Gapensi menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjadi kenaikan.https://economy.okezone.com/read/2019/11/04/320/2125665/ini-penyebab-kredit-bermasalah-jasa-konstruksi-meningkatidhttps://economy.okezone.com/read/2019/11/04/320/2125665/ini-penyebab-kredit-bermasalah-jasa-konstruksi-meningkathttps://economy.okezone.com/read/2019/11/04/320/2125665/ini-penyebab-kredit-bermasalah-jasa-konstruksi-meningkatSenin 04 November 2019 19:41 WIBTaufik FajarInfrastruktur (Reuters)https://img.okezone.com/content/2019/11/04/320/2125665/ini-penyebab-kredit-bermasalah-jasa-konstruksi-meningkat-f1nfxSAQix.jpgJAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjadi kenaikan. Salah satunya, dari sector jasa konstruksi. Menurut Wakil Ketua Umum V Gapensi La Ode Saiful Akbar, realisasi penyaluran kredit paling tinggi justru terjadi di sektor bisnis jasa konstruksi, yang tumbuh sekitar 26,2% atau setara Rp356 triliun. Akan tetapi, masih ada sejumlah masalah fundamental yang menurutnya menjadi salah satu penyebab utama tingginya rasio NPL di sektor tersebut.  Baca juga: Kredit Bermasalah Naik, OJK: Itu Hanya Sementara "Jadi, salah satu masalahnya yakni, selama ini pekerjaan konstruksinya dikuasai BUMN sehingga proyek-proyek itu tidak mencapai ke pengusaha-pengusaha swasta," ujar dia pada diskusi di Gedung BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).   Dia menuturkan, sebelumnya pemerintah telah menentukan, bahwa proyek konstruksi yang bisa dikerjakan oleh BUMN hanyalah proyek yang bernilai di atas Rp100 miliar.  Baca juga: Kredit Macet UMKM Lebih Rendah dari Rata-Rata Nasional "Namun realisasinya, proyek-proyek di bawah Rp100 miliar itu akhirnya di monopoli oleh para anak perusahaan BUMN tersebut," tutur dia. Dia menjelaskan bahwa para pengusaha swasta nasional itu hanya dilibatkan sebagai subkontraktor. Di mana pola pembayaran pun dilakukan per tiga bulan atau per enam bulan.  Baca juga:LPS Buka-bukaan Alasan Bunga Kredit Tak Kunjung Turun "Sehingga, para pengusaha yang menjadi subkontraktor itu pun terpaksa harus meminjam kepada pihak bank, akibat lambatnya pola dan mekanisme pembayaran kepada pihak pengusaha swasta yang menjadi subkontraktor," ungkap dia. Dia menambahkan, masalah lainnya adalah tingkat kepercayaan dari pihak perbankan kepada para pengusaha swasta, yang kerap meminta aspek penjaminan dengan dinilai sangat besar. "Meskipun cukup dipahami bahwa tujuan pihak perbankan tersebut adalah demi meminimalisir risiko kredit. Tapi kami menilai jika hal itu kerap berlebihan dalam praktiknya di lapangan," ujar dia. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit di bulan Mei 2019 sebesar 11,05% year-on-year (yoy), sama dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah juga masih terjaga di level 2,61% di bulan Mei. Meski di beberapa sektor tercatat mengalami kenaikan, NPL di bawah 5% masih termasuk kategori sehat. Sektor konstruksi misalnya, NPL di bulan Mei tercatat sebesar 3,79% dibandingkan posisi akhir 2018 sebesar 3,14%.JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjadi kenaikan. Salah satunya, dari sector jasa konstruksi. Menurut Wakil Ketua Umum V Gapensi La Ode Saiful Akbar, realisasi penyaluran kredit paling tinggi justru terjadi di sektor bisnis jasa konstruksi, yang tumbuh sekitar 26,2% atau setara Rp356 triliun. Akan tetapi, masih ada sejumlah masalah fundamental yang menurutnya menjadi salah satu penyebab utama tingginya rasio NPL di sektor tersebut.  Baca juga: Kredit Bermasalah Naik, OJK: Itu Hanya Sementara "Jadi, salah satu masalahnya yakni, selama ini pekerjaan konstruksinya dikuasai BUMN sehingga proyek-proyek itu tidak mencapai ke pengusaha-pengusaha swasta," ujar dia pada diskusi di Gedung BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).   Dia menuturkan, sebelumnya pemerintah telah menentukan, bahwa proyek konstruksi yang bisa dikerjakan oleh BUMN hanyalah proyek yang bernilai di atas Rp100 miliar.  Baca juga: Kredit Macet UMKM Lebih Rendah dari Rata-Rata Nasional "Namun realisasinya, proyek-proyek di bawah Rp100 miliar itu akhirnya di monopoli oleh para anak perusahaan BUMN tersebut," tutur dia. Dia menjelaskan bahwa para pengusaha swasta nasional itu hanya dilibatkan sebagai subkontraktor. Di mana pola pembayaran pun dilakukan per tiga bulan atau per enam bulan.  Baca juga:LPS Buka-bukaan Alasan Bunga Kredit Tak Kunjung Turun "Sehingga, para pengusaha yang menjadi subkontraktor itu pun terpaksa harus meminjam kepada pihak bank, akibat lambatnya pola dan mekanisme pembayaran kepada pihak pengusaha swasta yang menjadi subkontraktor," ungkap dia. Dia menambahkan, masalah lainnya adalah tingkat kepercayaan dari pihak perbankan kepada para pengusaha swasta, yang kerap meminta aspek penjaminan dengan dinilai sangat besar. "Meskipun cukup dipahami bahwa tujuan pihak perbankan tersebut adalah demi meminimalisir risiko kredit. Tapi kami menilai jika hal itu kerap berlebihan dalam praktiknya di lapangan," ujar dia. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit di bulan Mei 2019 sebesar 11,05% year-on-year (yoy), sama dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah juga masih terjaga di level 2,61% di bulan Mei. Meski di beberapa sektor tercatat mengalami kenaikan, NPL di bawah 5% masih termasuk kategori sehat. Sektor konstruksi misalnya, NPL di bulan Mei tercatat sebesar 3,79% dibandingkan posisi akhir 2018 sebesar 3,14%.