Sofyan Djalil bukan tanpa alasan, setumpuk prestasi dan pengalaman yang mumpuni dimiliki olehnyahttps://economy.okezone.com/read/2019/10/22/320/2120241/dipanggil-jokowi-begini-sepak-terjang-sofyan-djalilidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/22/320/2120241/dipanggil-jokowi-begini-sepak-terjang-sofyan-djalilhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/22/320/2120241/dipanggil-jokowi-begini-sepak-terjang-sofyan-djalilSelasa 22 Oktober 2019 16:08 WIBRizqa Leony PutriSofyan Djalil ke Istana Kepresidenan. (Foto: Okezone.com/Taufik)https://img.okezone.com/content/2019/10/22/320/2120241/dipanggil-jokowi-begini-sepak-terjang-sofyan-djalil-97e0p3i0fK.jpgJAKARTA - Nama Sofyan Djalil menjadi salah satu di antara deretan menteri yang kembali dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada masa jabatan Kabinet Kerja periode I ini terlihat sudah tiba di istana. Kembali dipanggilnya Sofyan Djalil bukan tanpa alasan, setumpuk prestasi dan pengalaman yang mumpuni dimiliki olehnya. Sepak terjangnya dalam dunia pemerintahan telah lama dilakukannya. Pada periode Pemerintahan Presiden Habibie, dia bahkan dipercaya menjabat sebagai Asisten Menteri Negara BUMN (1998-2000). Baca Juga: Jadi Menteri Lagi, Bambang Brodjonegoro Tercatat Punya Kekayaan Rp29,2 Miliar Melansir laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Selasa (22/10/2019), Sofyan Djalil telah melanglang buana dalam ranah kementerian. Pada Oktober 2004, dirinya sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu I. Tiga tahun kemudian, dia pun ditunjuk sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam kabinet yang sama hingga Oktober 2009. Tak cukup sampai disitu, sepak terjangnya berlanjut sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Kerja selama kurang lebih satu tahun lamanya. Setelah mengalami perombakan, dia kemudian menduduki kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet yang sama hingga Juli 2016. Hingga akhirnya, Sofyan Djalil ditunjuk untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada perombakan selanjutnya dalam Kabinet Kerja sejak Juli 2016 sampai dengan saat ini. Baca Juga: Dipanggil ke Istana, Budi Karya Tercatat Punya Utang Cuma Rp1 Pria kelahiran 23 September 1953 ini memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1984. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Master of Arts in Law and Diplomacy (MAL) pada 1991 dan Master of Arts in Public Policy dari Universitas yang sama di tahun 1989.Beberapa tahun kemudian, ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dalam bidang International Financial and Capital Market Law and Policy dari the Fletcher School of Law and Diplomacy Tufts University. Dia kemudian memulai karier professional sebagai Peneliti sampai menjadi Associate Fellow pada Center for Policy and Implementation Studies (CPIS) selama 11 tahun lamanya. Selama menjalani masa jabatannya di Bappenas, dia telah memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS). Hal itu merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral. Sesuai arahan Presiden, dia kemudian menjabarkan sistem alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem 'uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas. Hal itu sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.JAKARTA - Nama Sofyan Djalil menjadi salah satu di antara deretan menteri yang kembali dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada masa jabatan Kabinet Kerja periode I ini terlihat sudah tiba di istana. Kembali dipanggilnya Sofyan Djalil bukan tanpa alasan, setumpuk prestasi dan pengalaman yang mumpuni dimiliki olehnya. Sepak terjangnya dalam dunia pemerintahan telah lama dilakukannya. Pada periode Pemerintahan Presiden Habibie, dia bahkan dipercaya menjabat sebagai Asisten Menteri Negara BUMN (1998-2000). Baca Juga: Jadi Menteri Lagi, Bambang Brodjonegoro Tercatat Punya Kekayaan Rp29,2 Miliar Melansir laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Selasa (22/10/2019), Sofyan Djalil telah melanglang buana dalam ranah kementerian. Pada Oktober 2004, dirinya sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu I. Tiga tahun kemudian, dia pun ditunjuk sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam kabinet yang sama hingga Oktober 2009. Tak cukup sampai disitu, sepak terjangnya berlanjut sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Kerja selama kurang lebih satu tahun lamanya. Setelah mengalami perombakan, dia kemudian menduduki kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet yang sama hingga Juli 2016. Hingga akhirnya, Sofyan Djalil ditunjuk untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada perombakan selanjutnya dalam Kabinet Kerja sejak Juli 2016 sampai dengan saat ini. Baca Juga: Dipanggil ke Istana, Budi Karya Tercatat Punya Utang Cuma Rp1 Pria kelahiran 23 September 1953 ini memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1984. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Master of Arts in Law and Diplomacy (MAL) pada 1991 dan Master of Arts in Public Policy dari Universitas yang sama di tahun 1989.Beberapa tahun kemudian, ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dalam bidang International Financial and Capital Market Law and Policy dari the Fletcher School of Law and Diplomacy Tufts University. Dia kemudian memulai karier professional sebagai Peneliti sampai menjadi Associate Fellow pada Center for Policy and Implementation Studies (CPIS) selama 11 tahun lamanya. Selama menjalani masa jabatannya di Bappenas, dia telah memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS). Hal itu merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral. Sesuai arahan Presiden, dia kemudian menjabarkan sistem alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem 'uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas. Hal itu sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.