Satgas Waspada Investasi, menyebut ada beberapa masalah yang sering muncul dari perusahaan fintech ilegal.https://economy.okezone.com/read/2019/10/29/320/2123027/cara-fintech-ilegal-tagih-utang-fitnah-ancaman-hingga-pelecehan-seksualidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/29/320/2123027/cara-fintech-ilegal-tagih-utang-fitnah-ancaman-hingga-pelecehan-seksualhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/29/320/2123027/cara-fintech-ilegal-tagih-utang-fitnah-ancaman-hingga-pelecehan-seksualSelasa 29 Oktober 2019 12:04 WIBTaufik FajarFintech Ilegal (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/10/29/320/2123027/cara-fincteh-ilegal-tagih-utang-fitnah-ancaman-hingga-pelecehan-seksual-obvLuvbWtX.jpgJAKARTA - Satgas Waspada Investasi, menyebut ada beberapa masalah yang sering muncul dari perusahaan fintech peer to peer lending atau pinjaman online ilegal. Salah satunya yakni penyebaran data peminjam. "Fintech ilegal ini, sering melakukan penyebaran data peminjam, kemudian juga cara penagihan yang tidak benar," ujar Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing, pada acara seminar nasional tentang perlindungan konsumen pinjaman fintech di Jakarta, Selasa (29/10/2019).  Baca juga: 1.773 Fintech Ilegal Disetop Satgas Investasi hingga Oktober 2019 Dia juga menjelaskan bahwa perusahaan fintech ilegal ini melakukan penagihan tidak hanya kepada peminjam tapi juga kepada keluarga, rekan kerja, sampai atasan.   "Ada juga fitnah, ancaman, pelecehan seksual, dan penagihan sebelum batas waktu. Melihat fakta tersebut, kami (OJK) tidak tinggal diam," ungkap dia.  Baca juga: 100 Juta Data Pemohon Kartu Kredit Bank Capital One Di-Hack Dia menambahkan bisnis pinjaman online ilegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, dan alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama. "Selain itu, media yang digunakan pelaku fintech peer to peer lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi," pungkas dia.Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi telah berhasil menghentikan 1.773 entitas atau perusahaan fintech peer to peer lending. Di mana perusahaan tersebut tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2019. "Sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2019, kami (Satgas) sudah menghentikan 1.773 entitas fintech peer to peer lending tanpa izin OJK," ujar Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing. Menurut dia, masalah yang sering muncul dari bisnis pinjaman online ilegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, dan alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama. Selain itu, media yang digunakan di mana pelaku fintech peer to peer lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi.JAKARTA - Satgas Waspada Investasi, menyebut ada beberapa masalah yang sering muncul dari perusahaan fintech peer to peer lending atau pinjaman online ilegal. Salah satunya yakni penyebaran data peminjam. "Fintech ilegal ini, sering melakukan penyebaran data peminjam, kemudian juga cara penagihan yang tidak benar," ujar Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing, pada acara seminar nasional tentang perlindungan konsumen pinjaman fintech di Jakarta, Selasa (29/10/2019).  Baca juga: 1.773 Fintech Ilegal Disetop Satgas Investasi hingga Oktober 2019 Dia juga menjelaskan bahwa perusahaan fintech ilegal ini melakukan penagihan tidak hanya kepada peminjam tapi juga kepada keluarga, rekan kerja, sampai atasan.   "Ada juga fitnah, ancaman, pelecehan seksual, dan penagihan sebelum batas waktu. Melihat fakta tersebut, kami (OJK) tidak tinggal diam," ungkap dia.  Baca juga: 100 Juta Data Pemohon Kartu Kredit Bank Capital One Di-Hack Dia menambahkan bisnis pinjaman online ilegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, dan alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama. "Selain itu, media yang digunakan pelaku fintech peer to peer lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi," pungkas dia.Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi telah berhasil menghentikan 1.773 entitas atau perusahaan fintech peer to peer lending. Di mana perusahaan tersebut tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2019. "Sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2019, kami (Satgas) sudah menghentikan 1.773 entitas fintech peer to peer lending tanpa izin OJK," ujar Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing. Menurut dia, masalah yang sering muncul dari bisnis pinjaman online ilegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, dan alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama. Selain itu, media yang digunakan di mana pelaku fintech peer to peer lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi.