BPK akan melakukan pengawasan kepada Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran paling besarhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/24/20/2121195/alokasi-anggaran-besar-bpk-akan-awasi-kementerian-prabowo-dan-pupridhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/24/20/2121195/alokasi-anggaran-besar-bpk-akan-awasi-kementerian-prabowo-dan-puprhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/24/20/2121195/alokasi-anggaran-besar-bpk-akan-awasi-kementerian-prabowo-dan-puprKamis 24 Oktober 2019 14:15 WIBTaufik FajarKabinet Indonesia Maju. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2019/10/24/20/2121195/alokasi-anggaran-besar-bpk-akan-awasi-kementerian-prabowo-dan-pupr-mEAY8qdf9O.jpgJAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna akan melakukan pengawasan kepada Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Menurutnya, BPK tidak bisa berpijak pada satu kementerian tentang pengelola keuangan negara. Apalagi baru ada pergantian pimpinan puncak, ada rumusnya accountibility is tone from the top. Baca Juga: Ketua BPK Bakal Lebih Ketat Cek Laporan Keuangan Pemerintah "Jadi pimpinan satu kementerian itu sangat menentukan. Bagaimana kebijakan menentukan akuntabilitasnya. Tentu saja pada saat kita bicara resiko. Kementerian-kementerian beresiko tinggi adalah yang menggunakan dana besar," ujar dia setelah mengucapkan sumpah jabatannya di Gedung MA Jakarta, Kamis (24/10/2019). Adapun kementerian yang beresiko seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian ESDM dan Kepolisian RI. Baca Juga: Hasil Musyawarah Anggota, Agung Firman Sampurna Jadi Ketua BPK "Ini adalah kementerian-kementerian yang dianggap memiliki resiko tinggi karena penggunaan anggarannya yang besar. Oleh karena itu, kepeda kementerian-kementerian ini kami buat pemeriksaannya bertahap. Jadi ada pemeriksaan laporan keuangan, ada pemeriksaan imperim," tutur dia.Maka itu, lanjut dia, kementerian tersebut akan menjadi soroton oleh BPK. "Ya mereka (kementerian) itu dianggap sebagai kementerian yang memiliki resiko lebih tinggi," pungkas dia. Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp131,2 triliun. Anggaran pertahanan lebih tinggi dari angaran infrastruktur untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya Rp120,2 triliun.JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna akan melakukan pengawasan kepada Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Menurutnya, BPK tidak bisa berpijak pada satu kementerian tentang pengelola keuangan negara. Apalagi baru ada pergantian pimpinan puncak, ada rumusnya accountibility is tone from the top. Baca Juga: Ketua BPK Bakal Lebih Ketat Cek Laporan Keuangan Pemerintah "Jadi pimpinan satu kementerian itu sangat menentukan. Bagaimana kebijakan menentukan akuntabilitasnya. Tentu saja pada saat kita bicara resiko. Kementerian-kementerian beresiko tinggi adalah yang menggunakan dana besar," ujar dia setelah mengucapkan sumpah jabatannya di Gedung MA Jakarta, Kamis (24/10/2019). Adapun kementerian yang beresiko seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian ESDM dan Kepolisian RI. Baca Juga: Hasil Musyawarah Anggota, Agung Firman Sampurna Jadi Ketua BPK "Ini adalah kementerian-kementerian yang dianggap memiliki resiko tinggi karena penggunaan anggarannya yang besar. Oleh karena itu, kepeda kementerian-kementerian ini kami buat pemeriksaannya bertahap. Jadi ada pemeriksaan laporan keuangan, ada pemeriksaan imperim," tutur dia.Maka itu, lanjut dia, kementerian tersebut akan menjadi soroton oleh BPK. "Ya mereka (kementerian) itu dianggap sebagai kementerian yang memiliki resiko lebih tinggi," pungkas dia. Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp131,2 triliun. Anggaran pertahanan lebih tinggi dari angaran infrastruktur untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya Rp120,2 triliun.