Selama ini banyak program-program pemerintah yang justru terkendala oleh permasalahan hukum.https://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124287/sindir-aparat-hukum-jokowi-jangan-gigit-investor-hingga-bumnidhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124287/sindir-aparat-hukum-jokowi-jangan-gigit-investor-hingga-bumnhttps://economy.okezone.com/read/2019/10/31/320/2124287/sindir-aparat-hukum-jokowi-jangan-gigit-investor-hingga-bumnKamis 31 Oktober 2019 19:43 WIBDani Jumadil AkhirJokowi saat Rapat Terbatas (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2019/10/31/320/2124287/sindir-aparat-hukum-jokowi-jangan-gigit-investor-hingga-bumn-ZjYtjtWBG4.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, dari pengalaman selama ini banyak program-program pemerintah yang justru terkendala oleh permasalahan hukum. “Banyak masalah investasi yang antre tetapi karena kepastian hukumnya yang masih diragukan, mereka sudah buka pintu tetapi tidak bisa merealisasi investasinya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta.  Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha RI Ditarget Masuk 50 Besar Presiden menyampaikan, para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya BUMN, banyak ketakutan terhadap aparat hukum. “Ini tolong jangan sampai terjadi lagi, dicari-cari kesalahan dikit-dikit sehingga program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan, gara-gara memang banyak orang yang tidak senang terhadap pembangunan itu, misalnya pembangunan kilang minyak, refinery, banyak nggak senang karena memang banyak senang yang impor,” terang Presiden. Menurut Presiden, banyak yang tidak senang terhadap pembangunan kilang minyak. Tetapi ia mengingatkan, bahwa untuk negara ini adalah sebuah keharusan sehingga neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki. Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah. “Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” jelas Presiden seraya mengemukakan, banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang digigit seperti dilansir setkab, Jakarta, Kamis (31/10/2019). “Ini hati-hati, ini akan saya balik yang saya gigit mereka, jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, enggak ini harus kita balik,” tegas Presiden.  Presiden mengingatkan, instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian pada para pelaku usaha, memberikan dorongan keberanian kepada BUMN, birokrasi untuk berinovasi yang jelas-jelas tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari kesalahannya. “Ya. Yang tidak ada niat untuk melawan hukum, jangan dicari-cari tetapi jika ada niat jahatnya, ya silahkan, diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi. Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar dirancang sebuah reformasi hukum yang baik, hukum yang memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat, hukum untuk kesejahteraan, dan hukum untuk pembangunan. Presiden Jokowi mengaku telah berulang kali menyampaikan bahwa kita harus menyelesaikan beberapa masalah di bidang ekonomi yang sangat rumit, baik masalah defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan yang ruwet karena regulasi kita yang terlalu banyak. “Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan refinery, kemarin sudah serahkan ke Pak Menko agar ini dijaga, dikawal, kemudian juga program B30, B50 dan nanti sampai ke B100, agar juga dikawal dan dijaga agar bisa kita selesaikan,” ungkap Presiden.  Termasuk, lanjut Presiden, di sektor pertahanan, kita harus betul-betul memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk terutama memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri, dan juga untuk memenuhi minimum essential force, yang sudah kita targetkan. “Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir. Kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan swasta terus dilakukan dan bahkan kita ingin agar produk-produk yang ada itu, bisa kita ekspor,” tegas Prtesiden Jokowi. Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Selain itu, dihadiri Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST. Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, dari pengalaman selama ini banyak program-program pemerintah yang justru terkendala oleh permasalahan hukum. “Banyak masalah investasi yang antre tetapi karena kepastian hukumnya yang masih diragukan, mereka sudah buka pintu tetapi tidak bisa merealisasi investasinya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta.  Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha RI Ditarget Masuk 50 Besar Presiden menyampaikan, para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya BUMN, banyak ketakutan terhadap aparat hukum. “Ini tolong jangan sampai terjadi lagi, dicari-cari kesalahan dikit-dikit sehingga program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan, gara-gara memang banyak orang yang tidak senang terhadap pembangunan itu, misalnya pembangunan kilang minyak, refinery, banyak nggak senang karena memang banyak senang yang impor,” terang Presiden. Menurut Presiden, banyak yang tidak senang terhadap pembangunan kilang minyak. Tetapi ia mengingatkan, bahwa untuk negara ini adalah sebuah keharusan sehingga neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki. Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah. “Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” jelas Presiden seraya mengemukakan, banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang digigit seperti dilansir setkab, Jakarta, Kamis (31/10/2019). “Ini hati-hati, ini akan saya balik yang saya gigit mereka, jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, enggak ini harus kita balik,” tegas Presiden.  Presiden mengingatkan, instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian pada para pelaku usaha, memberikan dorongan keberanian kepada BUMN, birokrasi untuk berinovasi yang jelas-jelas tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari kesalahannya. “Ya. Yang tidak ada niat untuk melawan hukum, jangan dicari-cari tetapi jika ada niat jahatnya, ya silahkan, diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi. Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar dirancang sebuah reformasi hukum yang baik, hukum yang memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat, hukum untuk kesejahteraan, dan hukum untuk pembangunan. Presiden Jokowi mengaku telah berulang kali menyampaikan bahwa kita harus menyelesaikan beberapa masalah di bidang ekonomi yang sangat rumit, baik masalah defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan yang ruwet karena regulasi kita yang terlalu banyak. “Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan refinery, kemarin sudah serahkan ke Pak Menko agar ini dijaga, dikawal, kemudian juga program B30, B50 dan nanti sampai ke B100, agar juga dikawal dan dijaga agar bisa kita selesaikan,” ungkap Presiden.  Termasuk, lanjut Presiden, di sektor pertahanan, kita harus betul-betul memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk terutama memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri, dan juga untuk memenuhi minimum essential force, yang sudah kita targetkan. “Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir. Kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan swasta terus dilakukan dan bahkan kita ingin agar produk-produk yang ada itu, bisa kita ekspor,” tegas Prtesiden Jokowi. Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Selain itu, dihadiri Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST. Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.