Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) resmi mempercepat penghentian ekspor bijih nikel.https://economy.okezone.com/read/2019/10/28/320/2122851/dapat-harga-internasional-pengusaha-sepakat-setop-ekspor-bijih-nikelidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/28/320/2122851/dapat-harga-internasional-pengusaha-sepakat-setop-ekspor-bijih-nikelhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/28/320/2122851/dapat-harga-internasional-pengusaha-sepakat-setop-ekspor-bijih-nikelSenin 28 Oktober 2019 20:51 WIBGiri HartomoEkspor Nikel Dilarang (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/10/28/320/2122851/dapat-harga-internasional-pengusaha-sepakat-setop-ekspor-bijih-nikel-AMhUs5Pc5a.jpgJAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) resmi mempercepat penghentian ekspor bijih nikel (ore) dari semula 1 Januari 2020 menjadi esok hari. Namun BKPM menjamin jika penghentian ekspor ini tak akan membuat para pengusaha rugi.  Baca Juga: Mulai Besok, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Bijih Nikel Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berani menjamin kebijakan ini tidak akan membuat pengusaha merugi. Pasalnya, dia dan para pengusaha smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sepakat bijih nikel yang tak jadi diekspor bakal dibeli dengan harga pasar. "Salah satu keputusan pertama ore (bijih) yang sudah ada sampai Desember akan dibeli saudara kami, sahabat, dan pengusaha dibeli dengan harga yang sama internasional di China, dikurangi dengan pajak, dan biaya transhipment," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (28/10/2019).  Baca Juga: Begini Untung Rugi Pelarangan Ekspor Nikel Dipercepat Mantan Ketua Umum Hipmi ini menambahkan, perusahaan smelter yang ada di Indonesia bakal mau membeli bijih nikel dengan harga pasar. Bagi perusahaan yang sudah berkontrak hingga akhir tahun atau yang sudah mengantongi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kementerian Perdagangan seperti PT Antam Tbk. "Bisnis ini penuh negosiasi dan fleksibel. Menurut saya Antam sudah punya cara untuk atasi. Bisnis itu dinamis," ucapnya.  Oleh karenannya, dalam proses penilain kelayakan ekspor, surveyor yang ditunjuk untuk ukur kadar dilakukan dua, dari pihak penjual dan pembeli. Ini dilakukan untuk mencapai asas keadilan agar tidak perbedaan. Adapun untuk sistem pembayaran atau penjualan antara penambang dan pengusaha smelter, Bahlil menyerahkannya pada kedua belah pihak. Dan jika dibutuhkan, pemerintah bakal mediasi. "Jika ini terjaga dengan baik saya yakin negara kedepan akan lebih baik. Kemudian investasi akan bertambah sebab ada kepastian dari investor dan pengusaha lokal akan berkembang," jelas Bahlil.   Sementara Ketua Umum AP3I Prihadi Santoso menyambut baik kebijakan tersebut. Bahkan menurutnya, para pengusaha smelter mau menampung bijih ekspor yang harusnya diekspor. Dari data yang dihimpun, ada kurang lebih 14 smelter nikel sudah beroperasi. Sementara dari data Kementerian ESDM, ada 27 smelter akan masih dibangun dan dalam tahap penyelesaian. "Sudah nampung semua nikel ore. Indonesia sebagai negara nomor satu yang miliki cadangan nikel dikelola dengan baik. Kalau kita sudah bertemu jadi satu, kita ingin agar NKRI makin berkibar. Ini waktunya untuk stok ekspor dan dikelola dalam negeri," katanya. JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) resmi mempercepat penghentian ekspor bijih nikel (ore) dari semula 1 Januari 2020 menjadi esok hari. Namun BKPM menjamin jika penghentian ekspor ini tak akan membuat para pengusaha rugi.  Baca Juga: Mulai Besok, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Bijih Nikel Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berani menjamin kebijakan ini tidak akan membuat pengusaha merugi. Pasalnya, dia dan para pengusaha smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sepakat bijih nikel yang tak jadi diekspor bakal dibeli dengan harga pasar. "Salah satu keputusan pertama ore (bijih) yang sudah ada sampai Desember akan dibeli saudara kami, sahabat, dan pengusaha dibeli dengan harga yang sama internasional di China, dikurangi dengan pajak, dan biaya transhipment," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (28/10/2019).  Baca Juga: Begini Untung Rugi Pelarangan Ekspor Nikel Dipercepat Mantan Ketua Umum Hipmi ini menambahkan, perusahaan smelter yang ada di Indonesia bakal mau membeli bijih nikel dengan harga pasar. Bagi perusahaan yang sudah berkontrak hingga akhir tahun atau yang sudah mengantongi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kementerian Perdagangan seperti PT Antam Tbk. "Bisnis ini penuh negosiasi dan fleksibel. Menurut saya Antam sudah punya cara untuk atasi. Bisnis itu dinamis," ucapnya.  Oleh karenannya, dalam proses penilain kelayakan ekspor, surveyor yang ditunjuk untuk ukur kadar dilakukan dua, dari pihak penjual dan pembeli. Ini dilakukan untuk mencapai asas keadilan agar tidak perbedaan. Adapun untuk sistem pembayaran atau penjualan antara penambang dan pengusaha smelter, Bahlil menyerahkannya pada kedua belah pihak. Dan jika dibutuhkan, pemerintah bakal mediasi. "Jika ini terjaga dengan baik saya yakin negara kedepan akan lebih baik. Kemudian investasi akan bertambah sebab ada kepastian dari investor dan pengusaha lokal akan berkembang," jelas Bahlil.   Sementara Ketua Umum AP3I Prihadi Santoso menyambut baik kebijakan tersebut. Bahkan menurutnya, para pengusaha smelter mau menampung bijih ekspor yang harusnya diekspor. Dari data yang dihimpun, ada kurang lebih 14 smelter nikel sudah beroperasi. Sementara dari data Kementerian ESDM, ada 27 smelter akan masih dibangun dan dalam tahap penyelesaian. "Sudah nampung semua nikel ore. Indonesia sebagai negara nomor satu yang miliki cadangan nikel dikelola dengan baik. Kalau kita sudah bertemu jadi satu, kita ingin agar NKRI makin berkibar. Ini waktunya untuk stok ekspor dan dikelola dalam negeri," katanya.