Perum Bulog akan menggunakan acuan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan atas berbagai kebijakanhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/01/320/2124627/soal-impor-beras-bos-bulog-saya-pegang-data-bpsidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/01/320/2124627/soal-impor-beras-bos-bulog-saya-pegang-data-bpshttps://economy.okezone.com/read/2019/11/01/320/2124627/soal-impor-beras-bos-bulog-saya-pegang-data-bpsJum'at 01 November 2019 16:00 WIBTaufik FajarDirut Perum Bulog Budi Waseso. (Foto: Okezone.com/Taufik)https://img.okezone.com/content/2019/11/01/320/2124627/soal-impor-beras-bos-bulog-saya-pegang-data-bps-2l5Ci8nwYc.jpgJAKARTA - Perum Bulog akan menggunakan acuan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan atas berbagai kebijakan suplai pangan. Pasalnya data tersebut cukup valid sebagai acuan. Baca Juga: Stok Cadangan Beras Pemerintah Capai 2,3 Juta Ton "Saya hari ini tetap pegang data BPS. Saya tidak pakai data saya, karena data BPS imbangannya itu data BI. Dan data ya harus satu, yakni BPS," ujar Direktur Utama Perum Budi Waseso, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Menurut dia, penggunaan data itu bisa menghindarkan berbagai kerancuan hingga polemik yang mungkin timbul. Misalnya dalam hal importasi. Baca Juga: Basmi Mafia Pangan, Bulog Jual Beras Cs Secara Online "Jadi kalau disuruh impor, datanya di BPS kan tak ada. Kalau data BPS lebih kan tak perlu impor. Kalau data BPS stoknya minim karena cuaca tidak bagus, ya saya ikuti, harus impor," ungkap dia. Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo rapat di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat. Syahrul datang bersama jajaran dirjen dan sejumlah pimpinan kementan lain yang membidangi data di Kementan. Dalam pertemuan ini, Syahrul mengaku ingin merealisasikan program 100 hari kerjanya, yakni soal pencocokan data lahan antara Kementan dan BPS.JAKARTA - Perum Bulog akan menggunakan acuan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan atas berbagai kebijakan suplai pangan. Pasalnya data tersebut cukup valid sebagai acuan. Baca Juga: Stok Cadangan Beras Pemerintah Capai 2,3 Juta Ton "Saya hari ini tetap pegang data BPS. Saya tidak pakai data saya, karena data BPS imbangannya itu data BI. Dan data ya harus satu, yakni BPS," ujar Direktur Utama Perum Budi Waseso, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Menurut dia, penggunaan data itu bisa menghindarkan berbagai kerancuan hingga polemik yang mungkin timbul. Misalnya dalam hal importasi. Baca Juga: Basmi Mafia Pangan, Bulog Jual Beras Cs Secara Online "Jadi kalau disuruh impor, datanya di BPS kan tak ada. Kalau data BPS lebih kan tak perlu impor. Kalau data BPS stoknya minim karena cuaca tidak bagus, ya saya ikuti, harus impor," ungkap dia. Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo rapat di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat. Syahrul datang bersama jajaran dirjen dan sejumlah pimpinan kementan lain yang membidangi data di Kementan. Dalam pertemuan ini, Syahrul mengaku ingin merealisasikan program 100 hari kerjanya, yakni soal pencocokan data lahan antara Kementan dan BPS.