Untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Easy of Doing Business/EODB)..https://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124105/peringkat-kemudahan-berusaha-ri-ditarget-masuk-50-besaridhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124105/peringkat-kemudahan-berusaha-ri-ditarget-masuk-50-besarhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124105/peringkat-kemudahan-berusaha-ri-ditarget-masuk-50-besarKamis 31 Oktober 2019 14:41 WIBGiri HartomoPeringkat Kemudahan Berusaha Ditarget Masuk 50 Besar (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/31/320/2124105/peringkat-kemudahan-berusaha-ri-ditarget-masuk-50-besar-tiKRSDc5IZ.jpgJAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Easy of Doing Business/EODB). Tak tanggung-tanggung, Bahlil diminta agar Indonesia memasuki 50 besar peringkat EODB dunia dari peringkat 73 menuju 50.  Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Tetap di 73 Menurut Bahlil, sebenarnya peringkat EODB Indonesia saat ini sebenarnya sudah bagus. Semula peringkat EODB Indonesia berada di peringkat 129 dari 190 negara, dan saat ini naik berada di peringkat ke-73. "Dulu pada waktu tahun 2014 transisi perpindahan pemerintahan SBY ke Jokowi itu urutan kita kan 129. Kemudian tanggung jawab itu dikasih ke BKPM untuk gimana tingkat kemudahan naik, akhirnya menjadi ke 73," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (31/10/2019).  Baca Juga: Strategi Pemerintah Perbaiki Peringkat Kemudahan Berusaha Meskipun sudah cukup baik lanjut Bahlil, namun menurutnya peringkat yang ada saat ini masih cukup kurang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi ingin Indonesia masuk 50 peringkat EODB.  Menurut Jokowi, semakin meningkatnya peringkat EODB Indonesia akan berdampak besar kepada investasi. Karena akan banyak investor yang datang jika peringkat kemudahan Indonesia semakin baik. "Dan Presiden lewat arahan khusus kepada kami minimal harus masuk peringkat 50 dari 73," ucapnya. Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merealisasikan perintah Jokowi tersebut. Misalnya dengan mensinkronisasikan kebijakan yang ada atau yang bisa mendorong investasi. "Insya Allah kami akan koordinasi dengan Menko Perekonomian untuk bagaimana ada sinkronisasi agar semua urusan kemudahan ini dilimpahkan kepada kita bekerja secara maksimal," katanya.  JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Easy of Doing Business/EODB). Tak tanggung-tanggung, Bahlil diminta agar Indonesia memasuki 50 besar peringkat EODB dunia dari peringkat 73 menuju 50.  Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Tetap di 73 Menurut Bahlil, sebenarnya peringkat EODB Indonesia saat ini sebenarnya sudah bagus. Semula peringkat EODB Indonesia berada di peringkat 129 dari 190 negara, dan saat ini naik berada di peringkat ke-73. "Dulu pada waktu tahun 2014 transisi perpindahan pemerintahan SBY ke Jokowi itu urutan kita kan 129. Kemudian tanggung jawab itu dikasih ke BKPM untuk gimana tingkat kemudahan naik, akhirnya menjadi ke 73," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (31/10/2019).  Baca Juga: Strategi Pemerintah Perbaiki Peringkat Kemudahan Berusaha Meskipun sudah cukup baik lanjut Bahlil, namun menurutnya peringkat yang ada saat ini masih cukup kurang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi ingin Indonesia masuk 50 peringkat EODB.  Menurut Jokowi, semakin meningkatnya peringkat EODB Indonesia akan berdampak besar kepada investasi. Karena akan banyak investor yang datang jika peringkat kemudahan Indonesia semakin baik. "Dan Presiden lewat arahan khusus kepada kami minimal harus masuk peringkat 50 dari 73," ucapnya. Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merealisasikan perintah Jokowi tersebut. Misalnya dengan mensinkronisasikan kebijakan yang ada atau yang bisa mendorong investasi. "Insya Allah kami akan koordinasi dengan Menko Perekonomian untuk bagaimana ada sinkronisasi agar semua urusan kemudahan ini dilimpahkan kepada kita bekerja secara maksimal," katanya.