Indonesia ke depan perlu pemanfaatan sumber data baru untuk perencanaan pembangunan.https://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124204/menteri-suharso-manfaatkan-big-data-untuk-perencanaan-pembangunanidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124204/menteri-suharso-manfaatkan-big-data-untuk-perencanaan-pembangunanhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124204/menteri-suharso-manfaatkan-big-data-untuk-perencanaan-pembangunanKamis 31 Oktober 2019 17:19 WIBDelia CitraPembangunan Infrastruktur (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/10/31/320/2124204/menteri-suharso-manfaatkan-big-data-untuk-perencanaan-pembangunan-ucuAUqUQ7a.jpgJAKARTA – Indonesia ke depan perlu pemanfaatan sumber data baru untuk perencanaan pembangunan. Diperlukan juga revolusi data dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas telah menggunakan Big Data untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional dan merekomendasikan kebijakan.  Baca Juga: Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Bidang Ekonomi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, data digital perlu dikelola menjadi Big Data agar tersedia informasi yang akurat bagi perumus kebijakan guna merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Data yang dikelola dengan baik bisa menghasilkan nilai ekonomi dan sosial yang amat besar. “Data merupakan sumber daya baru yang berharga bagi bangsa Indonesia karena berpotensi menghasilkan nilai ekonomi dan sosial cukup besar,” ujar Menteri Suharso dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (31/10/2019).  Baca Juga: Jadi Menteri, Suharso Ngaku Dibolehkan Jokowi Tetap Jabat Ketum PPP Big Data analytics merujuk kepada kemampuan untuk memanfaatkan volume data yang besar, jenis yang beragam, dan kecepatan terbentuknya yang tinggi. Big Data tidak menggantikan data konvensional, tetapi dapat saling melengkapi hasil analisis yang lebih kaya. Menurut Suharso, paling tidak terdapat tiga manfaat data. Pertama, sebagai bahan perumusan kebijakan. Dengan data yang berkualitas, perumusan kebijakan dapat lebih responsif dan tepat sasaran. Perumusan target kinerja pembangunan juga lebih terukur, serta perumusan indikator dan target kinerja pembangunan yang lebih baik. Selain itu, sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Kedua, untuk penelitian dan pendidikan.  Dengan data yang akurat maka penelitian akan lebih berkualitas. Data dan informasi yang digunakan juga lebih akurat dan terkini, serta sarana pendidikan yang lebih baik. Ketiga, bagi pelaku bisnis. Data berguna untuk penyusunan business plan lebih akurat, serta meningkatkan minat investor untuk melakukan usaha atau investasi. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan memanfaatkan sumber data baru untuk perencanaan pembangunan, antara lain kemampuan analisis, di mana masih dibutuhkan SDM dengan keahlian tertentu yang belum banyak tersedia untuk melakukan eksplorasi dan analisis data baru.   Kemudian, kemampuan teknis untuk menggali data, memantau data, menjaga standar data, serta mengintegrasikan berbagai sumber data. Kedua tantangan ini membutuhkan penguatan kapasitas dan alih pengetahuan. Tantangan selanjutnya, dukungan kebijakan terkait dengan tata kelola data, proses berbagi data (pemerintah-swasta), dan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu kemampuan sosio-politis, untuk menjaga kepercayaan masyarakat bahwa data ini dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Hal ini membutuhkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, dan strategi komunikasi dengan masyarakat. JAKARTA – Indonesia ke depan perlu pemanfaatan sumber data baru untuk perencanaan pembangunan. Diperlukan juga revolusi data dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas telah menggunakan Big Data untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional dan merekomendasikan kebijakan.  Baca Juga: Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Bidang Ekonomi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, data digital perlu dikelola menjadi Big Data agar tersedia informasi yang akurat bagi perumus kebijakan guna merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Data yang dikelola dengan baik bisa menghasilkan nilai ekonomi dan sosial yang amat besar. “Data merupakan sumber daya baru yang berharga bagi bangsa Indonesia karena berpotensi menghasilkan nilai ekonomi dan sosial cukup besar,” ujar Menteri Suharso dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (31/10/2019).  Baca Juga: Jadi Menteri, Suharso Ngaku Dibolehkan Jokowi Tetap Jabat Ketum PPP Big Data analytics merujuk kepada kemampuan untuk memanfaatkan volume data yang besar, jenis yang beragam, dan kecepatan terbentuknya yang tinggi. Big Data tidak menggantikan data konvensional, tetapi dapat saling melengkapi hasil analisis yang lebih kaya. Menurut Suharso, paling tidak terdapat tiga manfaat data. Pertama, sebagai bahan perumusan kebijakan. Dengan data yang berkualitas, perumusan kebijakan dapat lebih responsif dan tepat sasaran. Perumusan target kinerja pembangunan juga lebih terukur, serta perumusan indikator dan target kinerja pembangunan yang lebih baik. Selain itu, sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Kedua, untuk penelitian dan pendidikan.  Dengan data yang akurat maka penelitian akan lebih berkualitas. Data dan informasi yang digunakan juga lebih akurat dan terkini, serta sarana pendidikan yang lebih baik. Ketiga, bagi pelaku bisnis. Data berguna untuk penyusunan business plan lebih akurat, serta meningkatkan minat investor untuk melakukan usaha atau investasi. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan memanfaatkan sumber data baru untuk perencanaan pembangunan, antara lain kemampuan analisis, di mana masih dibutuhkan SDM dengan keahlian tertentu yang belum banyak tersedia untuk melakukan eksplorasi dan analisis data baru.   Kemudian, kemampuan teknis untuk menggali data, memantau data, menjaga standar data, serta mengintegrasikan berbagai sumber data. Kedua tantangan ini membutuhkan penguatan kapasitas dan alih pengetahuan. Tantangan selanjutnya, dukungan kebijakan terkait dengan tata kelola data, proses berbagi data (pemerintah-swasta), dan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu kemampuan sosio-politis, untuk menjaga kepercayaan masyarakat bahwa data ini dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Hal ini membutuhkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, dan strategi komunikasi dengan masyarakat.