Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman akan berubah nama menjadi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.https://economy.okezone.com/read/2019/10/24/320/2121066/bkpm-di-bawah-menko-luhut-investasi-di-ri-bisa-meningkatidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/24/320/2121066/bkpm-di-bawah-menko-luhut-investasi-di-ri-bisa-meningkathttps://economy.okezone.com/read/2019/10/24/320/2121066/bkpm-di-bawah-menko-luhut-investasi-di-ri-bisa-meningkatKamis 24 Oktober 2019 10:29 WIBGiri HartomoMenko Luhut (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/24/320/2121066/bkpm-di-bawah-menko-luhut-investasi-di-ri-bisa-meningkat-fusMdKc28B.jpgJAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman akan berubah nama menjadi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju. Adapun yang akan mengisi posisi Menterinya adalah Luhut Binsar Panjaitan.  Baca Juga: Sederet PR 19 Menteri Ekonomi, dari Lapangan Kerja hingga Investasi Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, perubahan nomenklatur ini adalah untuk meningkatkan koordinasi. Apalagi, BKPM sudah menjadi suatu lembaga setingkat Kementerian yang memerlukan ada lembaga yang mengawasi dan mengarahkannya. “Saya kira penggabungan ini utamannya untuk meningkatkan koordinasi saja, sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur di mana BKPM menjadi Kementerian. Karena sudah menjadi Kementerian pastinya harus ada di bawah satu koordinasi Kementerian,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (24/10/2019).  Baca Juga: Perubahan Nomenklatur: Kemenko Maritim dan Investasi, BKPM Diawasi Luhut Menurut Pieter, meskipun tak begitu relevan antara Kemaritiman dengan Investasi, namun menurutnya tidak terlalu masalah dengan perubahan tersebut. Bahkan menurutnya, perubahan ini juga tidak terlalu berpengaruh tergadap investasi secara keseluruhan. “Enggak masalah walaupun bukan pilihan terbaik,” ucapnya.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/23/59249/304389_medium.jpg" alt="Luhut Binsar Panjaitan Tiba di Istana Negara" width="100%" /> Menurut Pieter yang mempengaruhi dari investasi adalah lebih kepada perbaikan pada hambatan-hambatan yang masih terjadi. Misalnya dengan memperbaiki hambatan pada perizinan khususnya di daerah hingga masalah pembebasan lahan. “Peningkatan investasi sendiri lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyelesaikan semua hambatan-hambatan investasi yang selama ini terjadi mulai dari masalah perizinan, ketenagakerjaan, pembebasan lahan, hingga masalah inkonsistensi kebijakan yang sering dilakukan pemerintah,” katanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Perlu terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia menjadi poros maritim dunia, juga Pak Luhut akan menangani hambatan investasi dan merealisasikan investasi-investasi besar yang ada di bawah dia," katanya.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/23/59249/304392_medium.jpg" alt="Luhut Binsar Panjaitan Tiba di Istana Negara"  width="100%" />JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman akan berubah nama menjadi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju. Adapun yang akan mengisi posisi Menterinya adalah Luhut Binsar Panjaitan.  Baca Juga: Sederet PR 19 Menteri Ekonomi, dari Lapangan Kerja hingga Investasi Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, perubahan nomenklatur ini adalah untuk meningkatkan koordinasi. Apalagi, BKPM sudah menjadi suatu lembaga setingkat Kementerian yang memerlukan ada lembaga yang mengawasi dan mengarahkannya. “Saya kira penggabungan ini utamannya untuk meningkatkan koordinasi saja, sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur di mana BKPM menjadi Kementerian. Karena sudah menjadi Kementerian pastinya harus ada di bawah satu koordinasi Kementerian,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (24/10/2019).  Baca Juga: Perubahan Nomenklatur: Kemenko Maritim dan Investasi, BKPM Diawasi Luhut Menurut Pieter, meskipun tak begitu relevan antara Kemaritiman dengan Investasi, namun menurutnya tidak terlalu masalah dengan perubahan tersebut. Bahkan menurutnya, perubahan ini juga tidak terlalu berpengaruh tergadap investasi secara keseluruhan. “Enggak masalah walaupun bukan pilihan terbaik,” ucapnya.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/23/59249/304389_medium.jpg" alt="Luhut Binsar Panjaitan Tiba di Istana Negara" width="100%" /> Menurut Pieter yang mempengaruhi dari investasi adalah lebih kepada perbaikan pada hambatan-hambatan yang masih terjadi. Misalnya dengan memperbaiki hambatan pada perizinan khususnya di daerah hingga masalah pembebasan lahan. “Peningkatan investasi sendiri lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyelesaikan semua hambatan-hambatan investasi yang selama ini terjadi mulai dari masalah perizinan, ketenagakerjaan, pembebasan lahan, hingga masalah inkonsistensi kebijakan yang sering dilakukan pemerintah,” katanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Perlu terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia menjadi poros maritim dunia, juga Pak Luhut akan menangani hambatan investasi dan merealisasikan investasi-investasi besar yang ada di bawah dia," katanya.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/23/59249/304392_medium.jpg" alt="Luhut Binsar Panjaitan Tiba di Istana Negara"  width="100%" />