Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.https://economy.okezone.com/read/2019/10/21/320/2119533/harapan-pengusaha-hingga-buruh-ke-jokowi-ma-rufidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/21/320/2119533/harapan-pengusaha-hingga-buruh-ke-jokowi-ma-rufhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/21/320/2119533/harapan-pengusaha-hingga-buruh-ke-jokowi-ma-rufSenin 21 Oktober 2019 08:33 WIBKurniasih Miftakhul JannahPresiden Jokowi (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/21/320/2119533/harapan-pengusaha-hingga-buruh-ke-jokowi-ma-ruf-GbDA9W3AKF.jpgJAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Pelantikan dilaksanakan di Gedung MPR, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2019. Sederet harapan diungkapkan pelaku usaha hingga buruh kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Berikut adalah beberapa harapan pengusaha hingga buruh yang dirangkum Okezone, Senin (21/10/2019): Baca Juga: Jokowi Minta Jabatan PNS Hanya Sampai Eselon 2 - Pengusaha Ritel Berharap Menteri Baru Jokowi Bisa Dorong Konsumsi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, Menteri pada pemerintahan baru ini diharapkan bisa lebih mendorong konsumsi rumah tangga. Karena menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu instrumen penting pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Menteri Keuangan Sri Mulyani baru katakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan dorongan kepada konsumsi harus diperhatikan Menteri yang baru," ujarnya saat dihubungi Okezone. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/20/59203/304077_medium.jpg" alt="Momentum Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di Komplek Parlemen" width="100%" />  - Kinerja pemerintah lebih efektif dan efisien Roy Mandey mengatakan, dengan pembentukan Kementerian baru atau peleburan lembaga baru diharapkan kinerja pemerintah bisa lebih efisien dan cepat lagi. Misalnya, dalam pembuatan keputusan, dengan peleburan ini diharapkan bisa lebih cepat karena tidak perlu lagi melibatkan banyak lembaga di dalamnya. Menurutnya, pembuatan keputusan secara cepat ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Apalagi saat ini kondisi perekonomian global masih belum stabil dan diwarnai oleh banyaknya perang dagang antar negara.Bahkan beberapa lembaga keuangan internasional pun melakukan revisi pada perekonomian global. Beberapa negara juga sudah terkena dampak dan mengalami resesi ekonomi karena perang dagang. "Tentunya kita berharap segala sesuatu itu supaya lebih akurat lebih efisien segala sesuatu bisa lebih cepat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan itu kan yang kita harapkan dengan situasi global yang tidak menentu dan cenderung resesi," ujarnya. Baca Juga: Mimpi Jokowi di 2045, RI Jadi Negara Maju dengan PDB USD7 Triliun - Perbaikan pengupahan, lapangan kerja hingga peningkatan kemampuan pekerja Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menyatakan, pihak buruh ingin lebih dilibatkan dalam membuat aturan pengupahan. Menurutnya, menetapkan aturan tersebut butuh mendapatkan masukan lebih dahulu dari pandangan buruh, sehingga tidak serta-merta bisa diputuskan berdasarkan pandangan pemerintah. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/20/59203/304079_medium.jpg" alt="Momentum Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di Komplek Parlemen"  width="100%" /> Hal itu terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan, yang dianggap mencabut hak serikat buruh untuk berunding dengan pemerintah dan pengusaha (tripartit) dalam menentukan upah minimum, kini hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Harapan kami bisa dilibatkan secara maksimal, bukan untuk ngerecokin atau ikut campur buat menghalang-halangi, kami pastikan justru cari solusi harus bersama-sama yang nyaman bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Walaupun pengusaha merasa berat, menyebut upah semakin tinggi. Jadi kami siap duduk bersama untuk cari jalan keluar," jelas Mirah kepada Okezone.JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Pelantikan dilaksanakan di Gedung MPR, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2019. Sederet harapan diungkapkan pelaku usaha hingga buruh kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Berikut adalah beberapa harapan pengusaha hingga buruh yang dirangkum Okezone, Senin (21/10/2019): Baca Juga: Jokowi Minta Jabatan PNS Hanya Sampai Eselon 2 - Pengusaha Ritel Berharap Menteri Baru Jokowi Bisa Dorong Konsumsi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, Menteri pada pemerintahan baru ini diharapkan bisa lebih mendorong konsumsi rumah tangga. Karena menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu instrumen penting pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Menteri Keuangan Sri Mulyani baru katakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan dorongan kepada konsumsi harus diperhatikan Menteri yang baru," ujarnya saat dihubungi Okezone. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/20/59203/304077_medium.jpg" alt="Momentum Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di Komplek Parlemen" width="100%" />  - Kinerja pemerintah lebih efektif dan efisien Roy Mandey mengatakan, dengan pembentukan Kementerian baru atau peleburan lembaga baru diharapkan kinerja pemerintah bisa lebih efisien dan cepat lagi. Misalnya, dalam pembuatan keputusan, dengan peleburan ini diharapkan bisa lebih cepat karena tidak perlu lagi melibatkan banyak lembaga di dalamnya. Menurutnya, pembuatan keputusan secara cepat ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Apalagi saat ini kondisi perekonomian global masih belum stabil dan diwarnai oleh banyaknya perang dagang antar negara.Bahkan beberapa lembaga keuangan internasional pun melakukan revisi pada perekonomian global. Beberapa negara juga sudah terkena dampak dan mengalami resesi ekonomi karena perang dagang. "Tentunya kita berharap segala sesuatu itu supaya lebih akurat lebih efisien segala sesuatu bisa lebih cepat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan itu kan yang kita harapkan dengan situasi global yang tidak menentu dan cenderung resesi," ujarnya. Baca Juga: Mimpi Jokowi di 2045, RI Jadi Negara Maju dengan PDB USD7 Triliun - Perbaikan pengupahan, lapangan kerja hingga peningkatan kemampuan pekerja Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menyatakan, pihak buruh ingin lebih dilibatkan dalam membuat aturan pengupahan. Menurutnya, menetapkan aturan tersebut butuh mendapatkan masukan lebih dahulu dari pandangan buruh, sehingga tidak serta-merta bisa diputuskan berdasarkan pandangan pemerintah. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/20/59203/304079_medium.jpg" alt="Momentum Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di Komplek Parlemen"  width="100%" /> Hal itu terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan, yang dianggap mencabut hak serikat buruh untuk berunding dengan pemerintah dan pengusaha (tripartit) dalam menentukan upah minimum, kini hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Harapan kami bisa dilibatkan secara maksimal, bukan untuk ngerecokin atau ikut campur buat menghalang-halangi, kami pastikan justru cari solusi harus bersama-sama yang nyaman bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Walaupun pengusaha merasa berat, menyebut upah semakin tinggi. Jadi kami siap duduk bersama untuk cari jalan keluar," jelas Mirah kepada Okezone.