Besaran dana talangan tambahan yang harus dibayarkan pemerintah untuk program BPJS Kesehatan sekitar Rp14 triliun.https://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124100/sri-mulyani-tambah-rp14-triliun-untuk-dana-talangan-bpjs-kesehatanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124100/sri-mulyani-tambah-rp14-triliun-untuk-dana-talangan-bpjs-kesehatanhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124100/sri-mulyani-tambah-rp14-triliun-untuk-dana-talangan-bpjs-kesehatanKamis 31 Oktober 2019 14:26 WIBYohana Artha UlyMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/31/320/2124100/sri-mulyani-tambah-rp14-triliun-untuk-dana-talangan-bpjs-kesehatan-Uq7xS9RAbZ.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, besaran dana talangan tambahan yang harus dibayarkan pemerintah untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sekitar Rp14 triliun. Hal itu menyusul naiknya iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejak Agustus 2019. "Itu sekitar Rp14 triliun. Nanti kami akan lihat karena kami juga bayar untuk daerah," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Baca Juga: BPJS Masih Viral di Medsos, Kini Giliran Netizen Beri Dukungan Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah ditetapkan pemerintah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019. Dalam aturan baru tersebut, kenaikan iuran bagi peserta PBI atau untuk kelas III ditetapkan menjadi Rp42.000 dari semula sebesar Rp25.000. Oleh sebab itu, ada selisih nilai iuran yang harus dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena PBI ditanggung oleh pemerintah. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/22/59228/304256_medium.jpg" alt="Lambaikan Tangan Kiri, Sri Mulyani Tiba di Istana Negara" width="100%" />  Pada dasarnya kenaikan itu resmi berlaku pada 1 Januari 2020, namun untuk PBI kenaikannya berlaku sejak 1 Agustus 2019. Sehingga dana talangan tambahan disiapkan Sri Mulyani untuk membayar selisih iuran PBI yang ditanggung pemerintah pusat, serta untuk bantuan pendanaan sebesar Rp19 ribu per orang per bulan bagi PBI yang ditanggung pemerintah daerah.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, anggaran sebesar Rp14 triliun itu mencakup selisih iuran dan bantuan pendanaan bagi PBI selama periode bulan Agustus-Desember 2019. Anggaran itu pun siap untuk dicairkan segera. "Itu akan kami bayarkan sesegera mungkin," katanya. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/22/59228/304257_medium.jpg" alt="Lambaikan Tangan Kiri, Sri Mulyani Tiba di Istana Negara"  width="100%" /> Sekedar informasi, dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 pemerintah tidak hanya menetapkan kenaikan pada peserta kelas III BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran juga terjadi pada peserta kelas II mengalami dari semula Rp51.000 menjadi Rp110.000. Kemudian untuk peserta kelas I juga naik menjadi Rp160.000 dari sebelumnya Rp80.000. Selain itu, iuran BPJS Kesehatan untuk Pekerja Pemerima Upah (PPU) pemerintah maupun badan usaha diatur besaran iuran sebesar 5% dari gaji per bulan. Terdiri dari 4% yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta, dari sebelumnya pemberi kerja membayar 3% dan peserta 2%.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, besaran dana talangan tambahan yang harus dibayarkan pemerintah untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sekitar Rp14 triliun. Hal itu menyusul naiknya iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejak Agustus 2019. "Itu sekitar Rp14 triliun. Nanti kami akan lihat karena kami juga bayar untuk daerah," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Baca Juga: BPJS Masih Viral di Medsos, Kini Giliran Netizen Beri Dukungan Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah ditetapkan pemerintah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019. Dalam aturan baru tersebut, kenaikan iuran bagi peserta PBI atau untuk kelas III ditetapkan menjadi Rp42.000 dari semula sebesar Rp25.000. Oleh sebab itu, ada selisih nilai iuran yang harus dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena PBI ditanggung oleh pemerintah. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/22/59228/304256_medium.jpg" alt="Lambaikan Tangan Kiri, Sri Mulyani Tiba di Istana Negara" width="100%" />  Pada dasarnya kenaikan itu resmi berlaku pada 1 Januari 2020, namun untuk PBI kenaikannya berlaku sejak 1 Agustus 2019. Sehingga dana talangan tambahan disiapkan Sri Mulyani untuk membayar selisih iuran PBI yang ditanggung pemerintah pusat, serta untuk bantuan pendanaan sebesar Rp19 ribu per orang per bulan bagi PBI yang ditanggung pemerintah daerah.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, anggaran sebesar Rp14 triliun itu mencakup selisih iuran dan bantuan pendanaan bagi PBI selama periode bulan Agustus-Desember 2019. Anggaran itu pun siap untuk dicairkan segera. "Itu akan kami bayarkan sesegera mungkin," katanya. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/10/22/59228/304257_medium.jpg" alt="Lambaikan Tangan Kiri, Sri Mulyani Tiba di Istana Negara"  width="100%" /> Sekedar informasi, dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 pemerintah tidak hanya menetapkan kenaikan pada peserta kelas III BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran juga terjadi pada peserta kelas II mengalami dari semula Rp51.000 menjadi Rp110.000. Kemudian untuk peserta kelas I juga naik menjadi Rp160.000 dari sebelumnya Rp80.000. Selain itu, iuran BPJS Kesehatan untuk Pekerja Pemerima Upah (PPU) pemerintah maupun badan usaha diatur besaran iuran sebesar 5% dari gaji per bulan. Terdiri dari 4% yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta, dari sebelumnya pemberi kerja membayar 3% dan peserta 2%.