Garda menolak keputusan Pendiri Gojek Nadiem Makarim untuk masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja.https://economy.okezone.com/read/2019/10/22/320/2120025/driver-ojol-tolak-nadiem-jadi-menteri-kabinet-kerja-jilid-ii-alasannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/22/320/2120025/driver-ojol-tolak-nadiem-jadi-menteri-kabinet-kerja-jilid-ii-alasannyahttps://economy.okezone.com/read/2019/10/22/320/2120025/driver-ojol-tolak-nadiem-jadi-menteri-kabinet-kerja-jilid-ii-alasannyaSelasa 22 Oktober 2019 10:01 WIBYohana Artha UlyNadiem Makarim. (Foto: Okezone.com/Taufik)https://img.okezone.com/content/2019/10/22/320/2120025/driver-ojol-tolak-nadiem-jadi-menteri-kabinet-kerja-jilid-ii-alasannya-7y5gOMuD0i.jpeg JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menolak keputusan Pendiri Gojek Nadiem Makarim untuk masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja Jilid II. Bahkan, Garda akan menyampaikan aspirasinya tersebut dalam aksi demonstrasi. Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono menjelaskan, ada dua alasan pihaknya menolak Nadiem menjadi menteri. Pertama, meskipun Nadiem sudah melepas jabatannya sebagai CEO Gojek, namun tetap saja masih tercatat sebagai pemilik bisnis. Artinya, Nadiem menikmati hasil dari Gojek. Baca Juga: Sri Mulyani Dipanggil Jokowi, Jadi Menkeu Lagi? "Karena Nadiem sebagai pendiri Gojek sekaligus pemilik bisnis Gojek walaupun secara struktural melepas jabatan-jabatannya di struktur manajemen Gojek, namun dia pemilik bisnisnya," kata Igun kepada Okezone, Selasa (22/10/2019). Alasan kedua, lanjutnya, nama Nadiem dinilai menjadi besar karena mitra-mitra ojolnya. Padahal, mitra ini belum sejahtera karena pendapatan, seperti bonus masih sering terpotong. Menurutnya, selama ini Gojek terus berkembang dan hasilnya lebih banyak dinikmati oleh korporasi. "Di sisi lain, para driver merasa sulit karena pendapatannya tergerus," ungkapnya. Igun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa hanya melihat besarnya startup dari status decacorn-nya (nilai valuasi USD10 miliar) saja. Namun, harus mengkaji lebih dalam karena di belakangnya ada mitra ojol yang belum sejahtera.Menurutnya, kualifikasi mensejahterahkan mitra belum bisa dilakukan Nadiem, maka dalam lingkup mensejahterahkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tugas menteri, merupakan hal yang akan sulit dilakukan. "Untung besar bagi korporasinya namun bagi kami belum sejahtera. Kami tidak harapkan untung besar namun pendapatan harusnya sesuai kerja kami di lapangan, itu dasar kami menolak," jelas Igun. Baca Juga: Senyum Sumringah Bos GoJek Nadiem Makarim di Istana, Jadi Menteri? Igun memastikan akan melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan penolakan tersebut. Aksi ini tidak hanya diikuti oleh pengemudi ojol dari Gojek saja, namun juga berbagai mitra ojol aplikator lainnya. Menurutnya, hal itu sebagai wujud solidaritas dari para pengemudi ojol. Meski demikian, dirinya belum bisa menyebutkan waktu pasti dari pelaksanaan demo, lantaran masih dilakukan pembahasan secara internal. "Untuk waktu pelaksanaan aksi, kami sedang diskusikan terlebih dahulu dengan ketua-ketua kami di berbagai daerah, masih menunggu kesiapan aliansi-aliansi kami dari seluruh Indonesia," katanya. Sebelumnya, pada Senin 21 Oktober 2019, Nadiem Makarim datang ke Istana Negara memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyusunan Kabinet Kerja Jilid II. Dalam kesempatan tersebut, Nadiem menyatakan bersedia untuk menjadi bagian dari jajaran menteri di pemerintahan periode 2019-2024. "Saya bersedia, saya menerima. Mengenai posisi, spesifik nanti akan diumumkan pak presiden, karena itu hak prerogatif presiden,” kata dia usai bertemu Jokowi. JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menolak keputusan Pendiri Gojek Nadiem Makarim untuk masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja Jilid II. Bahkan, Garda akan menyampaikan aspirasinya tersebut dalam aksi demonstrasi. Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono menjelaskan, ada dua alasan pihaknya menolak Nadiem menjadi menteri. Pertama, meskipun Nadiem sudah melepas jabatannya sebagai CEO Gojek, namun tetap saja masih tercatat sebagai pemilik bisnis. Artinya, Nadiem menikmati hasil dari Gojek. Baca Juga: Sri Mulyani Dipanggil Jokowi, Jadi Menkeu Lagi? "Karena Nadiem sebagai pendiri Gojek sekaligus pemilik bisnis Gojek walaupun secara struktural melepas jabatan-jabatannya di struktur manajemen Gojek, namun dia pemilik bisnisnya," kata Igun kepada Okezone, Selasa (22/10/2019). Alasan kedua, lanjutnya, nama Nadiem dinilai menjadi besar karena mitra-mitra ojolnya. Padahal, mitra ini belum sejahtera karena pendapatan, seperti bonus masih sering terpotong. Menurutnya, selama ini Gojek terus berkembang dan hasilnya lebih banyak dinikmati oleh korporasi. "Di sisi lain, para driver merasa sulit karena pendapatannya tergerus," ungkapnya. Igun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa hanya melihat besarnya startup dari status decacorn-nya (nilai valuasi USD10 miliar) saja. Namun, harus mengkaji lebih dalam karena di belakangnya ada mitra ojol yang belum sejahtera.Menurutnya, kualifikasi mensejahterahkan mitra belum bisa dilakukan Nadiem, maka dalam lingkup mensejahterahkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tugas menteri, merupakan hal yang akan sulit dilakukan. "Untung besar bagi korporasinya namun bagi kami belum sejahtera. Kami tidak harapkan untung besar namun pendapatan harusnya sesuai kerja kami di lapangan, itu dasar kami menolak," jelas Igun. Baca Juga: Senyum Sumringah Bos GoJek Nadiem Makarim di Istana, Jadi Menteri? Igun memastikan akan melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan penolakan tersebut. Aksi ini tidak hanya diikuti oleh pengemudi ojol dari Gojek saja, namun juga berbagai mitra ojol aplikator lainnya. Menurutnya, hal itu sebagai wujud solidaritas dari para pengemudi ojol. Meski demikian, dirinya belum bisa menyebutkan waktu pasti dari pelaksanaan demo, lantaran masih dilakukan pembahasan secara internal. "Untuk waktu pelaksanaan aksi, kami sedang diskusikan terlebih dahulu dengan ketua-ketua kami di berbagai daerah, masih menunggu kesiapan aliansi-aliansi kami dari seluruh Indonesia," katanya. Sebelumnya, pada Senin 21 Oktober 2019, Nadiem Makarim datang ke Istana Negara memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyusunan Kabinet Kerja Jilid II. Dalam kesempatan tersebut, Nadiem menyatakan bersedia untuk menjadi bagian dari jajaran menteri di pemerintahan periode 2019-2024. "Saya bersedia, saya menerima. Mengenai posisi, spesifik nanti akan diumumkan pak presiden, karena itu hak prerogatif presiden,” kata dia usai bertemu Jokowi.