Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menelusuri dugaan monopoli pada program tol laut.https://economy.okezone.com/read/2019/11/01/320/2124678/terungkap-ini-modus-monopoli-tol-laut-yang-bikin-jokowi-jengkelidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/01/320/2124678/terungkap-ini-modus-monopoli-tol-laut-yang-bikin-jokowi-jengkelhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/01/320/2124678/terungkap-ini-modus-monopoli-tol-laut-yang-bikin-jokowi-jengkelJum'at 01 November 2019 17:28 WIBGiri HartomoTol Laut (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/01/320/2124678/terungkap-ini-modus-monopoli-tol-laut-yang-bikin-jokowi-jengkel-1KsYCOWMNj.jpgJAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menelusuri dugaan monopoli pada program tol laut. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah dibuat jengkel mendengar adanya monopoli pada tol laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Laut) Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan, dari hasil penelusuran memang ditemukan beberapa indikasi monopoli dikarenakan ada permasalahan pada ekosistem logistik.  Baca Juga: Kemenhub Ungkap Ada Monopoli di 4 Trayek Tol Laut, Ini Daftarnya Dalam ekosistem tersebut bahkan melibatkan beberapa aspek dari mulai perusahaan pelayaran, pengirim, penerima dan jasa pengurusan. "Di ekosistem ini, itulah kalau terdapat subsidi memang harus kita lihat penggunaan oleh ekosistem ini. Makanya ada isu barang dimonopoli, atau jenis barang atau komoditi," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).  Baca Juga: Tol Laut Dikuasai Swasta, Menhub: Disinyalir Ada Penguasaan Barang Di sisi lain lanjut Wisnu, dari hasil penelusuran juga ditemukan beberapa modus seperti shipper atau forwarder menguasai booking order container dengan memakai nama yang berbeda. Padahal shipper ini masih orang yang sama meskipun namanya berbeda. "Kita mensinyalir ini ada yang menggunakan nama beda tapi shippernya sama saja. Ini kan jadi menyebabkan monopoli," ucapnya.  Selain itu ada juga forwarder bisa bersamaan jadi consignee/penerima. Otomatis ada korelasi menggunakan jasa itu-itu saja. Tak hanya itu, dirinya juga menemukan bahwa pada satu perusahaan operator, yang melayani forwarder hanya beberapa saja. Menurutnya hal ini sangat berbahaya. Karena menurutnya, kecenderungan harga bisa tinggi jika hanya perusahaan itu-itu saja yang dilayani oleh operator. "Kemudian jasa pengurusan transportasi gitu juga. Dia ikut kontribusi terhadap biaya logistik. Seharusnya kan harga kompetitif, tapi kok ini kita amati walau sudah banyak jasanya tetap tinggi juga harganya," katanya. Di sisi lain, ditemukan juga hanya ada koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBN) yang melayani satu pelabuhan. Hal itu membuat tak adanya kompetisi sehingga biaya menjadi tinggi. TKBN bisa minta biaya tambahan, bisa di luar cargo handling dan sebagainya yang membuat harga bengkak hingga Rp1 juta. Lalu yang terakhir ditemukan conseignee yang sudah dapat barang banyak seharusnya jual harga murah karena sudah disubsidi. "Kita bisa data shipper siapa, consignee, jasa pengurusan transportasi siapa, pengangkutnya siapa," ucapnya.JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menelusuri dugaan monopoli pada program tol laut. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah dibuat jengkel mendengar adanya monopoli pada tol laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Laut) Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan, dari hasil penelusuran memang ditemukan beberapa indikasi monopoli dikarenakan ada permasalahan pada ekosistem logistik.  Baca Juga: Kemenhub Ungkap Ada Monopoli di 4 Trayek Tol Laut, Ini Daftarnya Dalam ekosistem tersebut bahkan melibatkan beberapa aspek dari mulai perusahaan pelayaran, pengirim, penerima dan jasa pengurusan. "Di ekosistem ini, itulah kalau terdapat subsidi memang harus kita lihat penggunaan oleh ekosistem ini. Makanya ada isu barang dimonopoli, atau jenis barang atau komoditi," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).  Baca Juga: Tol Laut Dikuasai Swasta, Menhub: Disinyalir Ada Penguasaan Barang Di sisi lain lanjut Wisnu, dari hasil penelusuran juga ditemukan beberapa modus seperti shipper atau forwarder menguasai booking order container dengan memakai nama yang berbeda. Padahal shipper ini masih orang yang sama meskipun namanya berbeda. "Kita mensinyalir ini ada yang menggunakan nama beda tapi shippernya sama saja. Ini kan jadi menyebabkan monopoli," ucapnya.  Selain itu ada juga forwarder bisa bersamaan jadi consignee/penerima. Otomatis ada korelasi menggunakan jasa itu-itu saja. Tak hanya itu, dirinya juga menemukan bahwa pada satu perusahaan operator, yang melayani forwarder hanya beberapa saja. Menurutnya hal ini sangat berbahaya. Karena menurutnya, kecenderungan harga bisa tinggi jika hanya perusahaan itu-itu saja yang dilayani oleh operator. "Kemudian jasa pengurusan transportasi gitu juga. Dia ikut kontribusi terhadap biaya logistik. Seharusnya kan harga kompetitif, tapi kok ini kita amati walau sudah banyak jasanya tetap tinggi juga harganya," katanya. Di sisi lain, ditemukan juga hanya ada koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBN) yang melayani satu pelabuhan. Hal itu membuat tak adanya kompetisi sehingga biaya menjadi tinggi. TKBN bisa minta biaya tambahan, bisa di luar cargo handling dan sebagainya yang membuat harga bengkak hingga Rp1 juta. Lalu yang terakhir ditemukan conseignee yang sudah dapat barang banyak seharusnya jual harga murah karena sudah disubsidi. "Kita bisa data shipper siapa, consignee, jasa pengurusan transportasi siapa, pengangkutnya siapa," ucapnya.