi Jokowi di 2045, RI Jadi Negara Maju dengan PDB USD 7 Triliun "Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan salah satunya keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran," ujar Jokowi dalam Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, di Sidang MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Kepala Negara menginginkan, prosedur yang sangat panjang harus disederhanakan, seperti eselonisasi dari yang semula eselon sampai IV. Jadi ke depan jabatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya mencapai eselon 2, karena pemangkasan jabatan ini dinilai untuk mengefisiensikan pekerjaan. Baca Juga: Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Ungkap Positifnya Perekonomian dan Berkurangnya Kemiskinan "Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujarnya.Presiden juga meminta kepada para jajaran pejabat dan birokrat agar serius bekerja demi mencapai tujuan program pembangunan. Secara tegas Presiden Jokowi juga mengatakan jika para menteri negara tidak serius, ia akan mencopot jabatannya. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan tentang transformasi ekonomi. Dia mengatakan, bahwa Indonesia harus lepas dari budaya ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk lima tahun ke depan dilakukan penyederhanaan pada jabatan birokrasi secara besar-besaran. Hal ini ditegaskannya dalam saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Baca Juga: Mimpi Jokowi di 2045, RI Jadi Negara Maju dengan PDB USD 7 Triliun "Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan salah satunya keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran," ujar Jokowi dalam Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, di Sidang MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Kepala Negara menginginkan, prosedur yang sangat panjang harus disederhanakan, seperti eselonisasi dari yang semula eselon sampai IV. Jadi ke depan jabatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya mencapai eselon 2, karena pemangkasan jabatan ini dinilai untuk mengefisiensikan pekerjaan. Baca Juga: Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Ungkap Positifnya Perekonomian dan Berkurangnya Kemiskinan "Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujarnya.Presiden juga meminta kepada para jajaran pejabat dan birokrat agar serius bekerja demi mencapai tujuan program pembangunan. Secara tegas Presiden Jokowi juga mengatakan jika para menteri negara tidak serius, ia akan mencopot jabatannya. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan tentang transformasi ekonomi. Dia mengatakan, bahwa Indonesia harus lepas dari budaya ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.